Jakarta – Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan pertambangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desakan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta instansi terkait lainnya.
Menurut LSM LIRA, apabila terbukti terdapat pihak yang sengaja memperlambat atau mempersulit proses perizinan tanpa dasar hukum yang sah hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan PSN, maka tindakan tersebut perlu dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LSM LIRA menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan semangat percepatan pembangunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Berdasarkan hasil investigasi awal, Tim Investigasi LSM LIRA mengaku telah melakukan penelusuran lapangan, mengumpulkan dokumen, serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Dari proses tersebut ditemukan sejumlah indikasi yang, menurut LIRA, perlu didalami oleh aparat penegak hukum.
Indikasi tersebut meliputi dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan, dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, dugaan gratifikasi, hingga dugaan penggunaan material yang masih perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis proyek.
Selain itu, tim investigasi juga mengaku menemukan sejumlah indikasi terkait aktivitas pertambangan di beberapa wilayah Jawa Tengah yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk kesesuaian wilayah izin usaha pertambangan, legalitas kegiatan, serta mutu material yang digunakan dalam pekerjaan proyek.
LSM LIRA menegaskan seluruh temuan tersebut masih berupa dugaan dan akan disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Organisasi tersebut juga mengaku tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Namun demikian, LSM LIRA menegaskan seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif dan independen.
Menanggapi hasil investigasi tersebut, pihak kontraktor proyek Tol Jogja–Bawen melalui Robby Sumarna menyampaikan bahwa pekerjaan konstruksi tetap mengedepankan standar mutu sesuai spesifikasi teknis.
Menurutnya, seluruh material utama telah melalui mekanisme pengujian sebelum digunakan dalam proyek. Sementara batu boulder yang terlihat menumpuk di lokasi merupakan hasil proses penyaringan (screening) material urugan dan direncanakan dimanfaatkan sebagai material akses jalan maupun pekerjaan penunjang proyek.
Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah quarry berizin di wilayah Magelang menjadi salah satu kendala dalam penyediaan material. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi percepatan pekerjaan timbunan karena proses pemisahan material harus dilakukan secara bertahap.
Pihak kontraktor berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan perizinan agar tidak menghambat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tol Jogja–Bawen.
Menanggapi penjelasan tersebut, Wakil Presiden LSM LIRA, Samsudin, S.H., menyatakan pihaknya menghormati klarifikasi yang disampaikan kontraktor. Namun, ia menegaskan setiap klaim mengenai mutu pekerjaan harus dapat dibuktikan melalui hasil uji laboratorium, dokumen teknis, serta pengawasan yang independen.
“Kami menghormati klarifikasi dari pihak kontraktor. Namun seluruh material yang digunakan dalam Proyek Strategis Nasional wajib memenuhi spesifikasi teknis. Percepatan pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas pekerjaan. Semua harus dapat dibuktikan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Samsudin.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, mulai dari tim teknis, konsultan pengawas, kontraktor, penyedia material hingga pejabat yang memiliki kewenangan, agar menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berintegritas.
Menurutnya, tidak boleh ada intervensi ataupun tekanan yang berpotensi menurunkan standar mutu pekerjaan atau memaksakan penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Samsudin menilai apabila hal tersebut terbukti terjadi, maka selain berpotensi merugikan keuangan negara, juga dapat memengaruhi kualitas konstruksi serta aspek keselamatan masyarakat.
LSM LIRA mengungkapkan telah menyiapkan berbagai dokumen, data hasil investigasi lapangan, titik koordinat, serta informasi pendukung lainnya yang rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
Organisasi tersebut berharap seluruh indikasi yang ditemukan dapat diperiksa secara profesional, transparan, dan independen. Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran hukum lainnya, LSM LIRA meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
LSM LIRA menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola perizinan pertambangan, legalitas penyediaan material, serta kualitas pekerjaan konstruksi.
Samsudin menegaskan, pengawalan tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong pelaksanaan proyek strategis yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. (Tim/**)
