banner 728x250

Progres Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN: Capaian Proyek hingga November 2026

Progres Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN: Capaian Proyek hingga November 2026
banner 120x600
banner 468x60

Kota Nusantara | Pembangunan gedung dan jalan di kawasan lembaga legislatif serta yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung. Hingga November 2026, rata-rata progres fisik pembangunan di kawasan legislatif tercatat 25,40%, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83%. Capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan pekerjaan pada dua area penting dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Selain gedung-gedung utama, pembangunan jalan turut mendukung akses menuju kompleks pemerintahan dan menghubungkan berbagai lokasi proyek. Pemantauan di lapangan diperlukan untuk melihat kondisi pekerjaan secara langsung, sekaligus memperoleh gambaran mengenai tahapan pembangunan yang sedang berjalan di masing-masing kawasan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau sejumlah proyek di KIPP Nusantara pada Kamis, 12 November 2026. Rangkaian kunjungan dimulai dari lokasi pembangunan gedung sidang paripurna di kawasan legislatif. Di lokasi ini, rombongan melihat secara langsung pekerjaan konstruksi gedung yang dirancang untuk mendukung kegiatan lembaga perwakilan. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari pemantauan terhadap kemajuan fisik proyek, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan akses dan penataan kawasan. Dengan melihat titik pekerjaan secara langsung, jajaran Otorita dapat mengikuti perkembangan proyek berdasarkan kondisi di lapangan, bukan hanya melalui laporan berkala.

banner 325x300

Setelah dari kawasan legislatif, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi pembangunan gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif. Agenda kemudian mencakup lokasi investasi PT Star Bright International Investment serta pembangunan kolam retensi. Urutan peninjauan ini memperlihatkan cakupan pemantauan yang tidak terbatas pada gedung lembaga negara, tetapi juga menyentuh investasi dan infrastruktur pendukung di dalam kawasan inti. Kolam retensi menjadi salah satu unsur penting dalam penataan lingkungan dan pengelolaan air di kawasan yang terus berkembang. Kunjungan ke beberapa titik tersebut memberi konteks lebih luas mengenai pekerjaan yang berjalan berdampingan di KIPP Nusantara. Progres fisik yang berbeda kawasan legislatif dan yudikatif mencerminkan tahapan pelaksanaan proyek masing-masing, sementara pemantauan berkala membantu memastikan perkembangan pembangunan dapat terus dicermati.

Data konstruksi terintegrasi rancang dan bangun hingga November 2026 menunjukkan bahwa pembangunan gedung-gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara masih berlangsung. Gedung DPD RI mencatat progres 22,75%, sementara gedung MPR RI mencapai 24,33%. Untuk kompleks DPR, gedung DPR I berada pada angka 21,91% dan gedung DPR II mencapai 21,66%. Adapun gedung sidang paripurna mencatat progres 20,25%. Angka-angka tersebut menggambarkan capaian masing-masing proyek, dengan gedung MPR RI sebagai proyek yang progresnya paling tinggi di lima gedung yang disebutkan.

Di sisi lain, pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49%. Capaian jalan tersebut lebih tinggi dibandingkan progres setiap gedung, dengan selisih 17,16 dan 21,24 poin persentase. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kemajuan pekerjaan infrastruktur jalan kawasan telah melampaui perkembangan konstruksi gedung perkantoran dan ruang sidang. Meski demikian, setiap komponen merupakan proyek tersendiri, sehingga persentase capaian masing-masing perlu dibaca sesuai lingkup pekerjaannya. Data tersebut memberikan gambaran kemajuan pembangunan kawasan legislatif tanpa menyamakan tahapan ataupun volume pekerjaan antarproyek.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pekerjaan perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan dalam koridor target. Ia mendorong para pelaksana untuk menjaga intensitas pekerjaan sekaligus meningkatkan kecepatannya agar target akhir tahun dapat tercapai. Arahan tersebut menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Dengan progres gedung yang berkisar 20,25% hingga 24,33% dan capaian jalan kawasan sebesar 41,49%, perkembangan selanjutnya tetap perlu dicermati berdasarkan data konstruksi. Pernyataan Aswin menjadi penegasan mengenai upaya menjaga pekerjaan tetap sesuai target, bukan perubahan terhadap angka capaian yang tercatat hingga November 2026.

