Jakarta | Pemerintah menghitung ulang kebutuhan kuota Pertalite setelah konsumsi bahan bakar bersubsidi tersebut meningkat. Perhitungan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasokan dengan perkembangan pemakaian di masyarakat. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kenaikan konsumsi berkaitan dengan perubahan pilihan sebagian konsumen. Dengan demikian, peningkatan penggunaan Pertalite tidak semata-mata dipandang sebagai perubahan jumlah kebutuhan, tetapi juga berkaitan dengan perpindahan konsumen dari jenis bahan bakar lain.
Menurut Bahlil, sebagian pengguna yang sebelumnya membeli BBM non-subsidi kini beralih menggunakan Pertalite. Peralihan itu mencakup konsumen bahan bakar beroktan 92 seperti Pertamax. Penjelasan tersebut merujuk pada perpindahan sebagian konsumen, bukan berarti seluruh pengguna BBM non-subsidi memilih Pertalite. Namun, perubahan pilihan sebagian pengguna itu ikut mendorong konsumsi Pertalite sehingga pemerintah perlu kembali mencermati perkiraan kuota yang dibutuhkan. Penghitungan ulang menjadi langkah untuk menilai kebutuhan berdasarkan pola konsumsi yang berkembang.
Latar perubahan tersebut, sebagaimana dijelaskan Bahlil, berkaitan dengan ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan itu memicu penutupan Selat Hormuz dan mendorong kenaikan harga minyak di pasar internasional. Perkembangan tersebut kemudian berimbas pada peralihan sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke Pertalite. Kenaikan harga minyak global menjadi konteks bagi perubahan pilihan konsumen yang turut memengaruhi tingkat pemakaian bahan bakar bersubsidi. Pemerintah pun menghitung kembali kebutuhan kuota Pertalite dengan mempertimbangkan kenaikan konsumsi tersebut, tanpa menganggap bahwa perpindahan berlaku bagi semua pengguna bahan bakar non-subsidi. Penjelasan ini menempatkan dinamika pasar internasional dan respons sebagian konsumen sebagai faktor yang terkait dengan meningkatnya pemakaian Pertalite, sekaligus menjadi dasar bagi evaluasi kebutuhan kuota.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan bahwa evaluasi kebutuhan kuota bahan bakar minyak, termasuk Pertalite, masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, ketika pemerintah meninjau perkembangan konsumsi dan kecukupan pasokan di berbagai wilayah. Rentang evaluasi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mencermati data penyaluran terbaru sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan penambahan alokasi sebagai respons atas kenaikan konsumsi Pertalite. Kajian tersebut tidak hanya melihat apakah volume kuota yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan pola penyaluran dan perkembangan permintaan. Dengan begitu, keputusan mengenai tambahan kuota diharapkan didasarkan pada perhitungan yang menyeluruh, bukan semata-mata pada perubahan konsumsi dalam waktu singkat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut bahwa evaluasi secara menyeluruh akan difinalisasi pada akhir bulan. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk menentukan besaran kebutuhan yang perlu dipenuhi serta langkah yang paling sesuai. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan tetap terjaga, terutama jika tren konsumsi terus meningkat menjelang penutupan tahun. Namun, penetapan tambahan alokasi tetap harus memperhitungkan kemampuan anggaran dan mekanisme penyaluran yang berlaku.
Penyesuaian kuota dipertimbangkan untuk mencegah gangguan pasokan di tengah meningkatnya permintaan. Pada saat yang sama, perubahan alokasi membawa konsekuensi terhadap kebutuhan anggaran, sehingga pemerintah harus menghitung kembali biaya yang diperlukan dan volume penyaluran yang dapat ditetapkan. Perhitungan tersebut penting agar kebijakan dapat menjaga ketersediaan Pertalite tanpa mengabaikan batas fiskal maupun ketepatan distribusi.
Karena itu, evaluasi hingga akhir Oktober menjadi tahap penting sebelum keputusan final diumumkan. Pemerintah perlu menyandingkan data konsumsi aktual dengan stok, realisasi penyaluran, serta proyeksi kebutuhan berikutnya. Setelah kajian selesai, penentuan kuota tambahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kecukupan pasokan dan kapasitas anggaran. Hingga proses tersebut difinalisasi, pemerintah masih menelaah angka-angka yang diperlukan untuk merespons kenaikan konsumsi secara terukur.
