banner 728x250

Luhut Soroti Potensi Talenta Indonesia dalam Pengembangan AI dan Govtech

Luhut Soroti Potensi Talenta Indonesia dalam Pengembangan AI dan Govtech
banner 120x600
banner 468x60

Kabupaten Toba | Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia tidak perlu berkecil hati menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, Indonesia memiliki banyak orang pintar yang mampu mengembangkan teknologi tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa kemajuan AI bukan hanya sesuatu yang perlu dihadapi, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi talenta dalam negeri untuk berperan dan menghasilkan teknologi.

Luhut menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi mengenai AI pada Conference on Indonesia Foreign Policy 2026 di Jakarta, Sabtu, 21 November. Dalam pembahasan itu, ia menyoroti potensi sumber daya manusia Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pesan utamanya adalah agar masyarakat tidak merasa tertinggal atau menganggap pengembangan AI hanya dapat dilakukan oleh negara lain.

banner 325x300

Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut ialah government technology, atau govtech. Istilah ini merujuk pada digitalisasi layanan pemerintah, yakni penggunaan teknologi untuk mendukung penyediaan layanan publik secara digital. Pengembangan govtech menjadi salah satu contoh penerapan AI dan teknologi digital dalam lingkungan pemerintahan, sekaligus menunjukkan keterkaitan kemampuan talenta lokal dan pembaruan layanan.

Dengan menekankan keberadaan banyak orang pintar di dalam negeri, Luhut mendorong keyakinan terhadap kemampuan Indonesia untuk mengembangkan teknologi sendiri. Potensi tersebut dapat menjadi bekal dalam merespons perubahan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan AI. Pandangan ini juga menempatkan talenta Indonesia sebagai bagian penting dalam pembicaraan mengenai penggunaan teknologi, bukan semata-mata sebagai pengguna hasil inovasi dari luar negeri.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi dua hal: Indonesia memiliki kemampuan sumber daya manusia untuk turut mengembangkan AI, dan teknologi digital dapat diterapkan dalam layanan pemerintahan melalui govtech. Bagi Luhut, perkembangan AI tidak seharusnya membuat Indonesia berkecil hati. Sebaliknya, keberadaan talenta lokal memberi alasan untuk percaya diri dalam membahas dan mengembangkan teknologi tersebut, termasuk untuk mendukung digitalisasi layanan pemerintah.

Perlinsos Digital menjadi salah satu contoh pengembangan govtech oleh talenta Indonesia, dengan teknologi yang dirancang untuk memperkuat ketepatan penyaluran perlindungan sosial. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Sistem tersebut memanfaatkan biometrik, termasuk pengenalan wajah, untuk membantu memverifikasi identitas penerima bantuan. Dengan verifikasi ini, pemerintah berupaya memastikan bantuan tersalurkan kepada keluarga yang berhak, sekaligus mengurangi risiko data ganda maupun kekeliruan dalam proses distribusi. Pendekatan digital juga diharapkan membuat pengelolaan program lebih terukur dan memudahkan pemantauan pelaksanaan di berbagai daerah.

Skala penerapannya tercermin dari jumlah keluarga yang telah masuk ke sistem. Hingga 21 November 2026, sebanyak 25 juta keluarga tercatat dalam Perlinsos Digital. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan dan integrasi informasi penerima berlangsung dalam cakupan besar. Namun, teknologi identifikasi bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan program. Kualitas data, perlindungan informasi pribadi, akses bagi warga yang menghadapi kendala digital, serta mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan tetap perlu diperhatikan. Verifikasi biometrik sebaiknya mendukung pelayanan, bukan menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Luhut menyampaikan bahwa Bank Dunia mengakui teknologi tersebut setelah melihat proyek percontohan di Banyuwangi. Menurut keterangannya, pihak Bank Dunia hampir tidak percaya ketika menyaksikan penerapan teknologi itu. Pengakuan tersebut menyoroti perhatian internasional terhadap kemampuan Indonesia mengembangkan solusi digital untuk layanan publik, sekaligus memperlihatkan peran proyek percontohan dalam menguji sistem sebelum penerapan lebih luas. Luhut juga mengaitkan pemanfaatan Perlinsos Digital dengan peluang penghematan anggaran bantuan sosial. Pada tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial mencapai Rp500 triliun. Sistem yang membantu memastikan penerima tepat sasaran diperkirakan dapat mengurangi pemborosan dalam penyaluran, tetapi besaran penghematan tertentu belum disebutkan. Karena itu, dampaknya perlu dinilai melalui pelaksanaan, ketepatan data, dan keterbukaan pelaporan, bukan hanya dari skala teknologinya.

