Jakarta | Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Philippe pada hari Senin, setelah koalisi lima partai yang menopang pemerintahannya gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran untuk 2027. Pengajuan tersebut menandai kebuntuan politik yang muncul di tengah pembahasan mengenai arah belanja dan penerimaan negara. Namun, langkah itu belum berarti De Wever langsung berhenti menjabat. Istana menyatakan raja menangguhkan keputusan atas permohonan tersebut dan akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai mayoritas sebelum menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, status pemerintahan belum berubah secara langsung.
Ketidaksepakatan itu berpusat pada rancangan anggaran 2027 yang memerlukan dukungan dari seluruh unsur koalisi agar pemerintah dapat menyusun rencana keuangan. Koalisi tersebut terdiri atas lima partai, sehingga persetujuan bersama menjadi penting bagi kelangsungan agenda pemerintahannya. Ketika para mitra tidak mencapai titik temu, pembahasan anggaran menemui jalan buntu. Pengajuan mundur De Wever kemudian menjadi perkembangan langsung dari kegagalan mencapai kompromi itu, meski keputusan akhir masih berada pada Raja Philippe setelah konsultasi lanjutan dengan para pemimpin mayoritas.
Keputusan raja yang ditangguhkan membuat situasi politik Belgia untuk sementara tetap terbuka. Konsultasi istana memberi kesempatan kepada para pemimpin partai mayoritas untuk menyampaikan pandangan mengenai permohonan De Wever dan langkah yang mungkin ditempuh berikutnya. Hingga proses itu berlangsung, belum ada kepastian apakah pengunduran diri akan diterima atau pemerintah akan memperoleh ruang untuk mencari jalan keluar. Perbedaan sikap di dalam koalisi menjadi perhatian utama, sebab kesepakatan anggaran membutuhkan dukungan para mitra yang sama-sama menopang pemerintahan.
Rancangan anggaran 2027 kini menjadi pokok persoalan yang harus ditangani oleh koalisi. Tanpa kesepakatan, pemerintah menghadapi hambatan untuk menetapkan rencana keuangan yang dapat diterima seluruh partai mayoritas. Namun, pernyataan istana belum menguraikan hasil konsultasi maupun jadwal keputusan Raja Philippe. Untuk saat ini, pengajuan De Wever tercatat sebagai permohonan yang masih menunggu tanggapan resmi. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pembicaraan raja dan para pemimpin partai, serta kemampuan koalisi mengatasi perselisihan yang menggagalkan kesepakatan anggaran.
Negosiasi anggaran Belgia telah menemui jalan buntu selama berminggu-minggu, sementara pemerintah menghadapi tekanan untuk menyepakati langkah penghematan dan menentukan prioritas belanja negara. Pembahasan yang berlarut-larut memperlihatkan sulitnya menyatukan pandangan para mitra koalisi mengenai cara membagi beban penyesuaian fiskal. Tanpa kesepakatan, kabinet kesulitan menyusun rancangan anggaran yang dapat menjawab persoalan keuangan publik sekaligus memperoleh dukungan politik. Kebuntuan ini menjadi konteks penting di balik pengajuan mundur Perdana Menteri Bart De Wever, yang sebelumnya telah mendorong para pihak untuk mencapai kompromi. Situasi tersebut juga menimbulkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan ekonomi dan kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan dalam waktu dekat. Perundingan bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut pilihan politik tentang kelompok mana yang akan menanggung konsekuensi dari upaya memperbaiki kondisi fiskal Belgia.
Perselisihan utama melibatkan Vooruit, partai sosialis Flemish, dan Gerakan Reformis atau MR, partai kanan-tengah berbahasa Prancis. Perbedaan orientasi politik kedua partai tercermin dalam perdebatan mengenai rancangan penyesuaian anggaran dan pembagian kontribusi yang dianggap layak. Para negosiator perlu menemukan formula yang dapat diterima oleh kedua kubu, sekaligus oleh anggota koalisi lainnya, agar pemerintah dapat bergerak dari pembicaraan menuju keputusan. Namun, ketika posisi masing-masing pihak tetap berjauhan, kompromi menjadi semakin sulit dicapai. Setiap pilihan mengenai pengeluaran, penerimaan, atau penghematan berpotensi menimbulkan keberatan politik, sehingga ruang untuk mencapai kesepakatan menyempit. Kebuntuan yang berlangsung berminggu-minggu menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum dapat diselesaikan hanya dengan penyesuaian teknis, melainkan memerlukan kesepahaman politik yang lebih luas.
