Jakarta | Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Tanggal tersebut disebut sebagai hari terakhirnya menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden ke-14. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden. Dalam rekaman tersebut, Gibran menyampaikan langsung keputusan yang telah diambilnya dan menjelaskan bahwa langkah itu bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menguraikan bahwa pertimbangan atas pengunduran dirinya berlangsung panjang, sebelum akhirnya menetapkan pilihan untuk mengakhiri masa jabatannya.
Dalam pesannya, Gibran mengatakan bahwa ia menyerahkan kembali mandat yang diterimanya kepada rakyat. Ungkapan tersebut menjadi inti dari pernyataan yang disampaikan pada hari terakhirnya sebagai wapres. Ia menekankan bahwa keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh, setelah melalui pemikiran dan penilaian yang matang. Dengan demikian, ia menggambarkan pengunduran diri tersebut sebagai pilihan yang dipertimbangkan secara serius, bukan tindakan tanpa perhitungan. Pernyataan mengenai mandat juga menempatkan rakyat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan sekaligus pihak yang kepadanya mandat itu dikembalikan.
Gibran mengakui bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden bukan hal yang mudah. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia menyatakan bahwa langkah tersebut dipandang sebagai pilihan terbaik. Ia tidak merinci seluruh proses pertimbangan dalam pesan singkat itu, tetapi menegaskan bahwa keputusan telah dibuat secara sadar dan matang. Penyampaian melalui kanal resmi Sekretariat Wakil Presiden membuat pernyataan tersebut dapat diketahui publik secara langsung. Pada Kamis, 12 November 2026, ia pun menandai berakhirnya masa tugas sebagai wapres ke-14 dengan menyampaikan pengembalian mandat kepada rakyat dan menegaskan alasan umum di balik pilihannya: meskipun berat, keputusan itu dianggap paling tepat baginya.
Gibran menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur dari kursi wakil presiden merupakan keputusan pribadi. Ia menyatakan langkah tersebut tidak berkaitan dengan polemik mengenai keabsahan ijazah yang belakangan menjadi perhatian publik. Dengan penegasan itu, Gibran memisahkan alasan pengunduran dirinya dari perdebatan tentang dokumen pendidikan yang beredar dalam perkara tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Keterangan ini disampaikan untuk menjelaskan bahwa dokumen yang diminta telah tersedia dalam proses yang berjalan. Gibran tidak mengaitkan penyerahan dokumen tersebut dengan keputusan pribadinya untuk mundur, dan meminta agar kedua persoalan itu tidak dipahami sebagai satu rangkaian sebab-akibat.
Dalam penjelasannya, Gibran berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Harapan itu berkaitan dengan perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi yang lebih tertata, sehingga perbedaan atau sengketa dapat ditangani dengan jelas. Ia menilai kepastian dalam administrasi pemerintahan penting agar setiap pihak memahami prosedur, dokumen, serta dasar keputusan yang berlaku.
Pandangannya mengenai demokrasi juga menekankan perlunya pembenahan tata kelola. Demokrasi, menurut penegasan yang disampaikannya, perlu ditata lebih baik agar proses pemerintahan berjalan tertib dan masyarakat memperoleh kejelasan. Kepastian administrasi menjadi bagian penting dari upaya tersebut, karena aturan dan pencatatan yang jelas dapat membantu mencegah kebingungan ketika muncul persoalan serupa.
Gibran tetap menempatkan pengunduran dirinya sebagai pilihan pribadi, sementara polemik ijazah merupakan persoalan tersendiri yang telah melalui proses penanganan. Ia menegaskan kelengkapan dokumen pendidikan dan menyebut semuanya sudah diserahkan kepada pengadilan. Dengan demikian, ia berharap publik memahami batas keputusan yang diambilnya dan perdebatan mengenai ijazah, tanpa menghubungkan keduanya dengan dugaan motif lain. Penjelasan tersebut sekaligus memuat harapannya agar tata demokrasi dan administrasi pemerintahan dapat memberikan kepastian lebih baik pada masa mendatang.
