KOTA BLITAR, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Muhammad Sarmuji, Menteri Perindustrian yang baru dilantik, telah mengambil langkah signifikan dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pengumuman ini menegaskan komitmennya untuk memfokuskan perhatian dan sumber daya pada perannya yang baru dalam pemerintahan, khususnya dalam sektor industri yang membutuhkan perhatian serius. Sarmuji menjelaskan bahwa menjalankan tugas sebagai eksekutif dan legislatif secara bersamaan bukanlah hal yang mungkin dilakukan, mengingat kompleksitas dan tanggung jawab dari masing-masing posisi tersebut.
Setelah resmi dilantik di Istana Negara, Sarmuji langsung menyatakan bahwa posisinya di DPR otomatis berakhir dan ia tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat. Keputusan ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa ia dapat berkonsentrasi dalam upaya pengembangan industri di Indonesia. Meski begitu, Sarmuji menyebutkan bahwa jika diperlukan proses pengunduran diri formal dari DPR, ia akan menyiapkannya secepat mungkin.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Sarmuji dalam menjalankan tugas barunya. Dengan menetapkan fokus pada jabatan menterinya, ia berharap dapat mempercepat program-program pembangunan di sektor industri, yang merupakan motor penggerak perekonomian nasional. Dalam pandangannya, waktu yang dihabiskan untuk berfungsi sebagai anggota DPR akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk merumuskan kebijakan dan menjalankan program-program yang dapat membantu memperkuat sektor industri Indonesia. Oleh karena itu, keputusannya untuk mundur dari DPR bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis demi kemajuan industri dan perekonomian bangsa.Riwayat Karier Sarmuji di DPRSarmuji, seorang politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, memulai karirnya di dunia legislatif setelah terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014. Sejak saat itu, beliau dikenal karena kontribusinya yang signifikan di berbagai komisi selama masa jabatannya. Di DPR, Sarmuji tidak hanya berpartisipasi aktif dalam diskusi, tetapi juga terlibat dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
Pada periode pertama jabatannya, Sarmuji menduduki beberapa posisi yang penting, termasuk sebagai wakil ketua Badan Legislasi. Dalam kapasitas ini, ia berperan penting dalam mengawasi dan mempercepat proses legislasi yang berkaitan dengan sektor-sektor vital bagi pembangunan nasional. Kepekaan Sarmuji terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat juga membuatnya berhasil meraih visi dan misi yang lebih besar sebagai wakil rakyat.
Memasuki pemilihan umum tahun 2019, Sarmuji kembali berhasil meraih kursi di DPR dan menunjukkan konsistensinya dalam politik. Dalam periode kedua ini, beliau dipercaya untuk memimpin fraksi Partai Golkar di DPR. Posisi ini memberikan Sarmuji lebih banyak kesempatan untuk memperjuangkan aspirasi konstituen dan melakukan pendekatan strategis dalam kebijakan nasional. Prestasi yang diraihnya dalam dua periode tersebut mencerminkan dedikasi dan komitmennya terhadap kemajuan daerah dan perekonomian nasional.
Selama menjabat, Sarmuji tidak hanya fokus pada legislasi, tetapi juga memberikan perhatian pada pembangunan sektor industri yang menjadi salah satu fokus penting negara. Keputusannya untuk mundur dari DPR mencerminkan niatnya untuk lebih berkontribusi dalam hal pembangunan industri, menunjukkan bahwa meskipun meninggalkan kursi legislatif, semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas dalam karir dan kehidupannya ke depan.
Dengan pelantikannya sebagai Menteri Perindustrian, Sarmuji menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sektor industri di Indonesia sebagai fokus utamanya. Dalam perannya yang baru, ia mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai dua aspek yang sangat penting dan saling berhubungan. Untuk mencapai tujuan ini, Sarmuji menekankan perlunya mendorong industri-industri yang memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja.
Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus adalah industri tekstil. Sarmuji berharap dapat menggairahkan kembali industri ini dengan berbagai kebijakan yang mendukung, termasuk peningkatan kualitas produk, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi dalam proses produksi. Hal ini diharapkan tidak hanya mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global.
Selain industri tekstil, sektor alas kaki juga menjadi sasaran utama Sarmuji dalam program pengembangan industri. Ia melihat bahwa industri alas kaki dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional apabila dikelola dengan baik. Dengan memperkuat sektor-sektor ini, Sarmuji berupaya untuk tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui penciptaan pekerja-pekerja yang terampil dan kompetitif.
Sarmuji juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan kementerian lain dalam menyukseskan program-program industri. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya mempelopori pembangunan sektor-sektor strategis yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang. Kerjasama antar lembaga akan sangat penting untuk mendorong inovasi dan investasi di sektor yang bersangkutan, serta memastikan bahwa setiap program dapat diimplementasikan secara efektif.
Sarmuji telah menegaskan pentingnya adanya koordinasi yang kuat Kementerian Perindustrian dan kementerian lain yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri. Koordinasi ini mencakup Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini, Sarmuji mengusulkan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif untuk menciptakan kebijakan yang mendukung industri lokal.
Diskusi intensif di kementerian terkait akan dilakukan untuk menentukan insentif yang tepat bagi sektor industri. Salah satu aspek yang akan dibahas adalah kebijakan impor, terutama untuk produk-produk tertentu yang masih bisa diproduksi secara lokal. Sarmuji menyadari bahwa kebijakan impor yang bijak merupakan kunci dalam melindungi industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan industri lokal dapat bersaing dengan produk asing tanpa harus bergantung pada impor yang berlebihan.
Lebih lanjut, Sarmuji berkomitmen untuk melapor secara rutin dan meminta arahan dari Presiden dan Menteri Koordinator (Menko) terkait kebijakan strategis yang diambil. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan ini dianggap vital untuk menciptakan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor industri. Melalui koordinasi yang efektif dan komunikasi yang terbuka, Sarmuji berharap akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri yang lebih solid dan berkelanjutan ke depan.