Besarnya tantangan fiskal memperberat proses itu. Pemerintah berupaya mengatasi defisit anggaran negara sebesar 10 miliar euro, setara sekitar Rp203 triliun menurut sumber. Skala kekurangan tersebut menuntut keputusan yang berdampak nyata, sementara perbedaan pandangan antarpartai membatasi pilihan yang bisa disepakati. De Wever sebelumnya menolak tegas kemungkinan memasuki tahun baru dengan anggaran sementara. Mekanisme itu memungkinkan pemerintahan tetap berjalan menggunakan kerangka belanja tahun sebelumnya, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan anggaran baru yang disepakati. Karena itu, ancaman berlanjutnya kebuntuan meningkatkan tekanan terhadap koalisi untuk segera menyelesaikan perundingan. Penolakan De Wever menegaskan bahwa penggunaan anggaran sementara dipandang bukan solusi yang diinginkan, melainkan keadaan yang hendak dihindari melalui kompromi politik dan keputusan fiskal yang dapat menopang pemerintahan pada tahun berikutnya.
Setelah menerima pengajuan pengunduran diri Bart De Wever, Raja Philippe tidak langsung menetapkan keputusan akhir. Ia menangguhkan penerimaan pengunduran diri tersebut dan menjadwalkan konsultasi lanjutan dengan para presiden partai-partai yang tergabung dalam mayoritas pemerintahan. Langkah ini membuka ruang bagi para mitra koalisi untuk membahas kebuntuan anggaran dan mencari kemungkinan kesepakatan sebelum krisis politik berkembang lebih jauh.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Belgia VRT, De Wever bertemu Raja Philippe di Istana Kerajaan di Brussel selama lebih dari 90 menit. Pertemuan itu berlangsung setelah perdana menteri menyampaikan niat untuk mundur menyusul kegagalan mencapai kesepakatan mengenai anggaran. Namun, penundaan keputusan raja berarti pengajuan tersebut belum otomatis mengakhiri masa jabatan pemerintah maupun mengubah susunan kabinet saat itu.
Dalam sistem konstitusional Belgia, raja memiliki beberapa pilihan ketika menerima pengajuan pengunduran diri seorang perdana menteri. Ia dapat menolak pengunduran diri atau menunda penerimaannya. Penundaan memberi partai-partai koalisi kesempatan tambahan untuk berunding, memperbaiki rancangan anggaran, dan mempertahankan pemerintahan yang masih memiliki dukungan mayoritas. Konsultasi dengan para pemimpin partai juga membantu raja menilai apakah kompromi politik masih mungkin dicapai.
Alternatifnya, Raja Philippe dapat menerima pengunduran diri De Wever. Jika itu terjadi, pemerintah biasanya tetap menjalankan tugas dalam kapasitas sementara, dengan kewenangan yang terbatas pada urusan rutin dan kebutuhan mendesak. Pemerintahan sementara dapat berlanjut sampai terbentuk pengaturan politik baru, baik melalui kesepakatan koalisi maupun proses pembentukan pemerintahan berikutnya. Dalam masa tersebut, keputusan besar yang membutuhkan mandat politik kuat dapat menjadi lebih sulit diambil.
Dengan menunda keputusan dan membuka konsultasi lanjutan, raja tidak serta-merta menyelesaikan perselisihan anggaran, tetapi memberi para pihak waktu untuk menentukan langkah berikutnya. Hasil perundingan akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah De Wever tetap memimpin pemerintahan atau Belgia memasuki tahap pemerintahan sementara. Karena itu, proses konsultasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mendorong tercapainya kesepakatan politik.
Kebuntuan anggaran yang kini dihadapi Belgia mengingatkan pada krisis serupa pada akhir 2025. Ketika itu, pemerintah federal berupaya mencari penghematan sekitar 10 miliar euro, atau setara Rp203 triliun. Besarnya sasaran tersebut memperlihatkan tekanan fiskal yang harus ditangani koalisi, sekaligus rumitnya menyepakati langkah-langkah yang dapat diterima oleh para mitra politik. Perselisihan mengenai cara membagi beban penghematan dapat menghambat pembentukan kesepakatan, terutama ketika keputusan anggaran menyangkut kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan layanan publik.
Dalam kebuntuan pada 2025, Perdana Menteri Bart De Wever tidak langsung mengajukan pengunduran diri. Ia meminta tambahan waktu selama 50 hari kepada raja untuk melanjutkan perundingan dan mencari jalan keluar. Langkah tersebut memberi ruang bagi partai-partai koalisi untuk kembali bernegosiasi, meski belum menjamin bahwa mereka akan mencapai titik temu.
Baca juga: Perselisihan Sepeda Motor Berujung Maut, Tiga Tersangka Ditangkap di Tanjung Priok | Luky Alfirman Resmi Jadi Wamenkeu, Pernah Dicopot dan Dikaitkan dengan Anggaran Motor Listrik
777 kunjungan





