Tangerang | Sekitar 16.000 hektare lahan di Tangerang, Banten, telah memperoleh izin untuk kegiatan nonpertanian. Angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya mengendalikan alih fungsi sawah, terutama karena tekanan pembangunan dapat mengurangi ruang bagi kegiatan pertanian pangan. Keberadaan izin tidak serta-merta menunjukkan seluruh lahan telah berubah fungsi, tetapi menandakan adanya potensi perubahan penggunaan yang perlu dicermati dalam perencanaan tata ruang dan perlindungan lahan.
Konteks ini penting karena capaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Banten masih belum mencapai sasaran. Berdasarkan data pemerintah per 10 November 2026, tingkat perlindungan LP2B di provinsi tersebut tercatat sebesar 84,73%. Persentase ini berada di bawah target 87%, sehingga masih terdapat selisih yang perlu ditutup melalui kebijakan, koordinasi, dan pengawasan yang konsisten.
Perbandingan dengan angka nasional memperjelas tantangan yang dihadapi Banten. Secara nasional, capaian perlindungan telah mencapai 87,98%, melampaui target minimum 87%. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan kondisi setiap kabupaten atau kota, tetapi menunjukkan bahwa capaian provinsi ini masih tertinggal dari rata-rata nasional. Karena itu, perkembangan penggunaan lahan di kawasan Tangerang perlu dibaca bersama upaya pemenuhan target LP2B.
Langkah perlindungan memerlukan data yang jelas mengenai lokasi lahan berizin, status penggunaan aktual, serta keterkaitannya dengan lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dipertahankan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan perizinan dan rencana tata ruang berjalan searah dengan target perlindungan sawah. Pemantauan berkala dapat membantu mengidentifikasi perubahan fungsi lebih dini dan menjadi dasar evaluasi terhadap wilayah yang belum memenuhi sasaran.
Dengan capaian 84,73%, Banten masih memiliki pekerjaan untuk mencapai ambang 87%. Besarnya lahan di Tangerang yang telah mengantongi izin nonpertanian menambah urgensi penataan, meskipun penilaian dampaknya harus bertumpu pada data rinci. Upaya menjaga sawah dan memenuhi target LP2B akan bergantung pada ketepatan penetapan lahan, keterbukaan informasi, serta koordinasi pemerintah dan pihak terkait.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sebagian lahan di Banten telah lebih dahulu mengantongi izin untuk kegiatan nonpertanian. Izin tersebut mencakup pemanfaatan lahan bagi perumahan dan kawasan industri, sehingga rencana perlindungan sawah di wilayah itu berhadapan dengan keputusan pemanfaatan ruang yang sudah terbit. Keterangan ini memberi konteks penting dalam memahami tantangan menjaga lahan pertanian, terutama ketika kebutuhan pembangunan dan perlindungan sawah harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Nusron menyebut izin-izin tersebut diterbitkan pada tahun-tahun berbeda, yakni 2015, 2019, dan 2024. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci proyek mana yang memperoleh izin pada masing-masing tahun. Karena itu, tahun penerbitan tersebut perlu dipahami sebagai rentang waktu keluarnya sejumlah izin, bukan sebagai penanda bahwa izin perumahan atau kawasan industri tertentu pasti diterbitkan pada tahun tertentu. Pemisahan informasi ini penting agar pembaca tidak menarik kesimpulan yang melampaui keterangan yang tersedia.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Dalam forum tersebut, keberadaan izin terdahulu menjadi salah satu konteks yang perlu diperhitungkan saat membahas perlindungan sawah di Banten. Izin yang telah terbit menunjukkan bahwa sebagian lahan sudah memiliki dasar peruntukan nonpertanian, sementara upaya menjaga lahan pertanian tetap membutuhkan penataan dan koordinasi lintas sektor. Dengan mencermati waktu penerbitan izin serta keterbatasan rincian tentang tiap proyek, pembahasan dapat berlangsung lebih akurat. Hal ini juga membantu membedakan informasi mengenai status izin yang telah ada dan keputusan kebijakan yang mungkin dibahas dalam rapat. Bagi perlindungan sawah, riwayat perizinan tersebut menjadi bagian dari gambaran kondisi di lapangan, bukan dengan sendirinya penjelasan lengkap mengenai langkah lanjutan pemerintah. Keterangan Nusron menempatkan izin perumahan dan kawasan industri sebagai tantangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan upaya menjaga lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan di Banten.
