Pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang membatalkan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan delik penghinaan. Putusan ini tidak hanya menandai momen penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan dinamika yang terjadi hukum dan masyarakat. Permohonan uji materi ini diajukan oleh sekelompok mahasiswa, yang menunjukkan dukungan masyarakat sipil terhadap reformasi hukum, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
Di dalam kerangka hukum yang ada, delik penghinaan telah menjadi isu yang kontroversial. Banyak pihak berpendapat bahwa pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis dan mengeksploitasi kekuasaan. Dengan demikian, putusan MK ini dianggap sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan adanya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, abolisi beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai langkah untuk menciptakan ruang publik yang lebih liberal, di mana individu mampu mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut akan reperkusinya.
Putusan MK ini juga memperjelas posisi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi tantangan hukum yang ada. MK berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi, dan keputusannya mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, keputusan yang diambil pada 28 Agustus 2025 ini menjadi penanda permulaan baru dalam pemahaman terhadap hukum penghinaan, di mana hukum diharapkan dapat sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan yang berkembang dalam masyarakat modern.
Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) memberikan apresiasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai delik penghinaan. Penilaian ini mencerminkan pandangan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi dan memperkuat iklim demokrasi di Indonesia. Rahmadina Bella Mahmuda, peneliti dari PSHK, mengungkapkan bahwa hasil keputusan MK ini mendemonstrasikan pentingnya ruang untuk kritik publik dalam proses demokratis.
Keputusan ini dipandang sebagai respons yang tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga negara dalam berekspresi. Dalam konteks hukum, penghinaan sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis, sehingga keputusan MK ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Dengan adanya penegasan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk menghalangi kritik, MK telah mengukuhkan posisi hak asasi manusia serta fundamental dalam sistem hukum nasional.
Di ujung penilaian ini, PSHK menegaskan bahwa keputusan MK juga menjadi momentum strategis untuk mendorong kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sebagai lembaga yang berkomitmen pada pengembangan hukum yang progresif, PSHK berharap agar langkah positif ini akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung atau memperkuat kebebasan berbicara. Ke depan, penting bagi lembaga-lembaga hukum di Indonesia untuk terus menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang beradab, agar masyarakat dapat berkontribusi secara lebih aktif tanpa takut terhadap represi hukum.
Doktrin "chilling effect" merujuk pada fenomena di mana ketidakjelasan dalam hukum dapat menakut-nakuti individu atau kelompok dari menggunakan hak mereka untuk berekspresi.Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang delik penghinaan, pengakuan atas doktrin ini dianggap sebagai langkah signifikan yang mencerminkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan hukum dan kebebasan berekspresi. MK menekankan bahwa pasal-pasal hukum yang ambigu dapat mengarah pada ketindasan dan ketakutan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi.
Bella, sebagai salah satu narasumber utama dalam diskusi ini, menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam pasal yang berkaitan dengan penghinaan, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan atmosfer yang membahayakan kebebasan berpendapat. Pada saat masyarakat merasa terancam oleh potensi sanksi hukum, mereka cenderung memilih untuk tidak berbicara atau mengekspresikan pandangan mereka, meskipun pemikiran tersebut penting untuk kemajuan pemikiran sosial. Hal ini, menurut Bella, menunjukkan bahwa saatnya bagi lembaga negara untuk mendapatkan penghargaan tidak melalui tindakan pemidanaan, tetapi melalui kinerja dan pelayanan publik yang baik.
Sikap MK ini mengusulkan bahwa seharusnya pelindungan terhadap kebebasan berbicara menjadi prioritas. Di sinilah implikasi dari doktrin "chilling effect" sangat krusial, karena ia menyarankan perlunya penegakan hukum yang jelas dan konsisten tanpa mengabaikan hak asasi individu. Ketika hukum dijalankan dengan transparansi, masyarakat akan merasa lebih aman untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa takut akan reperkusi negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan revisi terhadap peraturan-peraturan yang berpotensi bersifat mengekang, agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi, sambil tetap menjaga kedamaian dan keadilan di masyarakat.Catatan Kritis PSHK Terhadap Pemberlakuan PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang delik penghinaan mencerminkan upaya untuk mengedepankan prinsip demokrasi dalam konteks hukum. Sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan ruang demokrasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik keputusan tersebut. Namun, terdapat sejumlah perhatian mendasar yang dianggap krusial untuk diperhatikan seiring diberlakukannya putusan ini.
Pertama, PSHK menekankan pentingnya pemahaman bahwa hukum harus mampu memfasilitasi dan melindungi kebebasan berekspresi. Di dalam masyarakat yang demokratis, kritik terhadap pemerintah dan penguasa adalah elemen penting yang tidak seharusnya dihambat oleh ketakutan terhadap sanksi hukum. Dengan adanya pembatalan pasal-pasal yang menyangkut delik penghinaan, diharapkan pelaku kritik, terutama dari kalangan jurnalis, akademisi, dan aktivis, dapat melakukan tugasnya tanpa rasa khawatir. Dengan kata lain, hukum harus berpihak pada kebebasan data dan tidak menimbulkan efek jera bagi individu yang menyampaikan kritik yang konstruktif.
Kedua, PSHK mengingatkan perlunya revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa semangat demokrasi benar-benar terakomodasi. Ini termasuk pengawasan terhadap undang-undang yang mungkin masih menyisakan ketentuan yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk diskursus publik.
Dengan demikian, sambil menyambut baik putusan MK, PSHK mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa implementasi keputusan ini tidak berujung pada pembungkaman opini publik, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi dan memperluas ruang bagi kritik yang konstruktif.
