Jakarta | Kementerian Kesehatan masih membahas kemungkinan menghadirkan fasilitas kesehatan berupa klinik dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga kini, bentuk layanan dan skema operasionalnya belum ditetapkan. Pemerintah masih menimbang bagaimana fasilitas tersebut dapat disiapkan agar sesuai kebutuhan warga sekaligus terhubung dengan sistem pelayanan kesehatan yang telah berjalan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan format layanan klinik itu belum final. Menurutnya, pembahasan dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung, sehingga rincian mengenai model pelayanan belum dapat disampaikan secara lengkap. Setelah proses tersebut selesai dan rancangan menjadi lebih matang, Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangannya kepada media.
Sejumlah aspek menjadi bahan kajian, termasuk regulasi yang diperlukan untuk mendukung keberadaan klinik dalam koperasi. Pemerintah juga perlu membahas kemungkinan integrasi layanan dengan BPJS Kesehatan, agar peran fasilitas baru tersebut dapat berjalan selaras dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional. Pengaturan sistem pembiayaan atau pembayaran turut dikaji, baik dari sisi penyelenggaraan layanan maupun kemudahan yang akan dirasakan masyarakat.
Akses warga menjadi pertimbangan penting dalam perumusan rancangan. Klinik yang ditempatkan melalui program koperasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah. Ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian dari pembahasan, karena fasilitas kesehatan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Kesiapan tenaga kesehatan, bersama dukungan aturan dan pembiayaan, akan turut menentukan apakah model tersebut dapat dijalankan secara efektif.
Dante menyampaikan keterangan itu dalam sesi doorstop pada acara Sandbox Kesehatan Summit di Jakarta, 10 November 2026. Ia belum mengumumkan keputusan mengenai bentuk klinik, cakupan pelayanan, ataupun waktu pelaksanaannya. Karena itu, rencana tersebut masih perlu dipahami sebagai opsi yang sedang dibahas, bukan skema layanan yang sudah dipastikan berlaku. Kementerian Kesehatan akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah pembicaraan dengan pihak terkait menghasilkan rancangan yang lebih jelas dan dapat diinformasikan kepada publik.
Penempatan tenaga medis di fasilitas kesehatan Koperasi Merah Putih direncanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Skema tersebut masih dimatangkan, sehingga pengaturan mengenai jenis tenaga kesehatan, jumlah petugas, serta bentuk layanan belum dapat dipastikan berlaku seragam di seluruh wilayah. Ketersediaan tenaga medis, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kemampuan fasilitas setempat menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang akrab disapa Dante, turut menanggapi polemik mengenai kemungkinan klinik koperasi tidak diwajibkan memiliki dokter umum. Pembahasan itu berkaitan dengan rancangan kebijakan yang masih disusun, bukan keputusan final tentang standar tenaga medis di setiap fasilitas. Karena itu, pernyataan mengenai ada atau tidaknya kewajiban dokter umum perlu dipahami sebagai bagian dari diskusi yang berlangsung, bukan sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan.
Pendekatan berdasarkan kebutuhan daerah memungkinkan perencanaan layanan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan akses kesehatan yang telah ada. Namun, penerapannya tetap perlu dirumuskan secara jelas agar masyarakat memahami layanan apa yang dapat diberikan, tenaga kesehatan apa yang bertugas, serta bagaimana pasien dirujuk ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat juga menjadi aspek penting dalam penyusunan skema.
Di tengah rencana pengembangan layanan kesehatan koperasi, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa puskesmas tetap menjadi prioritas. Hal ini menempatkan klinik koperasi dalam konteks penguatan akses layanan, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan fungsi pelayanan dasar. Rancangan kebijakan masih dibahas, termasuk penyesuaian kebutuhan tenaga medis di tiap daerah. Sampai ada ketentuan resmi, belum tepat menyimpulkan bahwa setiap klinik koperasi pasti memiliki dokter umum ataupun bahwa kewajiban tersebut telah diputuskan. Kejelasan aturan nantinya penting agar pembagian peran klinik koperasi, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan daerah.
Pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan dokter di puskesmas sebagai prioritas sebelum tenaga medis diarahkan ke layanan kesehatan koperasi. Urutan ini menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan rencana penempatan dokter pada klinik Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, pengembangan layanan baru tidak dimaksudkan untuk mengurangi perhatian terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah melayani masyarakat.
