banner 728x250

Progres Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN, Infrastruktur Penunjang Terus Dikebut

Progres Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN, Infrastruktur Penunjang Terus Dikebut
banner 120x600
banner 468x60

Kota Nusantara | Pembangunan gedung dan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara menunjukkan capaian yang berbeda di kawasan lembaga legislatif dan yudikatif. Rata-rata progres fisik proyek di kawasan legislatif tercatat 25,40%, sementara kawasan yudikatif mencapai 32,83%. Angka tersebut menggambarkan perkembangan pekerjaan infrastruktur penunjang di kedua kawasan, yang menjadi bagian dari pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia.

Informasi mengenai capaian itu disampaikan dalam rangkaian peninjauan proyek oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran pada Kamis (12/11/2026). Kunjungan dimulai dari kawasan legislatif. Di lokasi ini, rombongan meninjau sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan gedung sidang paripurna. Pemeriksaan lapangan tersebut memberikan kesempatan bagi jajaran Otorita IKN untuk melihat kondisi pelaksanaan proyek secara langsung, sekaligus memperoleh gambaran mengenai kemajuan pekerjaan fisik yang sedang berlangsung.

banner 325x300

Setelah meninjau kawasan legislatif, rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan yudikatif, tepatnya ke lokasi pembangunan gedung Mahkamah Agung. Proyek gedung dan jalan di kawasan ini mencatat rata-rata progres fisik 32,83%, lebih tinggi daripada capaian kawasan legislatif. Selain kedua kawasan kelembagaan tersebut, peninjauan turut mencakup investasi PT Star Bright International Investment serta pembangunan kolam retensi. Dengan demikian, agenda kunjungan tidak hanya berfokus pada gedung pemerintahan, tetapi juga menyoroti kegiatan investasi dan infrastruktur pendukung kawasan. Kolam retensi merupakan salah satu fasilitas yang ditinjau dalam rangkaian pekerjaan di KIPP. Berbagai proyek tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan kawasan pemerintahan, termasuk akses dan fasilitas yang mendukung operasionalnya. Perbedaan persentase progres menunjukkan bahwa pekerjaan di masing-masing kawasan berada pada tahap pelaksanaan yang tidak sama. Peninjauan lapangan menjadi sarana untuk mengikuti perkembangan proyek secara berkala, khususnya pada bangunan utama dan prasarana yang menyertainya. Capaian fisik yang disampaikan menjadi gambaran kondisi pembangunan saat kunjungan berlangsung, sementara pekerjaan di kawasan legislatif, yudikatif, serta fasilitas pendukung terus berjalan.

Data konstruksi terintegrasi dengan skema rancang dan bangun menunjukkan bahwa setiap proyek di kawasan legislatif memiliki capaian tersendiri. Gedung DPD RI mencatat progres pekerjaan sebesar 22,75%, sedangkan pembangunan gedung MPR RI telah mencapai 24,33%. Untuk kompleks DPR, progres Gedung DPR I berada pada angka 21,91% dan Gedung DPR II mencapai 21,66%. Sementara itu, gedung sidang paripurna mencatat progres sebesar 20,25%.

Angka-angka tersebut menggambarkan perkembangan masing-masing bangunan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai satu angka rata-rata yang mewakili seluruh kawasan legislatif. Pekerjaan jalan di kawasan ini juga dilaporkan secara terpisah dan telah mencapai 41,49%. Capaian jalan yang lebih tinggi dibandingkan persentase sejumlah gedung menunjukkan bahwa tiap paket pekerjaan memiliki tahapan dan perkembangan berbeda. Karena itu, pemantauan proyek perlu melihat capaian setiap bangunan dan infrastruktur pendukung secara tersendiri.

Di kawasan yudikatif, pembangunan gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai progres 26,52%. Adapun gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat capaian 25,27%. Kedua angka ini merujuk pada pekerjaan bangunan yang disebutkan, bukan pada keseluruhan pekerjaan di kawasan yudikatif. Pencatatan terpisah membantu memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai perkembangan masing-masing proyek pemerintahan.

