JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Guru besar Universitas Pertamina, Iman Kartolaksono Reksowardojo, mendorong percepatan penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi di Indonesia. Menurutnya, penggunaan bahan bakar tersebut perlu segera dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dorongan ini muncul seiring kebutuhan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Iman menilai, penerapan bioetanol berkadar etanol tinggi dapat menjadi salah satu arah penting dalam pengelolaan kebutuhan bahan bakar nasional. Ketergantungan pada pasokan bensin dari luar negeri masih menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan energi. Karena itu, penggunaan bioetanol perlu dipercepat agar penerapannya dapat segera menjadi bagian dari pilihan bahan bakar di dalam negeri.
Dengan demikian, percepatan penggunaan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan pengembangan jenis bahan bakar baru, tetapi juga dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Arah tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaannya tetap harus ditempatkan dalam kerangka kesiapan bahan baku domestik, sehingga dorongan terhadap bioetanol berkadar tinggi dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kondisi dalam negeri.
Pengembangan bioetanol berkadar tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar pada sisi pasokan bahan baku. Program ini dirancang untuk memanfaatkan komoditas domestik, terutama tebu, singkong, dan jagung, sebagai sumber bahan baku etanol. Namun, ketersediaan ketiga komoditas tersebut saat ini masih terbatas. Kondisi itu perlu menjadi perhatian karena kesinambungan produksi bioetanol sangat bergantung pada kemampuan menyediakan bahan baku secara cukup dan berkelanjutan.
Keterbatasan pasokan dapat memengaruhi pelaksanaan program apabila tidak diantisipasi sejak awal. Pemanfaatan komoditas dalam negeri tidak hanya memerlukan keberadaan bahan baku, tetapi juga pengelolaan yang mampu menjaga kesinambungan kebutuhan industri dan ketersediaan komoditas. Karena itu, pengembangan bioetanol perlu mempertimbangkan kapasitas pasokan tebu, singkong, dan jagung secara realistis, tanpa mengabaikan kebutuhan lain yang telah bergantung pada komoditas tersebut.
Persoalan bahan baku tersebut menunjukkan bahwa penguatan bioetanol tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas pengolahan. Rantai pasok yang mendukungnya juga perlu dipersiapkan agar produksi dapat berlangsung secara konsisten. Ketersediaan komoditas domestik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan program untuk berkembang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Selama pasokan masih terbatas, aspek ini akan tetap menjadi salah satu hambatan utama.
Meski demikian, Iman memandang program tersebut memiliki potensi yang lebih luas apabila dapat berjalan. Pengembangan bioetanol berpeluang menyerap tenaga kerja karena mendorong aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan dan pengolahan bahan baku. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan program. Potensi ini memperkuat alasan untuk menangani persoalan pasokan secara serius, sehingga pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung dapat mendukung pengembangan bioetanol secara lebih berkelanjutan.
Desakan untuk menguji bioetanol secara intensif perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembahasan penguatan ketahanan energi Indonesia. Pengujian tersebut tidak cukup dilakukan melalui pengamatan terbatas atau uji coba dalam kondisi tertentu, melainkan harus menggunakan perbandingan yang menyeluruh dengan bensin komersial yang saat ini beredar. Dengan pendekatan yang setara, kinerja kedua bahan bakar dapat dinilai berdasarkan parameter yang relevan dan terukur.
Aspek efisiensi menjadi salah satu fokus utama dalam pengujian komparatif tersebut. Penilaian dapat mencakup konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, performa mesin, respons kendaraan, serta kesesuaian penggunaan pada berbagai kondisi operasional. Selain itu, tingkat emisi juga perlu diukur secara objektif, termasuk emisi gas buang yang berpengaruh terhadap kualitas udara dan lingkungan. Metode pengujian, jenis kendaraan, kondisi mesin, serta karakteristik bahan bakar harus dijelaskan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Iman menekankan bahwa sudah saatnya diketahui bahan bakar mana yang lebih efisien, bioetanol atau bensin yang dijual saat ini. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya keputusan yang didasarkan pada data, bukan semata-mata pada asumsi mengenai keunggulan salah satu pilihan. Perbandingan langsung dapat membantu mengidentifikasi manfaat, keterbatasan, dan kebutuhan penyesuaian apabila bioetanol berkadar tinggi hendak digunakan secara lebih luas.
Hasil uji juga dibutuhkan sebelum pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menentukan arah penerapan bahan bakar tersebut. Data yang lengkap dapat menjadi dasar untuk menetapkan standar mutu, kompatibilitas kendaraan, kebijakan pencampuran, serta strategi distribusi. Pada tahap ini, hasil pengujian belum dapat disimpulkan sebelum seluruh parameter dinilai dengan metode yang konsisten. Karena itu, perluasan penggunaan bioetanol berkadar lebih tinggi sebaiknya mengikuti proses evaluasi yang terbuka, terukur, dan berbasis bukti.
Pemerintah menyiapkan peta jalan peningkatan campuran bioetanol dalam bensin sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana penerapan mandatori E10, yakni bensin dengan kandungan bioetanol 10 persen, pada 2027. Kebijakan tersebut kemudian diarahkan meningkat menjadi E20 pada rentang 2028 hingga 2029. Dalam jangka lebih panjang, peta jalan itu menargetkan pengembangan campuran hingga E50 dengan memanfaatkan komoditas pertanian, terutama tebu, singkong, dan jagung.
Saat ini, Pertamina telah memasarkan Pertamax Green dengan campuran bioetanol 5 persen atau E5. Penerapan E10 akan dibidik lebih luas terlebih dahulu untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin sekaligus memberikan waktu bagi industri nasional untuk mematangkan kapasitasnya. Setelah fondasi produksi, pasokan bahan baku, dan ekosistem usaha dinilai lebih siap, peningkatan menuju E20 dapat dilakukan sesuai tahapan yang direncanakan pemerintah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pengembangan industri tersebut akan menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan BUMN, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan, kepastian pemanfaatannya, serta legalitas kawasan. Pada saat yang sama, masyarakat didorong untuk masuk ke dalam ekosistem usaha sehingga manfaat pengembangan bioetanol dapat melibatkan pelaku di tingkat daerah.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta pada Senin, 21 September. Menurut Amran, program tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi melalui biofuel berbasis komoditas pertanian. Ia menyebut kebutuhan lahan untuk tiga komoditas strategis itu berkisar 1 hingga 2 juta hektare. Pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik secara masif di seluruh Indonesia guna mendukung pengembangan bioetanol dalam skala nasional.
