Probolinggo – Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan infrastruktur desa di wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro). Sorotan tersebut mencuat lantaran kegiatan monev dinilai berlangsung tertutup, tanpa keterlibatan unsur keamanan dari Polsek dan Koramil setempat.
Ketua LSM JakPro, Badrus Seman, menyayangkan minimnya koordinasi antara pihak kecamatan dan aparat keamanan dalam proses pengawasan pembangunan desa. Menurutnya, hal ini membuka potensi terjadinya penyimpangan dalam realisasi anggaran maupun pelaksanaan fisik proyek.
“Kami sangat menyayangkan pelaksanaan monev yang terkesan kucing-kucingan dan tidak terbuka. Beberapa kali kegiatan berlangsung tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan pihak Polsek maupun Koramil. Ini sangat riskan dan bisa menimbulkan penyimpangan,” tegas Badrus saat ditemui media ini, Sabtu (24/5/2025).
Pantauan langsung di lapangan oleh awak media pada hari yang sama menunjukkan adanya kegiatan monev di Desa Ledokombo. Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah staf kecamatan dari unsur Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi Pembangunan, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo. Namun, kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Camat maupun Sekcam Sumber, serta tanpa kehadiran personel Polsek dan Koramil Sumber.
Saat dihubungi untuk dimintai keterangan, Camat Sumber, Nur Rachmad S, tidak memberikan respon. Nomor WhatsApp-nya dalam keadaan tidak aktif atau tidak tersambung meskipun telah dihubungi beberapa kali. Sementara itu, Sekcam Sumber, Erwin, mengaku tidak mengetahui adanya agenda monev di desa tersebut.
“Saya tidak tahu kalau ada monev hari ini. Untuk komentar lebih lanjut, saya akan koordinasi dulu dengan Pak Camat karena beliau yang lebih berwenang memberikan keterangan resmi,” ucap Erwin singkat.
Temuan lain yang mencuat adalah kedisiplinan aparatur kecamatan. Media ini memperoleh informasi bahwa beberapa staf kantor Kecamatan Sumber kerap datang terlambat dan pulang sebelum waktu kerja selesai. Kondisi ini turut menjadi perhatian dan telah disampaikan kepada Sekcam untuk ditindaklanjuti.
Ketika dikonfirmasi, Danramil dan Kapolsek Sumber sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait agenda monev desa dalam sebulan terakhir.
“Kami dari pihak Koramil tidak pernah mendapat tembusan atau undangan apa pun terkait monev di desa-desa wilayah Sumber,” terang Danramil Sumber.
Hal senada juga diungkapkan Kapolsek Sumber. “Tidak ada koordinasi maupun pemberitahuan kepada kami sejauh ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, media ini mendapat informasi bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah berlangsung di Desa Cepoko dan Desa Rambakan tanpa pengawasan dari unsur keamanan.
LSM JakPro menegaskan pentingnya transparansi dan pelibatan semua unsur terkait dalam pelaksanaan monev, agar proses pembangunan desa berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prinsip akuntabilitas.
“Koordinasi itu penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lemahnya pengawasan. Kalau monev tertutup seperti ini terus, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” tutup Badrus.
(Edi D/Red/**)
Jika Anda ingin versi singkat atau versi cetak, saya bisa bantu buatkan juga.