banner 728x250

Pramono Pertahankan UMP Jakarta 2027, KSPI Minta Revisi

Pramono Pertahankan UMP Jakarta 2027, KSPI Minta Revisi
banner 120x600
banner 468x60

Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Pramono menekankan bahwa perbandingan upah perlu dilakukan secara setara, dengan memperhatikan dasar dan mekanisme penetapan masing-masing angka. Menurut dia, membandingkan besaran yang ditentukan melalui dasar berbeda tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keputusan pengupahan. Ia menyampaikan tanggapan tersebut di kawasan Ancol, Jakarta Utara, sebagaimana diberitakan pada Sabtu (21/11).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta merupakan hasil pembahasan yang melibatkan unsur pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemerintah daerah. Ketiga unsur itu memiliki tempat dalam proses untuk menyampaikan pandangan dan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang membantu jalannya pembahasan antarpihak. Karena itu, keputusan mengenai besaran upah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pihak, melainkan melalui proses bersama yang mempertemukan kepentingan dan masukan dari unsur terkait.

banner 325x300

Ia mengakui proses pembahasan UMP tidak mudah, mengingat setiap pihak dapat memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, Pramono menegaskan pemerintah akan menjalankan keputusan yang telah dihasilkan melalui kesepakatan bersama tersebut. Pernyataan ini menjadi dasar tanggapannya terhadap permintaan KSPI agar UMP Jakarta 2027 direvisi. Pramono meminta agar penilaian terhadap besaran upah dilakukan dengan membandingkan hal-hal yang setara, bukan menyandingkan angka yang landasan penetapannya berbeda. Dengan demikian, pembicaraan mengenai UMP tetap mengacu pada mekanisme yang telah ditempuh bersama oleh pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran ini meningkat Rp407.065 dibandingkan UMP 2026, atau naik sekitar 7,1 persen. Dengan keputusan tersebut, pemerintah daerah menetapkan tingkat upah minimum baru yang berlaku bagi pekerja di Jakarta pada tahun mendatang. Penetapan nominal dan persentase kenaikan ini menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap penghasilan minimum pekerja sekaligus menjadi salah satu acuan dalam pembahasan pengupahan di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kenaikan sebesar 7,1 persen itu cukup signifikan. Ia menyampaikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah provinsi sudah baik, dengan mempertimbangkan penetapan UMP untuk 2027. Penilaian tersebut disampaikan dalam konteks kebijakan upah minimum yang telah diumumkan. Besaran kenaikan Rp407.065 menjelaskan selisih nominal UMP 2027 dan UMP tahun sebelumnya, sedangkan angka Rp6.136.941 menunjukkan batas upah minimum bulanan yang ditetapkan bagi pekerja di Jakarta.

Pramono juga menyoroti posisi UMP Jakarta yang masih berada jauh di urutan teratas dibandingkan provinsi-provinsi lain secara nasional. Pernyataan itu merujuk pada perbandingan tingkat UMP antardaerah pada lingkup provinsi, bukan perbandingan langsung dengan upah minimum kabupaten atau kota tertentu. Dengan demikian, angka yang diumumkan perlu dipahami sebagai ketentuan UMP tingkat provinsi DKI Jakarta untuk 2027. Pemerintah daerah menilai nilai tersebut mencerminkan kenaikan yang berarti, sementara pekerja dan kalangan pengusaha dapat mencermati dampaknya terhadap penghasilan, biaya tenaga kerja, serta pelaksanaan kebijakan pengupahan selama tahun depan.

Said Iqbal menyatakan keberatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang berada di kisaran Rp6,13 juta per bulan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut, nominal itu belum mencukupi kebutuhan hidup layak bagi pekerja di ibu kota. Ia menilai besaran upah minimum seharusnya mempertimbangkan tingginya biaya hidup di Jakarta, termasuk kebutuhan sehari-hari pekerja dan keluarganya.

Sebagai perbandingan, Said menyoroti proyeksi upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi yang disebut dapat mencapai Rp6,3 juta. Bahkan, dengan penerapan indeks tertentu sebesar 1,0, angkanya diperkirakan bisa menjadi Rp6.350.000 per bulan. Perbandingan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pekerja di Jakarta berisiko menerima upah lebih rendah daripada pekerja di kawasan industri sekitar ibu kota, meskipun kebutuhan hidup di Jakarta juga tinggi. Ia mendesak pemerintah merevisi UMP Jakarta menjadi Rp6.210.000 per bulan.

