Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi pada 29 Oktober 2026. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan pemotongan insentif upah pungut yang diterima pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor. Keterangan Rudy diminta penyidik untuk mendalami perkara tersebut, terutama terkait insentif yang bersumber dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan itu kepada jurnalis di Jakarta pada 30 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa Rudy diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, dan keterangannya berkaitan dengan pendalaman dugaan pemotongan insentif upah pungut bagi pegawai Pemkab Bogor. Penjelasan tersebut menempatkan pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai pernyataan bahwa Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka.
Upah pungut merupakan insentif yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dalam perkara yang sedang ditangani KPK, penyidik mendalami dugaan adanya pemotongan atas insentif yang diterima pegawai. Pemeriksaan terhadap seorang saksi dapat membantu penyidik memperoleh keterangan mengenai alur pemberian insentif maupun hal-hal lain yang relevan dengan dugaan tersebut. Namun, keterangan mengenai materi spesifik yang disampaikan Rudy dalam pemeriksaan tidak diuraikan dalam penjelasan yang disampaikan kepada jurnalis.
Pemeriksaan saksi merupakan salah satu langkah dalam pengumpulan keterangan selama penyidikan. KPK perlu menguji informasi dan menghimpun keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebelum menarik kesimpulan mengenai perkara. Karena itu, posisi Rudy dalam pemeriksaan yang diumumkan tersebut adalah sebagai saksi yang dimintai keterangan, sementara dugaan pemotongan insentif masih menjadi pokok yang didalami penyidik.
Informasi yang disampaikan Budi pada 30 Oktober itu memberikan konfirmasi mengenai waktu pemeriksaan, status Rudy sebagai saksi, serta kaitan pemeriksaan dengan dugaan pemotongan insentif upah pungut. Perkara ini berhubungan dengan insentif pegawai yang berasal dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemkab Bogor. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penyidikan dan keterangan yang dihimpun KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang yang diamankan dalam perkara ini berkaitan dengan pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian yang ditelusuri penyidik dalam penanganan perkara yang menyangkut lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Upah pungut merupakan komponen yang terkait dengan kegiatan pemungutan pendapatan daerah, sehingga penyidik perlu mengurai bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyalurannya serta apakah terdapat pemotongan yang tidak semestinya.
Pada 21 Agustus 2026, KPK mengungkapkan telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar. Pengamanan uang tersebut disampaikan sebagai bagian dari proses penyidikan, sementara kaitannya dengan dugaan pemotongan upah pungut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Penyidik dapat memeriksa asal-usul dana, pihak yang menguasai atau menyerahkan uang, serta tujuan penggunaannya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkara. Nilai barang bukti itu sendiri belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab ataupun bagaimana uang tersebut diperoleh.
Secara umum, penyidikan ini menyangkut dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bogor. Dengan demikian, pokok perkara tidak hanya berfokus pada keberadaan uang yang diamankan, tetapi juga pada dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait. KPK perlu mengumpulkan keterangan dan bukti yang relevan sebelum menetapkan kesimpulan mengenai peristiwa tersebut. Status dugaan harus tetap dibedakan dari fakta yang telah terbukti di pengadilan; penyebutan dugaan dalam proses penyidikan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.
Dalam perkembangan pemeriksaan, informasi mengenai hubungan barang bukti dengan pemotongan upah pungut dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menguji keterangan saksi dan dokumen. Publik juga perlu menunggu penjelasan resmi KPK mengenai hasil pendalaman, termasuk bagaimana uang Rp1,5 miliar itu dikaitkan dengan perkara. Hingga proses hukum menghasilkan penetapan dan putusan yang berkekuatan hukum, dugaan penerimaan maupun pemotongan tersebut tetap merupakan perkara yang sedang diselidiki, bukan kesimpulan akhir atas tanggung jawab pihak tertentu.
Pada 20 Agustus 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Penegasan tersebut disampaikan setelah informasi mengenai adanya OTT beredar di tengah masyarakat. KPK meluruskan kabar itu agar publik memperoleh gambaran yang tepat mengenai langkah penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, informasi tentang penangkapan dalam suatu operasi di wilayah tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta dalam perkara ini. Perkembangan yang disampaikan KPK berkaitan dengan proses penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, bukan pengumuman mengenai OTT.
Dalam penjelasannya, KPK menyatakan bahwa penanganan dugaan korupsi tersebut telah bergerak dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan tahap ini dilakukan melalui penerbitan surat perintah penyidikan umum atau sprindik umum. Secara prosedural, penyidikan merupakan tahap lanjutan yang bertujuan mengumpulkan dan memperkuat bukti untuk membuat terang suatu perkara. Namun, peningkatan status penanganan perkara itu tidak serta-merta berarti KPK telah menetapkan tersangka. Karena itu, publik perlu membedakan dimulainya penyidikan dan pengumuman pihak yang dianggap bertanggung jawab secara pidana.
KPK juga menegaskan bahwa, berdasarkan bahan keterangan mengenai perkembangan tersebut, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan berbasis sprindik umum. Artinya, proses masih berjalan untuk menelusuri dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, termasuk dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi perhatian. Penyebutan dugaan tersebut tetap harus dipahami sebagai perkara yang sedang ditangani, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti atau seseorang telah bersalah. Status tersangka baru dapat disampaikan apabila KPK telah mengambil keputusan resmi sesuai proses hukum. Sampai saat itu, perkembangan perkara sebaiknya diikuti melalui keterangan resmi lembaga, sembari menghormati asas praduga tak bersalah serta hak semua pihak yang terkait. Penegasan mengenai tidak adanya OTT dan belum ditetapkannya tersangka membantu mencegah kabar yang beredar ditafsirkan melampaui informasi yang tersedia. Fokusnya adalah proses penyidikan yang sedang berlangsung dan upaya KPK memperoleh bukti yang relevan.Rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung selama dua hari pada akhir Agustus 2026. Pada 27 Agustus, penyidik mendatangi kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor serta kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kedua lokasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pengumpulan informasi dan bahan penyidikan terkait dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN), yang dalam perkara ini dikaitkan dengan upah pungut. Penggeledahan di kantor pemerintahan merupakan langkah penyidik untuk menelusuri dokumen maupun informasi yang dinilai berkaitan dengan perkara, bukan dengan sendirinya bukti bahwa pihak atau instansi tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran.
Sehari setelah kegiatan di Bappenda dan BKPSDM, yakni pada 28 Agustus 2026, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dengan demikian, lokasi yang disebut dalam rangkaian tersebut mencakup tiga instansi, tetapi kegiatan dilakukan pada dua tanggal berbeda. Informasi mengenai penggeledahan ini perlu dibaca sesuai urutan waktunya dan ruang lingkup perkara yang sedang ditangani. Penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengamankan bahan yang relevan menurut kebutuhan penyidik. Rincian mengenai barang atau dokumen yang diperoleh dari masing-masing kantor tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya kegiatan penggeledahan, sehingga keterangan resmi KPK tetap menjadi rujukan untuk memastikan perkembangan dan hasilnya.
Di sisi lain KPK juga sedang.
Baca juga: Penyidikan Kasus Korupsi Tanah di Bogor: Terungkapnya Penggeledahan di Kantor PT Summarecon | Penyidikan Dugaan Korupsi Madiun: KPK Lakukan Penggeledahan | Penyidikan Kasus Korupsi di Bogor: Penggeledahan KPK di Kantor Summarecon
