JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Roy Suryo, yang berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, kembali menyampaikan klaim mengenai dokumen akademik Joko Widodo. Dalam keterangannya, Roy menyebut menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam skripsi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Ia menilai kejanggalan itu perlu diperiksa secara terbuka karena berkaitan dengan informasi yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai latar belakang pendidikan Jokowi.
Menurut Roy, ketidaksesuaian yang dimaksud mencakup aspek-aspek tertentu dalam skripsi, termasuk bagian yang ia anggap tidak selaras dengan keterangan atau dokumen lain. Berdasarkan penilaiannya, temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa terdapat persoalan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Roy menggunakan klaim itu untuk mendukung pandangannya bahwa dokumen pendidikan yang dipersoalkan belum sepenuhnya dapat dinyatakan autentik tanpa pemeriksaan dan pembuktian yang lebih mendalam.
Namun, pernyataan tersebut tetap merupakan klaim Roy Suryo dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Keabsahan skripsi maupun ijazah Jokowi harus ditentukan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan ahli, serta proses hukum dan akademik yang sesuai. Status Roy sebagai tersangka juga menunjukkan bahwa tudingan mengenai dokumen tersebut telah beririsan dengan persoalan hukum, sehingga setiap pernyataan perlu disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang dapat diuji. Pihak-pihak terkait memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, membantah temuan, atau menghadirkan data pembanding agar publik memperoleh gambaran yang lebih berimbang mengenai perkara ini.
Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya pernah memegang secara langsung skripsi Joko Widodo ketika berada di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari keterangannya mengenai dokumen akademik yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Jokowi. Menurut Roy, akses langsung terhadap naskah itu membuatnya dapat mengamati dokumen yang menjadi perhatian publik.
Dalam keterangannya, Roy menyebut terdapat banyak ketidaksesuaian pada skripsi yang pernah dipegangnya tersebut. Ia tidak hanya merujuk pada keberadaan dokumen secara umum, tetapi juga pada hasil pengamatan terhadap naskah yang diklaim pernah berada dalam penguasaannya. Namun, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan secara terperinci bentuk, bagian, atau aspek tertentu yang menurutnya tidak sesuai.
Roy menggunakan pengalaman yang diklaimnya itu sebagai dasar untuk mempertanyakan keaslian dokumen skripsi Jokowi. Baginya, pemeriksaan langsung terhadap naskah menjadi landasan dalam menyampaikan keraguan mengenai dokumen yang selama ini dikaitkan dengan studi Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Pernyataan tersebut berfokus pada hubungan pengamatan atas dokumen dan pertanyaan mengenai autentisitasnya.
Klaim mengenai skripsi yang disebut pernah diperiksa langsung itu menjadi salah satu pokok keterangan Roy dalam membahas isu tersebut. Ia menempatkan pengalamannya memegang naskah sebagai rujukan ketika menyampaikan adanya ketidaksesuaian. Karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai detail ketidaksesuaian dalam bahan yang tersedia, pernyataan itu dapat dipahami sebatas klaim Roy tentang apa yang ia lihat pada dokumen dan alasan yang digunakannya untuk mempertanyakan keasliannya.
Roy Suryo menyampaikan pandangannya mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam skripsi Joko Widodo melalui konferensi pers bersama tim hukum Tifa and Roy’s Advocate atau TROYA. Kegiatan tersebut berlangsung di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Roy memaparkan sejumlah hal yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut terkait dokumen akademik dan keterkaitannya dengan ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataannya, Roy menyebut skripsi tersebut “99,9 persen palsu”. Angka itu merupakan penilaian yang disampaikan Roy berdasarkan analisis dan logika yang ia gunakan dalam menjelaskan temuannya kepada wartawan. Ia tidak menyampaikannya sebagai hasil putusan pengadilan, melainkan sebagai pandangan yang menurutnya didukung oleh berbagai ketidaksesuaian yang telah ia soroti dalam konferensi pers.
Roy kemudian menghubungkan penilaiannya terhadap skripsi dengan keaslian ijazah. Menurut logika yang ia sampaikan, apabila skripsi itu dinilai hampir seluruhnya palsu, ijazahnya juga pasti palsu. Pernyataan tersebut merupakan klaim Roy Suryo dalam forum tersebut dan perlu dipahami sebagai bagian dari pandangannya, bukan sebagai kesimpulan resmi yang telah dibuktikan atau ditetapkan oleh lembaga berwenang.
Konferensi pers itu menjadi wadah bagi Roy dan tim TROYA untuk menjelaskan dasar pemikiran mereka mengenai isu tersebut. Penyampaiannya kembali menempatkan keaslian dokumen akademik sebagai pokok persoalan yang perlu diuji melalui pemeriksaan, verifikasi, dan penilaian berdasarkan bukti. Karena itu, klaim mengenai skripsi dan ijazah tetap perlu ditempatkan secara proporsional, dengan membedakan pernyataan pihak yang bersangkutan, hasil kajian, serta fakta yang telah dikonfirmasi secara resmi.
Dalam konteks perkara yang sedang menjeratnya, Roy Suryo berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah palsu. Status tersebut menjadi bagian penting untuk memahami posisi pernyataannya ketika ia menyampaikan klaim tentang adanya ketidaksesuaian dalam skripsi Jokowi. Perkara hukum itu tidak berdiri terpisah dari isu yang dibahas, karena tudingan mengenai dokumen akademik menjadi latar yang mengiringi penyampaian pandangan Roy Suryo kepada publik.
Pernyataan mengenai skripsi tersebut disampaikan melalui konferensi pers. Forum itu digunakan untuk menyampaikan sikap, penjelasan, dan klaim secara terbuka di tengah perhatian publik terhadap isu ijazah serta riwayat akademik Jokowi. Dengan demikian, konferensi pers dapat dipahami sebagai sarana komunikasi yang dipilih Roy Suryo untuk menjelaskan sudut pandangnya secara langsung, sekaligus menghubungkan pembahasan mengenai skripsi dengan persoalan yang sebelumnya telah membawanya ke dalam perkara dugaan pencemaran nama baik.
Pencantuman statusnya sebagai tersangka tidak serta-merta menentukan benar atau salahnya klaim yang disampaikan mengenai skripsi Jokowi. Status tersebut hanya memberikan konteks hukum terhadap situasi ketika pernyataan itu muncul dan dipublikasikan. Karena itu, informasi mengenai ketidaksesuaian dalam skripsi perlu dibedakan dari perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu. Keduanya berhubungan melalui isu yang dibicarakan dan posisi Roy Suryo sebagai pihak yang menyampaikan pernyataan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang sama. Konteks ini membantu pembaca memahami bahwa konferensi pers tersebut berlangsung ketika Roy Suryo menghadapi status hukum sebagai tersangka, tanpa menarik penilaian lebih jauh di luar bahan yang tersedia.
0 kunjungan
