Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Sasaran itu menunjukkan besarnya pembiayaan yang ingin diarahkan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi di berbagai daerah. Target tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Angka Rp400 triliun merupakan target untuk tahun 2027, bukan keterangan bahwa seluruh dana telah disalurkan. Pencapaiannya bergantung pada perluasan akses pembiayaan serta dukungan lembaga keuangan bagi kelompok yang menjadi sasaran.
Pembiayaan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berawal dari daerah. Akses kredit diharapkan membantu warga mengembangkan kegiatan produktif, memperkuat usaha, dan meningkatkan perputaran ekonomi setempat. Kelompok sasaran yang disebut mencakup petani dan nelayan, warga pedesaan serta masyarakat di daerah tertinggal. Mereka kerap memerlukan dukungan modal untuk menjalankan atau memperluas kegiatan ekonomi, tetapi akses terhadap layanan keuangan dapat berbeda-beda menurut wilayah dan kondisi usaha. Dengan membuka peluang pembiayaan yang lebih luas, target tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat daerah sebagai bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan nasional.
Perhatian juga ditujukan kepada kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan. Dengan demikian, sasaran kredit rakyat tidak terbatas pada satu jenis pekerjaan atau lokasi, melainkan mencakup masyarakat yang membutuhkan akses modal untuk kegiatan ekonomi. Agar target Rp400 triliun dapat memberi manfaat, pembiayaan perlu menjangkau penerima secara tepat dan sesuai kebutuhan, termasuk mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Penyaluran yang mendukung usaha produktif dapat membantu masyarakat menjaga keberlanjutan penghasilan dan memperkuat aktivitas ekonomi di lingkungannya. Target 2027 ini sekaligus menegaskan arah kebijakan untuk memperluas pembiayaan kepada kelompok masyarakat di daerah maupun perkotaan berpenghasilan rendah.
Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit rakyat yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mulai menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi. Bagi pemerintah, angka penyaluran dan jumlah penerima bukan sekadar indikator administratif, tetapi juga gambaran awal tentang terbukanya akses terhadap modal bagi pelaku usaha dan warga di berbagai lapisan. Kredit yang tersedia dapat membantu penerima memenuhi kebutuhan usaha, menjaga kelangsungan kegiatan produktif, serta meningkatkan kapasitas mereka secara bertahap. Apresiasi itu sekaligus menandai bahwa program pembiayaan yang telah berjalan perlu dipertahankan dan diperkuat, agar manfaatnya tidak berhenti pada capaian saat ini.
Meski demikian, Prabowo ingin jangkauan pembiayaan diperluas sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dua juta penerima menjadi titik awal untuk menjangkau kelompok yang selama ini belum memperoleh akses memadai terhadap sumber modal. Perluasan tersebut menuntut pelaksanaan yang mampu mengenali kebutuhan masyarakat dengan beragam kondisi, termasuk pelaku usaha kecil dan warga di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan. Akses yang lebih terbuka perlu diikuti informasi yang mudah dipahami, proses yang dapat dijangkau, serta dukungan yang sesuai dengan kemampuan penerima. Dengan demikian, kredit tidak hanya tersalurkan dalam jumlah besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara tepat untuk kegiatan produktif. Pemerintah juga perlu memastikan penyaluran berlangsung bertanggung jawab, sehingga pembiayaan memberikan peluang berkembang tanpa menambah beban yang tidak sesuai bagi masyarakat.
Arah kebijakan yang disampaikan Prabowo menempatkan penggerakan ekonomi dari bawah sebagai pelengkap pertumbuhan dari atas. Aktivitas ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan besar, investasi berskala luas, atau pusat-pusat industri. Usaha dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal juga perlu memperoleh ruang, modal, dan kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, pembiayaan rakyat diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai daerah, bukan terkonsentrasi pada kawasan tertentu saja. Ketika lebih banyak warga mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas, manfaat pertumbuhan berpeluang menyebar lebih luas. Perluasan akses kredit menjadi salah satu cara untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat. Capaian penyaluran yang sudah berlangsung memberi landasan bagi upaya tersebut, sementara jangkauan yang lebih luas akan menentukan seberapa banyak daerah dan keluarga dapat ikut merasakan dampaknya.
Bagi Prabowo, kekuatan ekonomi nasional tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan atau besarnya pembiayaan yang disalurkan. Ukurannya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: apakah pendapatan keluarga meningkat, kebutuhan pokok lebih terjangkau, dan warga memiliki ruang lebih luas untuk merencanakan masa depan. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar capaian di atas kertas atau slogan dalam pidato.
Perhatian itu mencakup kelompok yang menopang kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Petani perlu memperoleh penghasilan yang layak dari hasil panen, sementara nelayan membutuhkan akses pembiayaan dan pasar yang membantu usaha mereka berkembang. Pedagang pasar juga harus merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi yang lebih kuat, termasuk melalui daya beli konsumen yang terjaga. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dukungan keuangan dapat membuka kesempatan untuk menambah modal, memperluas produksi, serta menjaga keberlangsungan usaha.
Prabowo turut menyoroti peran ibu-ibu yang membantu menggerakkan ekonomi keluarga. Mereka sering mengelola kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan usaha kecil atau mencari tambahan pendapatan. Karena itu, kemajuan ekonomi perlu memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya tercermin pada pertumbuhan sektor tertentu. Akses terhadap peluang usaha dan sumber pembiayaan yang sesuai dapat memperkuat kontribusi mereka sekaligus meningkatkan ketahanan rumah tangga.
Pada akhirnya, kesejahteraan perlu tampak pada penghasilan riil yang bertambah dan daya beli yang lebih baik. Penghasilan nominal yang naik belum tentu cukup apabila harga barang dan jasa meningkat lebih cepat. Masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendatang. Dengan menempatkan kondisi keluarga sebagai ukuran penting, kebijakan ekonomi dapat dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima warga. Pandangan ini menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih layak bagi petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia.
Prabowo mengingatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan amanah yang harus dijaga sekaligus dikelola secara bertanggung jawab. Sumber daya seperti tanah, hutan, laut, mineral, dan energi tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas yang menghasilkan penerimaan. Pengelolaannya perlu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, serta memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan dan sumber penghidupan yang layak.
Pesan tersebut menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik di setiap tahap pemanfaatan sumber daya. Pemerintah perlu memastikan perizinan berjalan transparan, pengawasan dilakukan konsisten, dan kegiatan usaha mematuhi ketentuan lingkungan serta hukum. Di tingkat daerah, kepala daerah dan perangkatnya berperan penting dalam menjaga aset alam, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan masyarakat sekitar tidak tersisih dari manfaat pembangunan. Koordinasi pusat dan daerah juga diperlukan agar arah kebijakan tidak saling bertentangan.
Pengelolaan yang baik tidak berhenti pada peningkatan produksi atau pemasukan negara. Hasil pemanfaatan kekayaan alam harus diterjemahkan menjadi layanan publik, kesempatan kerja, infrastruktur yang berguna, dan dukungan bagi kegiatan ekonomi rakyat. Pembiayaan serta akses modal, termasuk program kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha, dapat membantu memperluas manfaat ekonomi apabila disertai tata kelola yang cermat. Dengan begitu, pertumbuhan tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi juga dirasakan rumah tangga, petani, nelayan, dan usaha kecil.
Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: dukungan pan terhadap kepemimpinan prabowo | Persib Bandung Targetkan Kemenangan di Jepara | Rapat Terbatas Pendidikan Gratis: Kebijakan Baru Prabowo