Dalam menjelaskan keputusan untuk mundur dari jabatan wakil presiden, Gibran menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan tugas. Ia membedakan keputusan itu dari penilaian atas kemampuan pribadi maupun pelaksanaan tanggung jawab selama menjabat. Menurut keterangannya, pengunduran diri tersebut perlu dipahami sebagai pilihan politik dan kelembagaan yang memiliki tujuan lebih luas, bukan sebagai tanda bahwa ia menyerah menghadapi pekerjaan pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa keputusan itu tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Gibran menggambarkan langkah berhenti sebagai keputusan besar yang diarahkan untuk menjaga kesanggupan pemerintah agar dapat bergerak lebih jauh. Pemerintahan, dalam pandangannya, memerlukan ruang untuk bekerja dengan lebih tenang, utuh, dan fokus menghadapi agenda yang telah ditetapkan. Karena itu, ia menyampaikan bahwa mundur tidak berarti menilai pemerintah tidak mampu atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, keputusan tersebut diposisikan sebagai upaya memberi kesempatan bagi proses pemerintahan untuk berjalan tanpa beban tambahan yang dapat mengganggu konsentrasi. Penjelasan itu menempatkan kepentingan keberlanjutan kerja pemerintah sebagai pertimbangan utama, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan jabatan dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika politik.
Ia juga mengaitkan keputusan tersebut dengan persoalan regenerasi kepemimpinan. Masa depan Indonesia, menurut Gibran, tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin pada saat ini, tetapi juga oleh kesiapan generasi yang akan mengambil peran di kemudian hari. Persiapan itu mencakup pembelajaran, kesempatan untuk berkontribusi, serta pembentukan kapasitas agar calon pemimpin berikutnya mampu menghadapi tantangan yang berbeda. Dengan menekankan pentingnya generasi penerus, ia memperluas alasan yang disampaikan melampaui jabatan dan kepentingan pribadi. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya bahwa tanggung jawab politik juga mencakup upaya menyiapkan keberlanjutan kepemimpinan. Ia tidak merinci seluruh langkah praktis yang diperlukan, tetapi menegaskan bahwa perhatian pada masa depan perlu berjalan bersama pelaksanaan tugas pemerintahan hari ini.
Pada Kamis pagi, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyampaian surat tersebut menjadi langkah resmi yang menandai keputusannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Dalam proses penyampaian itu, surat yang sama juga diberikan kepada Presiden Prabowo. Dengan demikian, kedua pihak yang disebut dalam informasi tersebut telah menerima pemberitahuan mengenai keputusan Gibran.
Surat pengunduran diri itu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR. MPR menjadi lembaga yang berperan dalam merespons surat tersebut sesuai informasi yang disampaikan. Pada tahap ini, pimpinan MPR disebut akan menindaklanjutinya, sementara rincian mengenai bentuk atau hasil tindak lanjut belum disampaikan. Karena itu, belum ada kepastian mengenai hasil proses tersebut dan tidak tepat untuk memperkirakan keputusan yang akan diambil.
Informasi yang tersedia menyebut MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran. Tenggat tersebut menjadi batas waktu yang perlu diperhatikan setelah posisi wakil presiden ditinggalkan. Penyebutan waktu 60 hari menjelaskan jangka waktu yang diberikan kepada MPR untuk memilih pengganti, bukan kepastian bahwa pilihan akan diumumkan pada hari tertentu sebelum batas tersebut berakhir. Rincian lain tentang proses pemilihan tidak disebutkan.
Untuk saat ini, hal yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut adalah surat pengunduran diri telah disampaikan pada Kamis pagi kepada pimpinan MPR dan juga diberikan kepada Presiden Prabowo. Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat itu, sedangkan MPR disebut memiliki waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Informasi ini menggambarkan langkah yang telah dilakukan dan tenggat yang disebutkan, tanpa mendahului keputusan MPR atau mengasumsikan hasil akhirnya. Perkembangan berikutnya bergantung pada tindak lanjut lembaga tersebut dalam rentang waktu yang tersedia. Sampai ada keterangan lebih lanjut, belum ada dasar untuk menyatakan siapa yang akan dipilih sebagai pengganti ataupun bagaimana keputusan itu akan diumumkan.
Baca juga: Koalisi Sipil Dorong Fraksi Golkar Buka Hak Angket soal Polemik Ijazah Gibran | Sikap Fraksi Golkar terhadap Usulan Hak Angket Polemik Ijazah Gibran | Doli Kurnia Minta KPU Buka Polemik Pasal Pencalonan Gibran
245 kunjungan
