Jakarta | Fraksi PDI Perjuangan di DPR memutuskan menempuh hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto setelah rapat pleno fraksi pada Rabu, 11 November 2026. Utut menyebut langkah itu sebagai sikap bersama fraksi, bukan keputusan pribadi atau pandangan yang hanya mewakili sebagian anggota. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan hak tersebut dipandang sebagai jalan konstitusi untuk menyikapi persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Rapat pleno itu dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Adapun delapan anggota lainnya tidak dapat hadir karena berhalangan, baik dengan izin maupun karena sakit. Kehadiran mayoritas anggota menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengambilan sikap di internal fraksi. Dalam penyampaian keputusan seusai rapat, Utut menekankan bahwa kesepakatan telah dibicarakan bersama. Dengan demikian, keputusan untuk menempuh HMP dinyatakan sebagai posisi kolektif Fraksi PDI Perjuangan di DPR.
Penegasan mengenai sikap bersama tersebut memberi konteks bahwa fraksi memilih membawa polemik ini melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan. Istilah jalan konstitusi yang digunakan Utut merujuk pada pilihan untuk menggunakan hak parlemen, bukan menyelesaikan persoalan di luar prosedur kelembagaan. Meski demikian, keputusan fraksi untuk menempuh HMP merupakan langkah politik dan konstitusional yang perlu dibedakan dari hasil akhir prosesnya. Rapat pleno menetapkan arah sikap fraksi; pembahasan serta tahapan berikutnya tetap akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR. Pernyataan Utut seusai rapat juga menjadi penjelasan resmi mengenai alasan fraksi mengambil keputusan tersebut dan tingkat dukungan internal yang menyertainya. Berdasarkan keterangan itu, keputusan diambil dalam forum pleno dengan kehadiran sebagian besar anggota, sementara seluruh anggota yang tidak hadir tercatat berizin atau sakit. Fraksi pun menempatkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai pilihan institusional untuk merespons polemik mengenai Gibran Rakabuming Raka.Ketika ditanya mengenai jumlah anggota yang akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR, Utut menyebut seluruh anggota Fraksi PDIP siap dikerahkan apabila langkah tersebut dinilai diperlukan. Jumlah anggota fraksi yang dimaksud mencapai 110 orang. Pernyataan itu menggambarkan bahwa dukungan fraksi tidak hanya terbatas pada sebagian anggota, melainkan dapat melibatkan seluruh kekuatan fraksi di parlemen. Meski demikian, Utut menyampaikan kesiapan tersebut sebagai kemungkinan apabila diperlukan, bukan sebagai keterangan bahwa semua anggota telah mengajukan HMP secara resmi kepada pimpinan DPR.
Utut juga menegaskan bahwa sikap Fraksi PDIP terkait langkah tersebut satu suara. Kesamaan sikap itu menjadi penekanan dalam keterangannya saat menjawab pertanyaan mengenai kesiapan anggota. Dengan jumlah 110 anggota yang disebut siap dikerahkan, fraksi menyatakan memiliki dukungan internal untuk menempuh mekanisme yang dibicarakan. Pernyataan mengenai kesatuan sikap ini juga menunjukkan bahwa pembahasan HMP dipandang sebagai keputusan fraksi, bukan semata-mata inisiatif perorangan. Namun, pernyataan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan tahapan, waktu, maupun bentuk pengajuan yang akan ditempuh. Hal-hal tersebut masih memerlukan keterangan lanjutan dari pihak terkait.
Sebagai dasar konstitusional bagi langkah tersebut, Utut merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pasal itu disebut dalam konteks pembicaraan mengenai HMP dan kemungkinan proses yang berkaitan dengan jabatan wakil presiden. Adapun uraian lebih terperinci tentang landasan pengajuan dan penerapan ketentuan tersebut akan disampaikan oleh anggota Komisi III DPR. Dengan demikian, keterangan Utut sejauh ini memuat tiga hal utama: kesiapan seluruh 110 anggota apabila diperlukan, sikap fraksi yang disebut satu suara, serta rujukan terhadap ketentuan dalam UUD 1945. Penjelasan hukum dan prosedural lebih lanjut masih menunggu penyampaian dari anggota Komisi III, sehingga pembaca dapat membedakan sikap politik fraksi dan paparan rinci mengenai dasar pengajuan. Sampai keterangan tersebut disampaikan, rincian argumentasi konstitusional belum dijabarkan secara lengkap oleh Utut dalam pernyataan mengenai kesiapan anggota fraksi itu.
