*Jatim – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur kembali mengingatkan pentingnya menjaga independensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya. Seruan ini disampaikan setelah wacana terkait penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemuka di publik.*
Ketua GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menyampaikan penolakan tegas terhadap usulan yang belakangan ini ramai dibicarakan. Ia menilai, usulan yang dilontarkan oleh beberapa pihak untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI berpotensi merusak independensi Polri sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Polri harus tetap menjadi lembaga yang independen, netral, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada independensinya. Jika Polri berada di bawah pengaruh pihak eksternal seperti Kemendagri atau TNI, maka akan membuka celah bagi intervensi politik yang dapat merusak sistem penegakan hukum di Indonesia,” tegas Hendra Prayogi pada Sabtu (30/11/2024).
Menurut GMNI, wacana tersebut juga berisiko memperburuk citra Polri di mata masyarakat. Hendra Prayogi menekankan bahwa independensi Polri adalah salah satu aspek penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Tanpa adanya independensi, proses penegakan hukum bisa terhambat dan kehilangan arah.
Selain itu, GMNI Jawa Timur juga menegaskan dukungannya terhadap upaya penguatan reformasi internal Polri. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga kedudukan institusional Polri sebagai lembaga negara yang independen. Reformasi, menurut GMNI, harus berfokus pada peningkatan kualitas kinerja Polri, bukan dengan mengorbankan prinsip dasar independensinya.
“Kami menyerukan agar semua elemen masyarakat, terutama pemerintah, lebih fokus untuk memperkuat Polri dari dalam, bukan malah melemahkannya dengan wacana yang tidak sesuai dengan semangat reformasi yang diharapkan,” ungkap Hendra.
GMNI Jawa Timur juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi dasar negara Indonesia. Mereka berharap agar pemerintah dan seluruh masyarakat tetap berpihak pada penguatan lembaga Polri agar bisa berfungsi dengan baik dan profesional tanpa intervensi pihak lain.
Dengan sikap ini, GMNI Jawa Timur berharap dapat mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. (Edi D/*)