Probolinggo, 8 Januari 2025 – DPD LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Probolinggo, bersama dengan 24 DPK se-Kabupaten Probolinggo, dan didampingi oleh Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo terkait permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang meresahkan petani. Pertemuan ini melibatkan Ketua DPRD Oka Mahendra, anggota Komisi II Reno Handoyo, serta sejumlah jajaran terkait, termasuk Forkopimda, Kapolres Probolinggo, Dinas-dinas terkait, perwakilan PT. Pupuk Indonesia, distributor pupuk wilayah barat dan timur, serta APKLI dan petani Probolinggo.
Gubernur LSM LIRA Jatim, Samsudin, S.H., menyatakan bahwa kelangkaan pupuk dan harga yang melambung tinggi menjadi masalah utama yang dihadapi petani. Dalam pertemuan ini, LSM LIRA mengungkapkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di Probolinggo, tetapi juga meluas ke berbagai daerah. Samsudin menambahkan, temuan-temuan yang ada mengindikasikan adanya dugaan pengurangan kuota oleh oknum distributor dan dugaan monopoli dalam penyaluran pupuk yang menyebabkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Audensi ini bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan distribusi pupuk segera ditangani. LSM LIRA siap berkolaborasi dengan pemerintah dan dinas pertanian untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Samsudin dalam sesi audiensi.
Selain itu, LSM LIRA juga mengajukan beberapa usulan, di antaranya pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPRD untuk menelusuri distribusi pupuk di Kabupaten Probolinggo. Mereka meminta agar DPRD segera melakukan sidang terkait dugaan penyalahgunaan kuota dan praktik-praktik yang merugikan petani. “Kami menginginkan DPRD turun langsung ke lapangan untuk memeriksa distribusi pupuk dan memastikan data yang tercatat sesuai dengan yang ada di lapangan,” tegas Samsudin.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, mengapresiasi audiensi yang diselenggarakan oleh LSM LIRA. Dalam tanggapannya, Oka mengungkapkan bahwa DPRD akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa DPRD berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah distribusi pupuk yang masih menyisakan banyak kendala di lapangan.
“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi agar kelangkaan dan harga pupuk bisa segera diatasi. Kami akan segera membentuk Panja yang terdiri dari perwakilan fraksi, untuk melakukan sidak di kios-kios dan distributor untuk mengecek harga dan data yang ada,” ujar Oka Mahendra.
Sementara itu, Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ia juga meminta agar data alokasi pupuk yang diterima oleh setiap desa bisa dipublikasikan dengan jelas agar masyarakat tahu apakah mereka terdaftar dalam RDKK (Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok).
“Jika data RDKK sudah jelas dan dipublikasikan, masyarakat tidak akan bingung dan bisa lebih mudah mengakses pupuk subsidi. Kami juga meminta agar distribusi pupuk tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja,” jelas Salamul Huda.
Selain masalah kelangkaan dan harga pupuk, terdapat juga temuan mengenai praktik manipulasi kuota oleh beberapa distributor yang disertai dengan pembelian pupuk non-subsidi yang dikemas dalam paket. Hal ini menambah kesulitan bagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang sesuai.
Kapolres Probolinggo, yang turut hadir dalam audiensi, mengapresiasi langkah LSM LIRA yang telah melaporkan dugaan penyalahgunaan ini. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk dan akan menindak tegas oknum-oknum yang merugikan petani.
Dari hasil audiensi ini, diharapkan bisa ditemukan solusi konkret yang berpihak pada petani, terutama dalam hal distribusi pupuk bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran. DPRD Kabupaten Probolinggo juga berjanji untuk segera mengambil langkah-langkah tegas guna mengatasi permasalahan ini. (Tim/Red/**)