Meski telah menyepakati penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran, Fraksi PDIP di DPR belum menetapkan kapan pengajuan hak tersebut akan disampaikan. Kesepakatan fraksi itu belum berarti proses formal langsung dimulai pada waktu tertentu. Menurut Utut, tahapan selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku di parlemen, sehingga pengajuan dan pembahasannya bergantung pada prosedur kelembagaan DPR.
Dalam mekanisme tersebut, langkah berikutnya adalah menyampaikan perkara kepada pimpinan DPR. Pimpinan kemudian dapat membawa persoalan itu untuk dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus merupakan forum yang menangani agenda dan penjadwalan kegiatan DPR, termasuk pembicaraan mengenai langkah lanjutan yang perlu ditempuh. Karena itu, penyampaian kepada pimpinan dan pembahasan di Bamus menjadi bagian dari proses yang perlu dilalui sebelum ada perkembangan lebih jauh.
Utut menjelaskan bahwa Fraksi PDIP belum menentukan tanggal untuk mengajukan HMP. Dengan demikian, belum ada jadwal resmi yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut. Pernyataan mengenai mekanisme parlemen menjelaskan jalur prosedural yang mungkin ditempuh, bukan kepastian bahwa pengajuan telah dilakukan atau pembahasan di Bamus sudah dijadwalkan. Tahap-tahap itu masih menunggu tindak lanjut sesuai aturan dan tata kerja DPR.
Perbedaan kesepakatan politik di tingkat fraksi dan pengajuan formal penting dicermati. Kesepakatan menunjukkan sikap Fraksi PDIP mengenai penggunaan hak tersebut, sedangkan proses resmi memerlukan penyampaian melalui saluran parlemen. Setelah disampaikan kepada pimpinan, perkara dapat dibawa ke Bamus untuk dibahas sesuai mekanisme. Namun, keterangan Utut tidak menyebutkan kapan masing-masing tahapan akan berlangsung, apakah agenda itu telah masuk pembahasan, ataupun bagaimana hasilnya nanti. Oleh sebab itu, perkembangan proses HMP masih perlu menunggu informasi dan keputusan dari lembaga DPR pada tahap berikutnya, tanpa menarik kesimpulan mengenai jadwal atau hasil yang belum disampaikan.
Menanggapi rencana Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, Utut Adianto menyatakan Fraksi PDIP tidak akan menghalangi hak perorangan. Menurut Utut, setiap orang memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai pilihan dan kepentingannya. Karena itu, rencana Gibran membawa persoalan dokumen pendidikan ke PTUN merupakan hak yang tidak akan dicegah oleh fraksinya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran di DPR.
Utut juga mengingatkan agar proses politik yang sedang berlangsung disikapi dengan bijak. Ia berharap berbagai pihak dapat menjalani proses tersebut secara damai, tanpa memperkeruh suasana. Imbauan ini menekankan pentingnya menghormati mekanisme politik sekaligus menjaga ketertiban dalam menyampaikan pandangan. Sikap terhadap rencana jalur hukum Gibran, kata Utut, tidak menghapus hak DPR maupun anggota dewan untuk menjalankan proses politik sesuai kewenangannya. Dengan demikian, jalur hukum dan pembahasan politik merupakan hal yang perlu dipahami berdasarkan ruang lingkup masing-masing, tanpa menganggap satu proses sebagai penghalang bagi proses lainnya.
Sebagai konteks, sehari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan saat keduanya bertemu pada pagi hari. Prasetyo tidak menguraikan hubungan pernyataan tersebut dan rencana Gibran menempuh jalur PTUN, sehingga keduanya perlu dipahami sebagai informasi yang disampaikan secara terpisah. Prasetyo juga menyebut HMP sebagai proses politik, serta menegaskan bahwa proses tersebut merupakan hak DPR dan para anggotanya yang perlu dihormati. Keterangan itu memberi konteks mengenai posisi pemerintah terhadap mekanisme di parlemen, tanpa mengubah pokok tanggapan Utut bahwa hak perorangan untuk menempuh langkah hukum tidak akan dihalangi oleh Fraksi PDIP.
598 kunjungan
