Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari program berskala nasional ini belum berjalan sempurna dan masih memerlukan perhatian serius dalam pelaksanaannya.
MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak, sehingga kualitas pelaksanaan program menjadi hal penting. Kekurangan yang masih ditemukan perlu dikenali dan ditangani agar manfaat bantuan makanan dapat diterima secara tepat. Evaluasi bukan sekadar menilai jalannya kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki, baik dalam perencanaan maupun penerapan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, pembenahan diperlukan agar tujuan program tidak berhenti pada penyediaan makanan. Kualitas, keamanan, kecukupan, dan ketepatan penyaluran merupakan aspek yang berhubungan dengan dampak MBG terhadap penerima. Anak-anak membutuhkan dukungan gizi yang layak bagi kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Karena itu, setiap kekurangan yang berpotensi mengurangi manfaat program perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas dan terukur.
Pengakuan Presiden juga menegaskan pentingnya pengawasan dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik. Perbaikan yang berkelanjutan dapat membantu memastikan pelaksanaan MBG semakin sesuai dengan kebutuhan penerima serta standar yang ditetapkan. Pemerintah perlu menggunakan hasil evaluasi untuk memperkuat tata kelola, mengatasi kendala, dan mencegah masalah berulang. Dengan perhatian yang konsisten, program ini diharapkan mampu memberi manfaat yang lebih baik dan menjangkau anak-anak secara efektif.
Taruhan dari pembenahan tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran sebuah program pemerintah. Pemenuhan gizi berkaitan erat dengan kesehatan, proses belajar, dan kesempatan anak untuk tumbuh secara optimal. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan, disertai tindak lanjut atas temuan di lapangan. Pengakuan bahwa masih ada kekurangan menjadi titik awal untuk memperbaiki pelaksanaan, menjaga mutu layanan, dan memastikan tujuan program bagi masa depan anak-anak Indonesia dapat tercapai.
Dalam pemaparan mengenai penanganan dugaan pelanggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo menyebut sejumlah angka yang menggambarkan proses berbeda. Ia menyatakan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka menandakan bahwa proses hukum telah menetapkan dugaan keterlibatan mereka, tetapi tidak dengan sendirinya berarti mereka telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Penetapan tersebut perlu dibedakan dari pemeriksaan, yang merupakan tahap pengumpulan keterangan dan penelusuran dugaan. Karena itu, angka-angka yang disampaikan tidak sebaiknya dipahami sebagai satu kelompok dengan status hukum yang sama. Masing-masing menunjukkan tindakan atau tahapan penanganan yang berbeda, dilakukan oleh pihak yang berbeda pula.
Prabowo juga menyebut 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Keterangan itu merujuk pada pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum, bukan penetapan seluruh orang tersebut sebagai tersangka. Pemeriksaan dapat menjadi bagian dari upaya mengklarifikasi informasi dan mendalami dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Tanpa keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan, angka 203 tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang terbukti melakukan pelanggaran. Demikian pula, penyebutan Kejaksaan Agung penting untuk membedakan proses tersebut dari pemeriksaan internal yang berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional. Setiap perkembangan tetap perlu dinilai berdasarkan status dan hasil resmi masing-masing proses.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan bahwa 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Angka ini berkaitan dengan tindakan kepegawaian, sehingga kategorinya berbeda dari penetapan tersangka maupun pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ia turut menyebut 2.600 orang sedang diperiksa oleh inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN). Pemeriksaan inspektorat merupakan proses internal untuk menelaah dugaan dan tidak otomatis membuktikan kesalahan semua orang yang diperiksa. Dengan membedakan empat angka tersebut—13 tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung, 353 orang diberhentikan, serta 2.600 orang dalam pemeriksaan inspektorat BGN—publik dapat memahami cakupan penanganan secara lebih cermat. Angka-angka itu menunjukkan tahapan dan kewenangan yang berlainan, bukan kesimpulan bahwa setiap pihak yang disebut telah bersalah.
Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai tanggung jawab dari setiap pihak yang menjalankannya. Pemerintah, menurut arahan tersebut, tidak semestinya ragu mengambil tindakan apabila ditemukan orang yang terbukti melanggar ketentuan atau tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Penegasan ini menempatkan kepatuhan dan kemampuan kerja sebagai hal penting dalam memastikan program berjalan sebagaimana mestinya. Pihak yang memegang tanggung jawab tidak cukup hanya berada dalam jabatan; mereka juga harus menunjukkan bahwa tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, pelanggaran dan ketidakmampuan yang telah terbukti perlu ditanggapi secara tegas, bukan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Arahan tersebut berlaku bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, dengan penilaian berlandaskan temuan mengenai pelanggaran atau kompetensi mereka.
Salah satu tindakan yang disebutkan adalah memberhentikan pihak terkait dari jabatannya apabila terbukti melanggar atau tidak mampu menjalankan tugas. Pernyataan itu menunjukkan bahwa posisi dalam pelaksanaan MBG bukan perlindungan dari evaluasi. Jika seseorang tidak memenuhi tanggung jawab, pemerintah dapat mengambil langkah berupa pencopotan dari jabatan. Namun, penekanan arahan tersebut tetap pada kondisi yang dinyatakan: adanya bukti pelanggaran atau ketidakkompetenan. Dengan demikian, tindakan tidak dimaksudkan sebagai keputusan tanpa dasar, melainkan respons terhadap pihak yang memang terbukti bermasalah dalam menjalankan peran. Penegasan ini juga menyampaikan bahwa keberlanjutan program perlu ditopang oleh orang-orang yang mampu bekerja dan mematuhi ketentuan, sehingga pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan.
Seruan untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan internal dapat dipahami sebagai dorongan agar pemerintah menelaah persoalan di dalam pelaksanaan program dan menindak pihak yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Pemeriksaan berarti memberi perhatian pada kondisi dan kinerja pihak yang terlibat, sementara pembersihan internal merujuk pada upaya memastikan orang yang melanggar atau tidak kompeten tidak terus dipertahankan dalam jabatan. Makna tersebut tidak perlu diperluas menjadi klaim tentang mekanisme pemeriksaan tertentu atau sanksi lain yang tidak disebutkan. Inti arahannya adalah ketegasan, evaluasi, dan tanggung jawab. Dengan sikap itu, pemerintah diharapkan tidak menutup mata terhadap masalah, sekaligus menempatkan tindakan pada pihak yang terbukti bersalah atau tidak mampu menjalankan perannya. Arahan ini menegaskan pentingnya pengawasan internal agar pelaksanaan MBG dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Prabowo menilai penanganan pelanggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan secara serius karena program tersebut memiliki arti strategis. Perhatian terhadap pelaksanaan MBG, menurut pandangan yang disampaikan, tidak semata berkaitan dengan administrasi atau pemenuhan prosedur. Program ini menyangkut upaya yang diarahkan kepada anak-anak Indonesia, sehingga pelaksanaannya perlu dijaga dengan tanggung jawab. Setiap persoalan yang ditemukan patut ditelaah secara cermat agar pemerintah mengetahui bagian mana yang memerlukan pembenahan. Keseriusan dalam menangani pelanggaran juga menunjukkan bahwa aturan dan kewajiban tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Dengan demikian, pengawasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Alasan penting lainnya terletak pada kaitan MBG dengan masa depan anak-anak. Karena penerima manfaat yang menjadi perhatian program adalah anak-anak, mutu tata kelola dan konsistensi pelaksanaan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Prabowo mengaitkan kepentingan tersebut dengan kebutuhan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat menjalankan perannya secara bertanggung jawab.
Baca juga: Program Promo Kuota Internet untuk Driver Ojol di Jakarta | dukungan pan terhadap kepemimpinan prabowo