Govtech direncanakan terhubung dengan sejumlah sistem strategis agar layanan publik dan pengelolaan negara dapat berjalan lebih terpadu. Integrasi ini mencakup National Single Window (NSW), yang mendukung proses layanan terkait perdagangan dan kepabeanan, serta Coretax untuk administrasi perpajakan. Sistem jaminan sosial BPJS Kesehatan juga menjadi bagian dari rencana tersebut. Dengan konektivitas antarsistem, data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi berpeluang dihimpun dan dimanfaatkan secara lebih terkoordinasi. Luhut menilai ketersediaan data yang terhubung penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan ketepatan layanan pemerintah.

Integrasi dengan BPJS Kesehatan, menurut perkiraan Luhut, berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp20 triliun hingga Rp22 triliun. Potensi ini berkaitan dengan penggunaan informasi lintas sistem untuk mendukung pengelolaan program dan mengurangi ketidaktepatan dalam pelaksanaan layanan. Namun, manfaat integrasi tidak hanya diukur dari penghematan anggaran. Data yang dapat dihimpun dari sistem-sistem tersebut juga dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan mengawasi proses administrasi dengan lebih baik. Karena itu, keterhubungan platform perlu disertai pengelolaan data yang cermat, sehingga pemanfaatannya mendukung pelayanan publik tanpa mengabaikan ketepatan dan akuntabilitas.

Pemanfaatan govtech juga diarahkan ke Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga yang menangani ekspor sumber daya alam. Luhut menyebut sistem tersebut digunakan untuk membantu mencegah praktik transfer pricing. Istilah ini merujuk pada kebijakan penetapan harga dalam transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transaksi dapat ditetapkan di atas atau di bawah tingkat yang dianggap wajar, sehingga nilai keuntungan dan kewajiban pajak dapat berubah, termasuk dengan tujuan mengecilkan pajak yang harus dibayar. Menurut penjelasan Luhut, pencatatan potongan pajak dalam sistem dimaksudkan untuk mencegah praktik tersebut. Dengan informasi transaksi dan potongan yang tercatat, pemerintah diharapkan memiliki dasar pemantauan yang lebih jelas. Integrasi govtech, dengan demikian, tidak hanya menyederhanakan layanan, tetapi juga mendukung pengawasan atas pengelolaan penerimaan dan sumber daya negara.

Menurut Luhut, penerapan govtech tidak seharusnya terbatas pada kementerian dan lembaga pemerintah. Sistem digital berbasis kecerdasan buatan juga berpotensi diterapkan di BUMN, termasuk PLN dan Pertamina, untuk memperbaiki proses kerja serta memperkuat pengawasan. Ia menilai berkurangnya kontak langsung antarmanusia dapat mempersempit ruang bagi praktik korupsi. Ketika layanan dan keputusan tercatat dalam sistem, peluang untuk menyalahgunakan prosedur atau melakukan intervensi di luar mekanisme resmi dapat dibatasi. Karena itu, ia mendorong OJK dan pelaku pasar modal memanfaatkan govtech berbasis AI agar pengelololaan dan informasi semakin transparan. Luhut memandang teknologi tersebut dapat membantu mentransformasi pemerintahan Prabowo menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Namun, ia mengakui penerapannya bukan tanpa hambatan: pejabat yang merasa sistem itu menghalangi korupsi mungkin tidak menyukainya. Tantangan tersebut, menurutnya, perlu dihadapi melalui komitmen terhadap tata kelola yang baik.

Selain membangun sistem, Luhut menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan mengelola teknologi. Ia menyebut upayanya membangun “pabrik otak” melalui SMA Unggul Del dan Institut Teknologi Del di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Ia yakin Indonesia memiliki banyak calon talenta unggul: satu persen dari hampir 300 juta penduduk berarti sekitar tiga juta orang berkemampuan tinggi. Potensi itu perlu ditemukan dan dilatih, bukan hanya agar para siswa memiliki kecerdasan akademis, tetapi juga karakter yang kuat. Pendidikan, dalam pandangannya, harus membentuk orang-orang yang sanggup bekerja dengan integritas dan membawa pengetahuan mereka untuk menjawab kebutuhan bangsa.

Sebagai bukti bahwa talenta dapat tumbuh dari berbagai latar belakang, Luhut menceritakan anak-anak dari kampung di Sumatra Utara yang berhasil meraih gelar PhD di Oxford, Princeton, dan perguruan tinggi terkemuka lainnya.

Baca juga: Kapolri Soroti Potensi Vape sebagai Sarana Penyalahgunaan Narkotika Cair | BMKG Waspadai Potensi Rob di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Awal November

181 views
banner 325x300