Pemerintah belum menetapkan besaran tambahan kuota Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penghitungan masih berlangsung, sehingga angka yang akan ditambahkan belum dapat dipastikan. Kondisi ini berarti belum ada keputusan resmi mengenai jumlah tambahan maupun persentase kenaikan dari alokasi yang telah ditetapkan untuk 2026. Pembahasan tentang kebutuhan kuota perlu dibedakan dari keputusan penyaluran: proses menghitung kebutuhan belum otomatis menjadi persetujuan atas tambahan tertentu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menyatakan belum dapat memastikan apakah tambahan yang dibutuhkan akan mencapai 10 persen dari alokasi Pertalite 2026. Alokasi tahun tersebut tercatat sebesar 29,27 juta kiloliter. Angka 10 persen karena itu masih berupa kemungkinan yang belum dikonfirmasi, bukan besaran kuota tambahan yang telah diputuskan pemerintah. Pemerintah masih perlu menyelesaikan perhitungan sebelum dapat menyampaikan angka yang dapat dijadikan acuan.
Laode juga menjelaskan bahwa penghitungan tambahan yang sedang dikerjakan pada saat itu berkaitan dengan solar. Keterangan tersebut tidak berarti bahwa kebutuhan tambahan Pertalite telah ditetapkan atau prosesnya sudah menghasilkan angka final. Pemerintah masih menilai kebutuhan sebelum menentukan langkah terkait kuota, sementara proses untuk komoditas yang berbeda berjalan sesuai pembahasannya masing-masing. Sampai ada penjelasan resmi lebih lanjut, alokasi 29,27 juta kiloliter tetap menjadi angka dasar yang diketahui untuk 2026, sedangkan besaran tambahan Pertalite belum bisa dinyatakan. Dengan demikian, perkiraan kenaikan 10 persen sebaiknya tidak diperlakukan sebagai keputusan pemerintah atau kepastian mengenai pasokan. Informasi mengenai kuota tambahan baru dapat dipastikan setelah penghitungan selesai dan pemerintah mengumumkan hasilnya. Kejelasan itu penting agar masyarakat dan pihak terkait dapat membedakan estimasi kebutuhan yang masih dikaji dengan kebijakan kuota yang telah ditetapkan secara resmi.
Catatan distribusi menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menghitung kebutuhan Pertalite untuk periode berikutnya. Data BPH Migas menunjukkan bahwa rata-rata penyaluran bahan bakar bersubsidi tersebut sebelumnya tercatat sebesar 75.795 kiloliter per hari. Angka itu menggambarkan tingkat distribusi pada periode yang telah dipantau, bukan besaran penyaluran terkini. Karena itu, pemerintah perlu membandingkannya dengan perkembangan permintaan yang lebih baru sebelum menetapkan kebutuhan kuota tambahan. Perubahan pola konsumsi dapat memengaruhi proyeksi penyaluran, sementara angka rata-rata terdahulu tetap berguna sebagai titik acuan dalam membaca perubahan tersebut.
Lonjakan konsumsi mulai terlihat signifikan sejak pertengahan 2026. Sumber yang menguraikan perkembangan itu mengaitkan kenaikan tajam permintaan Pertalite dengan perubahan harga Pertamax. Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Perbedaan harga tersebut disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite, sehingga permintaan terhadap produk bersubsidi meningkat. Namun, kaitan itu tidak disertai angka distribusi terbaru yang dapat menunjukkan secara pasti seberapa besar perubahan penyaluran setelah kenaikan harga. Dengan demikian, data yang tersedia menjelaskan arah perkembangan konsumsi dan faktor yang dikaitkan dengannya, tetapi belum memberikan ukuran kuantitatif terbaru untuk menggambarkan lonjakan tersebut.
Ketiadaan angka distribusi mutakhir membuat pemantauan lanjutan menjadi penting dalam proses penghitungan. Pemerintah perlu memperbarui catatan penyaluran dan menilai apakah kecenderungan peningkatan permintaan berlangsung terus, berubah, atau mereda. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan hingga penghujung tahun dan menimbang besaran kuota yang diperlukan. Pada saat yang sama, perhitungan juga berkaitan dengan kecukupan anggaran yang mendukung penyaluran Pertalite. Perkembangan konsumsi, catatan distribusi, dan proyeksi kebutuhan menjadi dasar pemerintah untuk memastikan kecukupan anggaran serta keamanan kuota Pertalite hingga akhir tahun. Penilaian itu merupakan bagian dari proses yang berjalan, bukan pernyataan bahwa kecukupan anggaran maupun kuota telah dipastikan.