Infrastruktur jalan di kawasan yudikatif mencapai progres 46,69%. Seperti pada kawasan legislatif, capaian jalan tersebut perlu dibaca sebagai progres paket pekerjaan jalan, bukan sebagai rata-rata pembangunan gedung di sekitarnya. Dengan demikian, laporan konstruksi memperlihatkan perbedaan kemajuan bangunan dan jalan penunjang di kedua kawasan. Rincian persentase per proyek memberikan dasar yang lebih jelas untuk mengikuti perkembangan pekerjaan, membandingkan tahapan pelaksanaan, serta memahami bagian mana yang telah bergerak lebih jauh. Penyajian data secara terpisah juga menghindari kesimpulan bahwa satu angka kawasan berlaku bagi seluruh proyek.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara masih berjalan sesuai koridor target yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut menjadi gambaran bahwa pekerjaan di kawasan pusat pemerintahan terus bergerak mengikuti rencana, meskipun upaya menjaga ritme pelaksanaan tetap diperlukan.

Aswin mengingatkan seluruh pelaksana agar mempertahankan intensitas kerja dan meningkatkan kecepatan pembangunan. Langkah itu dinilai penting untuk mengejar sasaran penyelesaian pada akhir tahun. Dengan demikian, pekerjaan yang masih sesuai target tidak berarti pelaksana dapat mengendurkan upaya. Pengendalian progres, koordinasi di lapangan, dan konsistensi terhadap rencana perlu terus dijaga agar target akhir tahun dapat dicapai tanpa mengabaikan mutu konstruksi.

Selain meninjau pembangunan gedung pemerintahan, Aswin juga meninjau kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Investor asal Tiongkok tersebut memulai konstruksi pada Juli 2026, dengan nilai investasi sebesar Rp1,25 triliun. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu yang mendukung tumbuhnya aktivitas dan investasi di IKN.

Dalam peninjauan itu, Basuki menyampaikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain, serta rencana pengembangan investasi. Aswin menekankan pentingnya keseriusan dalam membangun proyek tersebut, sekaligus memastikan desain yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar. Kesesuaian itu perlu diperhatikan sejak tahap pelaksanaan agar pengembangan kawasan dapat memiliki arah yang jelas dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Pesan mengenai percepatan dan standar desain menegaskan dua hal yang perlu berjalan beriringan dalam pembangunan IKN: menjaga pekerjaan tetap pada jalurnya dan memastikan hasilnya memenuhi acuan yang ditetapkan. Otorita berharap para pelaksana terus menjaga komitmen terhadap target, sementara investor mengembangkan kawasan dengan perencanaan konstruksi dan desain yang matang.

Peninjauan pembangunan kolam retensi SM-02 menunjukkan bahwa fasilitas ini memiliki kapasitas tampung sekitar 243.000 meter kubik dan progres pekerjaan fisiknya telah mencapai kurang lebih 70%. Angka tersebut menggambarkan kemajuan pada kolam retensi SM-02 yang ditinjau, bukan realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi di Ibu Kota Nusantara. Pembedaan ini penting agar capaian satu lokasi tidak disamakan dengan perkembangan seluruh paket pekerjaan yang mencakup fasilitas dan lingkup konstruksi lainnya.

Per 10 November 2026, realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91%. Sementara itu, target pekerjaan paket tersebut diperkirakan mencapai sekitar 56,62% pada akhir tahun. Dengan demikian, angka 70% untuk SM-02 merupakan progres tersendiri, sedangkan capaian 33,91% dan target 56,62% mengacu pada keseluruhan paket. Pemantauan berkala diperlukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi kebutuhan koordinasi, serta menjaga agar tahapan konstruksi dan pekerjaan pendukung dapat terus dipercepat secara terukur.

Kolam retensi menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city, yakni pendekatan yang membantu kawasan menyerap, menampung, dan mengelola limpasan air hujan. Infrastruktur ini dapat mengurangi aliran permukaan yang tidak terkendali sekaligus mendukung konservasi sumber daya air. Pengelolaan air yang baik juga penting bagi ketahanan kawasan, terutama ketika pembangunan dan aktivitas perkotaan terus berkembang. Kolam retensi melengkapi jaringan perpipaan air minum serta fasilitas dasar lainnya yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan kawasan IKN.

Percepatan fasilitas air tersebut berlangsung seiring pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang dikebut Otorita IKN pada tahap II periode 2025–2029, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Sasaran tahap ini mencakup penyelesaian gedung perkantoran beserta infrastruktur pendukungnya. Kesiapan sarana tersebut diharapkan menopang ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.

Baca juga: Aksesi OECD Indonesia: Progres Bab, Konvensi Anti-Suap, dan Agenda Penguatan Integritas | Wapang TNI Tinjau Perbatasan dan Pembangunan Infrastruktur di Miangas | Pemasangan Spandek Lantai Warnai Progres Pembangunan Jembatan Garuda di HST

283 views
banner 325x300