JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi mengubah cara menentukan agenda penelitian. Riset tidak lagi cukup disusun berdasarkan minat akademik atau bidang prioritas yang bersifat umum, tetapi perlu berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi industri, pemerintah daerah, dan investor. Arah kebijakan ini menempatkan kampus sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian masalah, bukan hanya sebagai penghasil publikasi ilmiah.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan hal tersebut di Jakarta Pusat pada Jumat. Ia menekankan pentingnya memastikan dari mana persoalan penelitian berasal sebelum sebuah riset dirancang. Menurutnya, peneliti perlu memahami kebutuhan pengguna hasil penelitian sejak tahap awal, termasuk tantangan yang dihadapi pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pihak yang menanamkan modal. Dengan cara itu, topik dan metode penelitian dapat disusun secara lebih relevan dan berpeluang menjawab kebutuhan di lapangan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi riset yang menekankan konsep pathway to impact. Konsep ini mengharuskan adanya jalur yang jelas dari proses penelitian menuju kemungkinan penerapan dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat maupun perekonomian. Hasil riset diharapkan tidak berhenti sebagai laporan atau artikel dalam jurnal, melainkan dapat dikembangkan menjadi teknologi, kebijakan, layanan, atau solusi yang digunakan secara nyata. Pergeseran pendekatan ini juga mendorong perguruan tinggi membangun komunikasi yang lebih erat dengan mitra di luar kampus. Melalui pemetaan kebutuhan konkret, penelitian dapat memiliki tujuan yang terukur, peluang pemanfaatan yang lebih besar, serta kontribusi yang lebih jelas terhadap pembangunan daerah dan penguatan daya saing industri.
Riset perguruan tinggi masih menghadapi tantangan ketika hasil pengembangan teknologi dan inovasinya hendak diterapkan secara luas. Banyak produk penelitian berhenti pada tahap prototipe atau demonstrasi karena belum mudah masuk ke pasar. Menurut Fauzan, persoalan tersebut berkaitan lain dengan kualitas produk dan harga yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inovasi yang secara akademik dinilai berhasil belum tentu memiliki tingkat keandalan, kemudahan penggunaan, biaya produksi, serta nilai ekonomi yang dibutuhkan masyarakat maupun industri.
Kondisi itu menunjukkan bahwa riset tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian ilmiah. Sejak tahap perumusan masalah, peneliti perlu memahami persoalan nyata, karakter pengguna, kemampuan produksi, dan model pemanfaatan hasil penelitian. Karena itu, kerja sama kampus dan mitra di luar perguruan tinggi perlu diperkuat. Industri, pemerintah daerah, komunitas, serta pelaku usaha dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan lapangan sekaligus membantu menguji, menyempurnakan, dan mengembangkan solusi agar lebih siap digunakan.
Riset berbasis masalah juga menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, penelitian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tidak hanya membutuhkan keahlian pertanian. Pemetaan kondisi lahan dapat memanfaatkan teknologi pesawat nirawak atau drone, sedangkan data yang dikumpulkan perlu diolah dan dioptimalkan menggunakan kecerdasan buatan. Ahli pertanian dapat menentukan indikator kesuburan dan kebutuhan tanaman, ahli teknologi dapat merancang sistem pemantauan, sementara pakar data mengembangkan analisis untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat.
Kolaborasi semacam itu memungkinkan solusi disusun secara lebih utuh, dari pengumpulan data hingga penerapan di lapangan. Fauzan menegaskan bahwa pendekatan berbasis masalah membutuhkan riset multidisiplin, sebab persoalan pengguna umumnya tidak berdiri dalam satu bidang keilmuan. Dengan menggabungkan pengetahuan, fasilitas, dan jaringan mitra, perguruan tinggi dapat menghasilkan inovasi yang lebih relevan, kompetitif, serta memiliki peluang lebih besar untuk diterima pasar dan menjawab kebutuhan daerah.
Fauzan menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak semestinya menentukan sendiri seluruh persoalan yang dijadikan dasar penelitian. Arah riset perlu dibangun dari kebutuhan nyata yang dihadapi para pemangku kepentingan, termasuk industri, pemerintah daerah, dan investor. Dengan demikian, kampus tidak hanya memilih topik berdasarkan pertimbangan akademik internal, tetapi juga memahami masalah yang benar-benar memerlukan penyelesaian. Masukan dari pihak-pihak tersebut dapat membantu peneliti mengenali kesenjangan, hambatan, serta peluang yang berkembang di lapangan.
Kebutuhan industri, misalnya, dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi, proses produksi, atau model pengelolaan yang lebih efisien. Pemerintah daerah dapat menyampaikan persoalan terkait pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan pembangunan wilayah. Sementara itu, investor menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kepastian usaha, ketersediaan tenaga terampil, pemanfaatan potensi lokal, serta keberlanjutan investasi. Ketiga sumber kebutuhan tersebut dapat memperkaya agenda penelitian sekaligus membuat kerja sama kampus dan mitra menjadi lebih terarah.
Pendekatan ini diharapkan mendorong perguruan tinggi menghasilkan solusi yang dapat diterapkan, bukan sekadar publikasi ilmiah. Hasil riset perlu menjawab persoalan konkret, dapat diuji manfaatnya, dan memberi nilai bagi masyarakat maupun lembaga yang menggunakannya. Penelitian yang berangkat dari kebutuhan pemangku kepentingan juga berpeluang mendukung penyusunan kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan. Pada lingkup yang lebih luas, relevansi tersebut dapat memperkuat peran kampus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang sesuai dengan kondisi industri dan daerah.
Pemerintah menyiapkan dua jalur pendanaan untuk mengarahkan riset perguruan tinggi agar semakin relevan dengan kebutuhan industri, daerah, dan agenda pembangunan nasional. Kedua jalur tersebut dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas, fasilitas, pengalaman, serta rekam jejak penelitian di setiap kampus. Dengan demikian, dukungan tidak diberikan melalui pendekatan yang seragam, melainkan disesuaikan dengan tahap perkembangan ekosistem riset masing-masing perguruan tinggi.
Jalur pertama berupa program riset prioritas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini ditujukan untuk mendorong pemerataan mutu penelitian di berbagai perguruan tinggi, termasuk kampus yang masih mengembangkan laboratorium, kelompok riset, dan kapasitas penelitinya. Besaran pendanaan diperkirakan berada pada kisaran Rp50 juta hingga Rp500 juta per tahun. Secara keseluruhan, alokasi anggaran riset kampus melalui APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun. Dukungan tersebut diharapkan memperluas kesempatan perguruan tinggi untuk menghasilkan penelitian yang menjawab persoalan nyata di wilayahnya.
Jalur kedua adalah program riset strategis dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang memiliki fasilitas penelitian, sumber daya manusia, dan pengalaman riset yang lebih matang. Pendanaannya dapat mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun, sehingga memungkinkan pelaksanaan penelitian berskala lebih besar, lintas disiplin, dan berorientasi pada dampak. Penerima skema strategis diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga ikut menyelesaikan persoalan nasional, memperkuat daya saing, serta mendukung visi strategis pemerintah melalui inovasi yang dapat diterapkan.
Pembagian dua jalur tersebut memberikan ruang bagi setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai kapasitasnya. Kampus dengan fondasi riset yang sedang dibangun memperoleh dukungan untuk meningkatkan kualitas secara bertahap, sementara institusi yang lebih siap dapat mengambil peran dalam proyek strategis dan pengembangan teknologi. Pendekatan ini sekaligus memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, penghasil solusi, serta simpul pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah Indonesia.