Hingga November 2026, pembangunan gedung dan infrastruktur kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Pekerjaan Gedung Mahkamah Agung beserta Plaza Keadilan telah mencapai 26,52%. Sementara itu, progres pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tercatat sebesar 25,27%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pada kedua kelompok bangunan masih berada dalam tahap pelaksanaan, dengan berbagai tahapan konstruksi yang perlu diteruskan sesuai rencana.

Di luar bangunan utama, pembangunan jalan di kawasan yudikatif telah mencapai 46,69%. Infrastruktur jalan menjadi bagian penting untuk mendukung akses menuju kompleks lembaga peradilan serta menghubungkan berbagai fasilitas di kawasan tersebut. Perbedaan persentase kemajuan jalan dan gedung mencerminkan karakter pekerjaan serta tahapan pelaksanaan masing-masing. Pemantauan atas progres fisik, mutu, dan kesesuaian pekerjaan dengan rencana tetap diperlukan agar keseluruhan kawasan dapat dikembangkan secara terpadu.

Selain memantau proyek pemerintah, kegiatan di IKN juga mencakup peninjauan lokasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Investor asal Tiongkok itu telah memulai konstruksi pada Juli 2026, dengan nilai investasi sebesar Rp1,25 triliun. Peninjauan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kondisi pelaksanaan di lapangan sekaligus membahas rencana pengembangan investasi di lokasi itu.

Aswin menyampaikan bahwa Basuki memberikan arahan dan masukan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain, serta rencana pengembangan investasi. Masukan itu mencakup pentingnya keseriusan dalam menjalankan pembangunan dan menjaga mutu desain. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan agar hasil pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar. Dengan demikian, pembangunan kawasan terpadu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga mempertimbangkan kualitas rancangan serta relevansi fasilitas yang akan dikembangkan. Perhatian pada aspek tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan proyek yang terarah dan memberi nilai bagi pengembangan kawasan IKN.

Kunjungan ke lokasi pembangunan kolam retensi SM-02 memperlihatkan salah satu pekerjaan infrastruktur pendukung yang tengah berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Kolam ini dirancang memiliki kapasitas tampungan sekitar 243.000 meter kubik, sementara progres pekerjaan di lokasi tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. Capaian itu menggambarkan kondisi pada SM-02 dan perlu dibedakan dari realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi.

Per 10 November 2026, progres agregat paket tersebut tercatat sebesar 33,91%. Angka paket yang lebih rendah tidak bertentangan dengan capaian SM-02, karena mencakup pekerjaan dan lokasi lain dalam lingkup pembangunan yang sama. Targetnya, pekerjaan paket kolam retensi mencapai sekitar 56,62% pada akhir tahun. Perbandingan angka ini membantu menjelaskan bahwa kemajuan suatu lokasi tidak serta-merta mencerminkan realisasi seluruh paket. Pemantauan berikutnya akan menunjukkan bagaimana capaian di berbagai titik terakumulasi terhadap target akhir tahun.

Kolam retensi berperan dalam mengelola limpasan air hujan dengan menampung air sementara, sehingga mendukung pengendalian aliran dan mengurangi tekanan terhadap sistem drainase. Fasilitas ini juga menjadi bagian penerapan konsep sponge city, yakni pendekatan yang mengupayakan penyerapan, penyimpanan, dan pemanfaatan air secara lebih terpadu. Dengan demikian, infrastruktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengendalian genangan, tetapi juga mendukung konservasi sumber daya air di kawasan IKN.

Pengembangan kolam retensi berjalan beriringan dengan penyediaan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar lainnya. Ketersediaan infrastruktur ini penting untuk mendukung fungsi kawasan pemerintahan serta kebutuhan operasional dan layanan sehari-hari. Keterpaduan pengelolaan air, pasokan air minum, dan fasilitas dasar menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Percepatan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari tahap II pembangunan IKN periode 2025 2029 sejalan.

Baca juga: Pemasangan Spandek Lantai Warnai Progres Pembangunan Jembatan Garuda di HST | BMKG Waspadai Rob di Pesisir Jabar dan Jateng hingga Awal November | Presiden Luncurkan Perlinsos Digital 10 November: Hadirkan Keadilan Bagi Rakyat

323 views
banner 325x300