Jakarta | Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal III 2026 turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Penilaian tersebut didukung oleh kinerja pendapatan negara yang positif serta belanja pemerintah yang dioptimalkan. Dengan demikian, APBN tidak hanya mencatat perkembangan penerimaan, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi selama periode berjalan.
Suahasil menyampaikan pandangan itu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal III 2026 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara sampai akhir September mencapai Rp2.341,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 25,5 persen dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan pendapatan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan pelaksanaan APBN sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Penerimaan yang terkumpul menyediakan sumber daya untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sementara pengelolaan belanja diarahkan agar mendukung kegiatan pemerintah dan perekonomian. Kombinasi penerimaan yang tumbuh dan belanja yang dioptimalkan menjadi bagian dari peran fiskal dalam menjaga momentum ekonomi.
Penyampaian kinerja ini juga memberi konteks mengenai kondisi fiskal hingga memasuki kuartal terakhir tahun anggaran. Angka pendapatan sampai September menunjukkan adanya peningkatan tahunan yang cukup kuat, meskipun realisasi tersebut masih menggambarkan capaian pada satu sisi APBN. Perkembangan belanja tetap penting untuk dibaca bersama penerimaan, karena penyaluran anggaran menentukan bagaimana sumber daya yang telah dihimpun digunakan untuk mendukung prioritas pemerintah.
Dalam konteks tersebut, penilaian Suahasil menempatkan APBN sebagai instrumen yang ikut menopang pertumbuhan, melalui dua jalur utama: pendapatan negara yang meningkat dan belanja yang dioptimalkan. Capaian Rp2.341,5 triliun hingga akhir September, dengan pertumbuhan 25,5 persen secara tahunan, menjadi angka utama dalam paparan itu. Kinerja selanjutnya akan tercermin dari pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026, termasuk bagaimana penerimaan dan belanja terus dikelola secara seimbang untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Rincian pendapatan negara hingga September 2026 menunjukkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun, dengan pertumbuhan 21,8 persen secara tahunan. Suahasil menyebut capaian ini ditopang oleh aktivitas ekonomi yang tetap berjalan. Kegiatan ekonomi yang berlanjut mendukung penerimaan, sementara penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax turut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pajak. Angka tersebut menggambarkan kinerja penerimaan perpajakan pada periode berjalan, meski realisasi tetap perlu dibaca bersama perkembangan ekonomi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penjelasan mengenai faktor pendukung memberi konteks atas pertumbuhan yang tercatat hingga September.
Pada kelompok kepabeanan dan cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp240,1 triliun. Nilai ini tumbuh akumulatif 8,5 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sumber penerimaan ini juga mencatat kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berbeda dari angka penerimaan perpajakan, pertumbuhan kepabeanan dan cukai disampaikan sebagai capaian akumulatif. Karena itu, angka tersebut merujuk pada realisasi yang terkumpul sepanjang tahun hingga September, bukan hanya perubahan pada satu bulan. Rincian ini melengkapi gambaran pendapatan negara, tanpa mengubah atau menjumlahkan kembali komponen penerimaan yang telah dilaporkan.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun dan tumbuh 41,7 persen secara tahunan. Suahasil menilai realisasi PNBP tersebut masih sesuai dengan target pemerintah. Penilaian terhadap target memberi gambaran bahwa capaian pada periode ini tetap berada dalam kerangka sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, rincian yang disampaikan memperlihatkan perkembangan pada beberapa sumber pendapatan dengan nilai dan laju pertumbuhan masing-masing. Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP memiliki angka pelaporan tersendiri; pembaca dapat melihat capaian setiap komponen tanpa menyimpulkan total baru dari rincian tersebut. Data hingga September ini menjadi salah satu indikator untuk memantau pelaksanaan APBN dan perkembangan penerimaan pemerintah.
Realisasi belanja negara hingga kuartal III 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan penguatan pelaksanaan anggaran untuk menjaga layanan publik sekaligus mendukung berbagai agenda pemerintah. Dari keseluruhan belanja tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.061,3 triliun. Pengeluaran ini mencakup beragam kebutuhan, mulai dari program prioritas dan perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur serta pemenuhan kewajiban negara. Kenaikan realisasi belanja juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program semakin berjalan sepanjang tahun anggaran. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menjangkau masyarakat, menyediakan layanan dasar, dan mempertahankan kesinambungan kegiatan publik.
Salah satu faktor yang memengaruhi realisasi tersebut ialah pelaksanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis. Program ini berjalan berdampingan dengan bantuan sosial dan dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dalam kelompok perlindungan sosial, anggaran digunakan lain untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan bantuan sembako. Pemerintah juga membiayai Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Berbagai skema tersebut menyasar kebutuhan yang berbeda, seperti akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dukungan keluarga, dan kesempatan pendidikan. Penyaluran bantuan membantu menjaga daya beli sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Karena itu, belanja sosial menjadi bagian penting dari penggunaan anggaran hingga September.
Selain dukungan langsung kepada masyarakat, belanja pemerintah pusat turut membiayai pembangunan infrastruktur, yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyediaan layanan dan konektivitas. Anggaran juga dialokasikan untuk pembayaran pensiun, sebagai pemenuhan hak para pensiunan yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah. Pada sektor energi, belanja mencakup subsidi serta kompensasi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Dukungan tersebut membantu menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat dan memastikan layanan tetap tersedia. Dengan demikian, komposisi belanja negara menggabungkan pembiayaan program prioritas, perlindungan sosial, pembangunan, dan kewajiban rutin. Realisasi sebesar Rp2.660,5 triliun hingga kuartal III menggambarkan besarnya cakupan kebutuhan yang harus dipenuhi melalui anggaran, sementara kenaikan tahunannya menunjukkan pengeluaran pemerintah yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga kuartal III 2026, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp462 triliun. Nilai tersebut tumbuh 0,4 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini melengkapi gambaran pelaksanaan APBN hingga September, ketika pendapatan negara tumbuh dan belanja pemerintah menguat. Perkembangan pembiayaan menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan anggaran yang turut dicermati dalam melihat peran kebijakan fiskal sepanjang tahun berjalan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memandang perkembangan APBN tersebut menunjukkan fungsi anggaran sebagai instrumen fiskal. Dalam pandangannya, APBN tidak hanya mencatat penerimaan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga digunakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran berkaitan dengan upaya mempertahankan aktivitas ekonomi, sejalan dengan keadaan dan kebutuhan yang dihadapi selama 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam konteks perkembangan APBN hingga September, termasuk realisasi pembiayaan yang telah mencapai Rp462 triliun.
Suahasil juga menekankan bahwa APBN mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Peran ini berjalan bersamaan dengan fungsi fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan, sehingga perkembangan pembiayaan menjadi bagian dari keseluruhan pelaksanaan kebijakan anggaran. Hingga akhir kuartal III, pembiayaan tumbuh 0,4 persen secara tahunan, sementara pemerintah menjalankan belanja dan program yang telah menjadi prioritas. Keterangan tersebut menggambarkan fungsi APBN sebagaimana disampaikan Suahasil: sebagai instrumen fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Baca juga: Proyeksi Beras hingga November 2026 Mencapai 7,06 Juta Ton, NTP September Menguat | Rundown Konser The Weeknd di Jakarta 26–27 September 2026: Jam Masuk dan Agenda Tiket | Aksi Buruh di Jakarta pada 24 September 2026 Membawa 11 Tuntutan
33 kunjungan