Dalam menjelaskan usulnya, Said merujuk pada komponen inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen. Kedua angka itu dijumlahkan, lalu dikalikan dengan indeks tertentu 1,0 sebagai dasar penghitungan kenaikan upah. Dengan pendekatan tersebut, ia berpandangan bahwa hasil penetapan semestinya lebih besar daripada angka yang diumumkan. Ia juga mengkritik keputusan gubernur yang menggunakan indeks 0,77, karena indeks itu dinilai menekan hasil perhitungan dan tidak mencerminkan kebutuhan pekerja.

Perbedaan angka tersebut menjadi inti tuntutan KSPI agar pemerintah meninjau kembali keputusan UMP. Bagi Said, penyesuaian bukan semata persoalan membandingkan Jakarta dengan Bekasi, tetapi juga memastikan upah minimum dapat menopang kehidupan yang layak. Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan dasar pemilihan indeks serta membuka ruang evaluasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Revisi ke Rp6.210.000, menurut tuntutannya, akan lebih sejalan dengan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ia paparkan, sekaligus memberi perhatian pada kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta.Menurut Said Iqbal, KSPI DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah apabila permintaan buruh agar kebijakan UMP Jakarta 2027 direvisi tidak dipenuhi. Rangkaian tersebut masih berupa rencana dan ancaman tindakan yang disampaikan pihak buruh, bukan langkah yang telah dijalankan. KSPI menyatakan akan terlebih dahulu mengajukan keberatan resmi kepada pemerintah daerah. Melalui keberatan itu, mereka bermaksud meminta peninjauan kembali atas keputusan pengupahan, sekaligus menyampaikan alasan mengapa besaran UMP dinilai perlu diperbaiki. Mekanisme tersebut, menurut rencana yang disampaikan, menjadi upaya formal untuk mendorong pemerintah merespons tuntutan sebelum konflik berlanjut ke tahap berikutnya.

Jika keberatan resmi tidak menghasilkan perubahan, Said menyebut KSPI dapat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan itu direncanakan sebagai langkah untuk menguji keputusan pemerintah mengenai penetapan UMP melalui proses peradilan. Selain jalur formal dan hukum, organisasi buruh juga berencana menggelar kampanye publik. Kampanye tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan keberatan pekerja terhadap kebijakan pengupahan dan memperoleh perhatian masyarakat atas tuntutan revisi. Seluruh langkah itu disampaikan sebagai kemungkinan tindakan apabila permintaan mereka tidak ditanggapi, sehingga belum dapat dipahami sebagai proses yang telah berlangsung.

KSPI juga menyatakan kemungkinan mengadakan aksi unjuk rasa lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Aksi tersebut direncanakan untuk menyuarakan kembali tuntutan secara langsung kepada pemerintah provinsi, apabila dialog atau permintaan revisi tidak membuahkan hasil. Di luar langkah yang akan ditempuh organisasi buruh, elemen buruh turut mendorong DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk membahas kebijakan pengupahan tersebut. Pemanggilan itu diharapkan menjadi ruang bagi anggota dewan untuk meminta penjelasan dan mendiskusikan dasar penetapan UMP bersama kepala daerah. Dorongan kepada DPRD ini pun masih merupakan tuntutan buruh, bukan pemanggilan yang telah diputuskan atau dilaksanakan. Dengan demikian, keberatan resmi, gugatan PTUN, kampanye publik, aksi di Balai Kota, serta desakan kepada DPRD merupakan tahapan yang disebut sebagai rencana jika revisi tidak dipenuhi.

Baca juga: Pramono Siapkan Modifikasi Cuaca Jelang JRF dan Konser Ye di Jakarta | Pramono Minta Truk Bermuatan Berlebih Tak Memasuki Jalur Busway Koridor 9 | Mulai 2027, Pencari Kerja di Jakarta Dapat Mengakses Transportasi Publik Gratis

287 views
banner 325x300