Surabaya – Sikap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuai kritik. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut lebih menyerupai klarifikasi pejabat daripada sikap kritis lembaga antikorupsi.
Sorotan itu salah satunya datang dari Dhoni Drever Online yang mempertanyakan posisi MAKI Jatim sebagai lembaga pengawas independen. Ia menilai sikap organisasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan mulai melemah.
Menurut Dhoni, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap lembaga yang membawa nama antikorupsi agar konsisten mengawal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam kasus yang menyangkut pejabat publik. Karena itu, setiap pernyataan yang terkesan defensif dinilai berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap gerakan antikorupsi.
“Sebagai lembaga yang membawa nama anti korupsi, MAKI seharusnya berada di garda depan mendorong kepatuhan hukum semua pihak tanpa pengecualian. Bukan justru muncul dengan penjelasan yang terkesan membela pejabat,” ujar Dhoni dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa publik saat ini lebih membutuhkan sikap tegas dan keberanian moral dalam memastikan proses hukum berjalan transparan, dibandingkan narasi administratif yang dinilai berpotensi mengaburkan substansi persoalan hukum.
Dhoni juga mengingatkan bahwa persepsi publik terhadap independensi lembaga pengawas sangat menentukan efektivitas gerakan antikorupsi. Jika masyarakat menilai ada kedekatan berlebihan dengan kekuasaan, maka legitimasi moral lembaga tersebut dapat terkikis.
“Kalau lembaga pengawas mulai terlihat lunak terhadap kekuasaan, yang dirugikan adalah masyarakat. Pemberantasan korupsi bisa kehilangan ruhnya karena kepercayaan publik menjadi menurun,” lanjutnya.
Ia menambahkan, kritik tersebut bukan dimaksudkan sebagai serangan terhadap lembaga tertentu, melainkan sebagai bentuk pengingat agar fungsi kontrol sosial tetap dijalankan secara konsisten dan independen.
Lebih lanjut, Dhoni berharap MAKI Jawa Timur dapat melakukan refleksi internal guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai lembaga masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pemerintahan dan mengawal proses hukum secara objektif.
“Masyarakat masih berharap MAKI kembali menunjukkan sikap tegas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Itulah esensi dari gerakan antikorupsi,” katanya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari MAKI Jawa Timur terkait kritik tersebut. Namun dalam konteks pemberantasan korupsi, sejumlah pengamat menilai penting adanya keseimbangan antara kritik publik dan klarifikasi lembaga agar tidak terjadi disinformasi.
Keberadaan organisasi masyarakat sipil seperti MAKI selama ini dipandang memiliki kontribusi penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, dinamika kritik dan evaluasi internal dinilai sebagai bagian wajar dalam menjaga independensi gerakan antikorupsi di tengah sorotan publik.
(Edi D/Bbg/**)