Dante menyampaikan bahwa masih ada puskesmas yang belum memiliki dokter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga medis di fasilitas itu belum seluruhnya terpenuhi, sementara pemerintah masih menghadapi kekurangan dokter. Karena itu, penempatan tenaga kesehatan perlu dilakukan secara cermat dan mengikuti kebutuhan layanan yang paling mendesak. Puskesmas tetap menjadi tujuan pertama dalam pemenuhan tenaga dokter.
Dokter baru dapat ditempatkan di layanan kesehatan koperasi setelah kebutuhan puskesmas dipenuhi. Apabila setelah proses tersebut masih tersedia tenaga dokter, pemerintah dapat mempertimbangkan penugasan mereka untuk menjangkau fasilitas koperasi. Dengan pendekatan ini, pembukaan layanan di lingkungan koperasi berjalan seiring dengan tanggung jawab pemerintah menjaga ketersediaan dokter di puskesmas.
Skema tersebut menegaskan bahwa layanan kesehatan koperasi bukan pengganti puskesmas dan tidak berada di atas prioritas pemenuhan tenaga pada fasilitas publik tersebut. Penempatan dokter di klinik koperasi bergantung pada ketersediaan tenaga setelah kebutuhan dasar puskesmas ditangani. Artinya, rencana layanan baru perlu disesuaikan dengan kondisi tenaga kesehatan yang ada, bukan dilakukan dengan mengalihkan dokter dari puskesmas yang masih kekurangan.
Penentuan prioritas ini juga penting agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dasar di wilayahnya. Puskesmas menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat, sehingga keberadaan dokter di fasilitas tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan itu terpenuhi dan masih ada tenaga yang dapat ditugaskan, layanan kesehatan koperasi dapat menjadi tambahan jangkauan pelayanan. Pemerintah, menurut penjelasan Dante, masih harus mengatasi kekurangan dokter sebelum memperluas penempatan ke fasilitas tersebut. Dengan demikian, rencana klinik koperasi mengikuti ketersediaan sumber daya, sedangkan pemenuhan dokter di puskesmas tetap menjadi langkah yang didahulukan.
Dante mengakui bahwa layanan kesehatan yang direncanakan melalui Koperasi Merah Putih berpotensi berjalan tanpa dokter, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis. Kondisi ketersediaan dokter tidak selalu sama di setiap wilayah, sehingga skema pelayanan perlu mempertimbangkan sumber daya yang benar-benar tersedia. Dalam keadaan tersebut, paramedis dapat menjadi salah satu pilihan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa rancangan layanan perlu cukup lentur menghadapi perbedaan kapasitas antardaerah, tanpa mengabaikan kebutuhan agar pelayanan tetap memiliki acuan yang jelas.
Jika dokter tidak tersedia, pelayanan yang dilakukan paramedis perlu mengikuti petunjuk klinis praktis atau pedoman operasional yang sesuai dan terukur. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan dasar, agar pendekatan yang digunakan tidak ditentukan secara sembarangan. Kejelasan petunjuk juga penting ketika koperasi menyiapkan skema layanan di wilayah dengan tenaga kesehatan terbatas. Dengan demikian, opsi pelayanan oleh paramedis tetap berada dalam kerangka operasional yang dapat dipahami dan diterapkan sesuai kondisi setempat. Pembahasan mengenai kemungkinan ini tidak berarti bahwa seluruh layanan akan diselenggarakan dengan pola yang sama di setiap lokasi.
Acuan untuk pelayanan yang diberikan tanpa dokter juga berbeda dari acuan bagi layanan yang ditangani dokter. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan saat skema klinik disusun, sehingga pedoman yang digunakan sejalan dengan tenaga yang memberikan pelayanan. Keterangan Dante menempatkan paramedis sebagai opsi dalam situasi kekurangan dokter, bukan sebagai pengganti umum bagi dokter atau dasar untuk memperluas cakupan tugas mereka.
Baca juga: Asap Karhutla Berdampak pada 1.673 Penerbangan, Keselamatan Jadi Prioritas Kemenhub | Pramono: 31 RSUD dan 336 Puskesmas di Jakarta Ramah Disabilitas | Kemenkes Catat 2.365 Orang Masih Mengalami Pemasungan akibat Gangguan Jiwa Berat
26 kunjungan