Sekitar 16.000 hektare lahan di Tangerang telah telanjur memperoleh izin untuk penggunaan nonpertanian. Meski izin tersebut sudah diterbitkan, proses alih fungsi lahannya belum dilakukan. Dengan demikian, kawasan yang dimaksud masih berada dalam keadaan belum beralih dari fungsi pertanian, sekalipun secara administratif telah memiliki persetujuan untuk pemanfaatan di luar sektor tersebut. Perbedaan status izin dan kondisi pemanfaatan di lapangan menjadi pokok persoalan yang perlu dicermati dalam pembahasan perlindungan lahan pertanian di Banten.
Nusron menyampaikan bahwa pihak di balik penerbitan izin itu belum jelas. Ia menggunakan ungkapan “hamba Allah” untuk menggambarkan ketidakjelasan tersebut, tanpa menyebut identitas tertentu. Pernyataan itu menunjukkan adanya pertanyaan mengenai proses penerbitan izin, tetapi tidak menjadi dasar untuk menarik dugaan tentang siapa yang menerbitkannya atau siapa yang harus bertanggung jawab. Informasi yang tersedia hanya menegaskan bahwa izin nonpertanian telah terbit untuk lahan dalam jumlah besar, sementara alih fungsi fisik belum berlangsung. Karena itu, penjelasan mengenai status izin perlu tetap dibedakan dari klaim mengenai pelaku maupun tanggung jawab yang belum dipastikan.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah perlu menyelaraskan izin yang sudah terbit dengan aturan dan arah perlindungan sawah, sekaligus mempertimbangkan bahwa lahannya belum benar-benar dialihkan. Penyelarasan itu penting agar keputusan administratif tidak berjalan terpisah dari kebijakan menjaga keberlanjutan kawasan pertanian. Dalam prosesnya, status setiap izin dan kondisi aktual lahan perlu diperiksa secara jelas, sehingga langkah pengendalian dapat merespons keadaan yang sesungguhnya. Kasus Tangerang memperlihatkan bahwa perlindungan lahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan penggunaan di lapangan, tetapi juga dengan bagaimana izin yang telah diberikan ditangani dalam kerangka kebijakan yang berlaku. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola kedua hal tersebut secara konsisten, tanpa menganggap izin sebagai bukti bahwa alih fungsi telah terjadi atau mengabaikan keberadaan persetujuan administratif yang sudah terbit.
Banten bukan satu-satunya provinsi yang belum mencapai target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%. Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa tantangan menjaga lahan sawah dari alih fungsi juga muncul dalam konteks penggunaan lahan yang berbeda-beda. Di Riau, capaian perlindungan sawah tercatat 76,24%, sementara Papua mencapai 78,02%. Angka tersebut menempatkan kedua provinsi di bawah target minimum, meskipun kondisi geografis, pola pemanfaatan lahan, dan peluang pengembangan pertanian masing-masing tidak sama.
Di Riau, rendahnya perlindungan sawah dalam sumber dikaitkan dengan dominannya tutupan perkebunan kelapa sawit. Luasnya perkebunan menjadi salah satu faktor yang membentuk struktur penggunaan lahan di provinsi tersebut, sehingga upaya memperkuat LP2B perlu mempertimbangkan keberadaan sektor perkebunan dan kebutuhan menjaga produksi pangan. Sementara itu, Papua dinilai masih memiliki peluang untuk meningkatkan capaian melalui pencetakan sawah baru. Peluang itu dapat menambah kawasan pertanian pangan yang terlindungi, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan, kesiapan infrastruktur, dan penetapan lahan yang sesuai. Dengan demikian, strategi setiap daerah tidak dapat disamakan begitu saja.
Dalam konteks nasional, capaian LP2B sebesar 87,98% telah melampaui target minimum yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Namun, capaian agregat tersebut tidak menghapus persoalan di provinsi yang masih berada di bawah ambang 87%, termasuk Banten, Riau, dan Papua. Pemerintah masih membahas pengaturan lebih lanjut mengenai lahan yang tetap dapat dialihfungsikan, termasuk bagaimana memperlakukan bidang tanah yang telanjur memiliki izin nonpertanian.
Baca juga: Bangkalan Menyiapkan 3.500 Hektare Lahan bagi Kawasan Industri Padat Karya | Telkom University Perkuat Perlindungan bagi Korban Dugaan Perundungan di Asrama | Karhutla Melanda 10 Distrik di Merauke, 63 Hektare Lahan Terbakar
530 kunjungan
