Probolinggo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo memberikan tanggapan atas viralnya video yang menunjukkan beberapa anggotanya menikmati hiburan musik DJ dan alunan lagu biduan di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 19 Januari 2025. Video yang tersebar di media sosial dan sejumlah platform online ini menuai sorotan publik karena kegiatan tersebut dikabarkan terkait dengan rapat evaluasi Pilkada 2024.
Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa, melalui Divisi Hukum dan Pengawasan, Rifqohul Ibad, menjelaskan bahwa KPU memang mengadakan rapat koordinasi evaluasi dan pelaporan akhir selama tiga hari di Banyuwangi. Namun, Rifqohul menegaskan bahwa hiburan DJ bukan bagian dari agenda resmi KPU.
“Musik DJ itu di luar rondone (rundown acara), bukan bagian dari acara formal kami,” kata Rifqohul pada Senin (22/1/2025). Ia menambahkan bahwa hiburan tersebut sepenuhnya diatur oleh Event Organizer (EO) yang bertugas mengelola kebutuhan non-formal acara, tanpa keterkaitan dengan agenda utama KPU.
Perwakilan EO yang dihubungi juga membenarkan hal tersebut. “Hiburan DJ ini hanya bersifat santai setelah kegiatan formal selesai. Sama sekali tidak terkait dengan acara resmi KPU Kabupaten Probolinggo,” ujar perwakilan EO melalui pesan WhatsApp.
### **Evaluasi Pilkada 2024 dan Penghargaan untuk Jajaran Ad-Hoc**
Selama rapat evaluasi di Banyuwangi, KPU Kabupaten Probolinggo membahas kinerja serta pelaporan akhir yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Masing-masing komisioner memberikan evaluasi, termasuk masukan dari perwakilan Pemerintah Daerah, Polres, dan Kodim.
Selain itu, dalam acara tersebut, KPU memberikan penghargaan kepada jajaran ad-hoc PPK dalam berbagai kategori, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama proses Pilkada 2024.
“Kegiatan utama kami berjalan lancar sesuai tujuan. Evaluasi ini sangat penting untuk mempersiapkan pemilu mendatang,” lanjut Rifqohul.
KPU berharap klarifikasi ini dapat meredam spekulasi di masyarakat. “Kami ingin menegaskan bahwa fokus utama kegiatan kami tetap pada evaluasi kinerja dan pelaporan akhir,” pungkas Rifqohul.
Dengan adanya penjelasan ini, KPU Kabupaten Probolinggo berharap isu tersebut tidak lagi menjadi polemik dan fokus kerja mereka dapat terus berjalan untuk mempersiapkan pemilu yang lebih baik. (Red/**)