Surabaya | Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran agar perekonomian Indonesia tumbuh hingga 8 persen pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat perjalanan Indonesia menuju negara maju pada 2045. Pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing nasional. Langkah ini juga dipandang penting untuk menghindari jebakan pendapatan kelas menengah, yakni keadaan ketika kemajuan ekonomi melambat sebelum suatu negara mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
Sebelum mencapai sasaran jangka menengah tersebut, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada tahun ini. Kinerja terkini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan masih berada di atas 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II. Dengan capaian tersebut, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan di atas 5 persen selama enam triwulan berturut-turut, menandakan ketahanan yang tetap terjaga di tengah tantangan domestik maupun global.
Namun, capaian nasional itu tidak tersebar merata di seluruh kawasan. Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,08 persen, disusul Jawa sebesar 5,84 persen dan Sulawesi sebesar 5,68 persen. Sementara itu, Sumatera tumbuh 4,95 persen, sedangkan Maluku dan Papua mencatat 4,42 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penguatan pertumbuhan perlu memperhatikan kondisi serta potensi setiap wilayah. Jawa dan Bali-Nusa Tenggara menjadi penopang penting, tetapi pemerataan kesempatan ekonomi di kawasan lain juga menentukan keberlanjutan ekspansi nasional. Untuk mendekati target 8 persen, peningkatan produktivitas, investasi, dan kualitas lapangan kerja perlu berjalan seiring dengan pengembangan pusat-pusat ekonomi di luar wilayah yang telah tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, pertumbuhan yang tinggi dapat memberi manfaat lebih luas dan mendukung agenda pembangunan jangka panjang.
Jawa menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, keuangan, dan pemerintahan. Pulau ini menyumbang sekitar 57 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia, mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di sejumlah provinsi. Kepadatan penduduk, jaringan transportasi, ketersediaan tenaga kerja, serta kedekatan dengan pasar dan pusat logistik turut menopang peran tersebut. Karena itu, perubahan kinerja ekonomi di Jawa dapat berpengaruh luas terhadap angka pertumbuhan nasional, baik melalui produksi barang dan jasa maupun melalui permintaan dari rumah tangga dan pelaku usaha.
Dalam cakupan regional, Jawa dan Bali bersama-sama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 56,05 persen terhadap PDB. Angka ini menunjukkan besarnya bobot kedua kawasan, meskipun peluang dan tantangan tiap provinsi tidak seragam. Bali memiliki peran penting melalui pariwisata dan jasa, sementara provinsi-provinsi di Jawa ditopang oleh basis industri, perdagangan, pertanian, dan layanan yang beragam. Integrasi antardaerah dalam rantai pasok, mobilitas pekerja, dan arus wisatawan dapat memperkuat manfaat ekonomi kawasan. Namun, konsentrasi aktivitas juga menuntut pemerataan kesempatan dan peningkatan konektivitas ke wilayah lain.
Ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sangat terkait dengan kemampuan provinsi-provinsi di Jawa meningkatkan produktivitas dan memperluas sumber pertumbuhan. Investasi yang berkualitas dapat mendorong kapasitas produksi, adopsi teknologi, serta pengembangan industri bernilai tambah. Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga perlu ditopang oleh pendapatan dan daya beli yang terjaga. Peningkatan ekspor membutuhkan produk yang kompetitif, rantai pasok andal, dan akses pasar yang lebih luas. Pertumbuhan yang kuat juga perlu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya menaikkan output. Dengan demikian, kinerja Jawa-Bali menjadi salah satu penentu penting, tetapi pencapaian target tetap memerlukan kontribusi seluruh daerah dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali ditopang oleh perpaduan sektor yang saling berkaitan. Manufaktur dan jasa menjadi penggerak penting, terutama melalui kegiatan industri, logistik, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan layanan bisnis. Aktivitas produksi menciptakan permintaan bagi pemasok, tenaga kerja, serta jasa pendukung. Pada saat yang sama, pertanian tetap berperan dalam menyediakan pangan dan bahan baku, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak rumah tangga di wilayah perdesaan. Keterhubungan sektor-sektor ini menentukan seberapa kuat kawasan tersebut menjaga laju pertumbuhan.
Perdagangan menghubungkan hasil produksi dengan konsumen, baik di pasar lokal maupun antardaerah. Pariwisata turut mendorong perputaran ekonomi melalui akomodasi, transportasi, kuliner, dan berbagai layanan, sementara ekonomi kreatif memberi ruang bagi usaha berbasis budaya, desain, konten, dan produk lokal. Namun, besarnya aktivitas tidak otomatis menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Momentum industri perlu dijaga agar investasi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja tidak melemah. Kemudahan investasi juga penting dipertahankan, tetapi perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat rantai pasok lokal. Keterlibatan pemasok dalam negeri dapat membantu nilai tambah ekonomi tinggal lebih banyak di wilayah, bukan hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau pusat produksi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat pertumbuhan tersebar lebih merata. Pemerataan tidak cukup diukur dari meningkatnya kegiatan ekonomi di pusat kota dan kawasan industri. Desa perlu memperoleh akses lebih baik terhadap infrastruktur, pasar, pembiayaan, dan keterampilan agar petani serta pelaku usaha dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi. Usaha mikro juga memerlukan dukungan yang sesuai, termasuk akses digital dan hubungan dengan pasar yang lebih luas, tanpa terbebani prosedur yang sulit dipenuhi. Daerah penyangga perlu terhubung dengan pusat aktivitas melalui transportasi dan jaringan distribusi yang andal. Dengan demikian, pertumbuhan dapat membuka kesempatan kerja dan usaha di luar koridor utama. Kebijakan pembangunan yang memperhatikan keterhubungan antarwilayah, kapasitas usaha lokal, serta mutu layanan dasar akan membantu memperluas manfaatnya. Perhatian pada pemerataan bukan pengganti penguatan sektor unggulan, melainkan syarat agar kemajuan manufaktur, jasa, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Jawa-Bali.
Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Jawa dan Bali dirancang sebagai ruang pertemuan bagi sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas cara mengoptimalkan peluang ekonomi di kawasan. Jawa dan Bali memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, ditopang oleh beragam sektor, konektivitas, serta potensi investasi dan pariwisata. Melalui forum ini, para peserta dapat bertukar pandangan mengenai kebijakan dan langkah yang diperlukan agar potensi tersebut menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan merata.
Pembahasan forum menghadirkan sejumlah pejabat daerah dan perwakilan pemerintah pusat. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dari pemerintah pusat, hadir Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan. Kehadiran para pembicara dengan tanggung jawab dan pengalaman yang berbeda diharapkan memperkaya diskusi tentang tantangan, prioritas pembangunan, dan peluang kolaborasi lintas daerah.
Forum ini juga menjadi kesempatan untuk menyoroti pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kualitas pembangunan. Pertukaran perspektif antardaerah dapat membantu mengidentifikasi praktik yang relevan untuk diterapkan lebih luas, sekaligus membuka ruang kerja sama sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemaparan gagasan, tetapi turut mendukung penyusunan langkah yang dapat ditindaklanjuti.
Acara dijadwalkan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 23 November, mulai pukul 19.00 WIB.
Baca juga: Enam Tahun Menanti Pekerjaan, Suci Berharap Lamaran Tak Lagi Diabaikan | Kemenkeu Nilai Ketahanan Ekonomi RI Tetap Terjaga di Tengah Risiko Pasar Saham | Prabowo Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Janjikan Tambahan Anggaran Daerah
41 views











