Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, merupakan suatu peristiwa penting yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh anggota NU, tetapi juga oleh perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh politik yang memberikan dukungan terhadap kegiatan organisasi keagamaan ini. Muktamar ini memiliki tujuan untuk memperkuat paham dan visi NU dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Pada hari terakhir muktamar, suasana semakin meriah dan penuh harapan. Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan salah satu tokoh penting dalam agenda ini, hadir untuk menutup acara dengan resmi. Momen penutupan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga mengandung makna yang dalam bagi para hadirin. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kontribusi NU dalam membangun masyarakat Indonesia yang toleran dan beradab.
Sejumlah tokoh lainnya juga tampil memberikan pidato yang menginspirasi, menekankan pentingnya keberlanjutan nilai-nilai Islam yang moderat. Sebuah sorotan khusus diberikan kepada komitmen NU untuk berperan aktif dalam dialog antaragama dan memperkuat persatuan bangsa. Semangat teamwork dan kolaborasi antar berbagai elemen dalam muktamar ini menunjukkan potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang berarti.
Di akhir acara, diumumkan juga penerimaan Karta Tanda Anggota Seumur Hidup (KTA) bagi para peserta. Inisiatif ini mencerminkan penghargaan organisasi terhadap setiap anggota yang setia dan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Muktamar ke-35 di Jombang tentu saja meninggalkan kesan mendalam, menegaskan posisi NU sebagai organisasi yang terus berkomitmen pada perbaikan dan kemajuan umat.
Dalam rangkaian penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Prabowo Subianto secara resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menandakan keanggotaan seumur hidup dalam organisasi tersebut. Penyerahan KTA ini dilakukan oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang didampingi oleh Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau lebih dikenal sebagai Gus Kikin. Momen ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi juga merupakan simbol penting dari komitmen Prabowo untuk kembali terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan NU setelah KTA tersebut diterbitkan.
Penerimaan KTA seumur hidup oleh Prabowo merupakan bagian dari upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Nahdliyin, serta menegaskan kembali posisinya dalam keberagaman dan kebersamaan. Kehadiran Prabowo di Muktamar NU ini menandakan langkah strategis dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan komunitas NU, yang memiliki pengaruh besar di Indonesia.
Proses penyerahan KTA ini disaksikan oleh ratusan peserta Muktamar yang hadir, yang menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap langkah Prabowo. Penerimaan KTA diharapkan dapat menjadi jembatan Prabowo dan para anggota NU, serta memperkuat dialog antar golongan di masyarakat. Melalui keanggotaan ini, Prabowo diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap organisasi yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan Indonesia.
Dalam sambutannya di acara Penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Prabowo Subianto mengungkapkan betapa pentingnya Kartu Tanda Anggota (KTA) NU sebagai simbol kehormatan. Penerimaan KTA ini bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan komitmen dan loyalty seorang anggota terhadap organisasi yang telah berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Organisasi NU, dengan sejarah panjangnya, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan di negara ini.
Prabowo menekankan bahwa status sebagai anggota seumur hidup NU adalah suatu kehormatan yang tinggi. Hal ini menggambarkan kedalaman tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu yang bergabung dalam organisasi ini. Dengan menjadi anggota seumur hidup, Prabowo menegaskan bahwa setiap orang yang menerima KTA tidak hanya mendapatkan hak, tetapi juga kewajiban untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai NU, yang banyak berakar pada tradisi dan budaya masyarakat Indonesia.
Lebih jauh, Prabowo mencatat posisi strategis NU dalam konteks Indonesia yang dengan cepat berubah. Dengan populasi yang mencapai 300 juta jiwa, NU berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah keragaman yang ada. Pidato tersebut menggarisbawahi keyakinan bahwa melalui KTA ini, anggota NU diharapkan dapat lebih aktif berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, di mana isu-isu sosial dan politik sering kali mengancam kohesi publik.
Dengan demikian, penerimaan KTA NU sebagai bagian dari Muktamar ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi merupakan perwujudan nyata dari semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi segala tantangan yang ada, dan mengajak semua anggota untuk bersama-sama berkontribusi demi kemajuan bangsa.
Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang baru saja berlangsung, terdapat beberapa keputusan penting yang akan mempengaruhi arah organisasi ini dalam periode mendatang. Salah satu momen yang paling dinanti adalah penetapan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Dengan pengalamannya yang luas dalam dunia pesantren dan pengalaman organisasi yang mumpuni, banyak kalangan berharap bahwa beliau akan membawa NU ke arah yang lebih baik. Selain itu, Gus Kikin juga terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026-2031. Keduanya diharapkan dapat memperkuat keberadaan NU di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berlangsung.
Sebagai bagian dari agenda muktamar, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, juga menyampaikan rencana pemerintah terkait dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam laporannya, Prabowo mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMN saat ini. Salah satu solusi yang disampaikan adalah akan ada penutupan beberapa perusahaan BUMN yang dinilai tidak efisien, dengan target pelaksanaan rencana tersebut diharapkan terlaksana pada akhir Desember 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam sektor publik.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mencerminkan respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan adanya perubahan dalam kepemimpinan NU dan rencana penataan BUMN, tampak bahwa konvergensi organisasi keagamaan dan kebijakan publik menjadi semakin relevan. Ini juga mencerminkan harapan untuk kolaborasi yang lebih baik pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera.
