Probolinggo – Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) menyoroti dugaan kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPRD Kabupaten Probolinggo. Lembaga tersebut menilai adanya pola dominasi rekanan luar daerah yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip pemerataan ekonomi lokal dan arahan penguatan penggunaan penyedia daerah dalam e-katalog.
Ketua AMPP, H. Luthfi Hamid, dalam keterangan tertulisnya di Probolinggo, Rabu, menyampaikan bahwa data LPSE menunjukkan pemenang tender pada enam paket proyek berasal dari daerah luar Probolinggo, terutama Kota Surabaya. Menurutnya, dominasi berturut-turut tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat pengawasan internal pemerintah.
“Dari enam paket proyek, rekanan lokal hampir tidak mendapatkan ruang sama sekali. Pola ini terlalu rapi dan konsisten sehingga tidak dapat dianggap sebagai dinamika tender biasa,” kata Luthfi.
Ia menambahkan bahwa pola pemenang tender dari daerah yang sama dan dengan alur kompetisi yang serupa berulang kali dapat menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya pihak yang mengarahkan jalannya tender secara tidak langsung.
“Tidak ada kebetulan yang terjadi enam kali berturut-turut dengan pola serupa. Publik wajar bertanya, siapa yang mengendalikan arah proyek-proyek tersebut,” ujarnya.
Bertolak Belakang dengan Semangat Pembinaan UMKM Lokal
Luthfi menjelaskan bahwa KPK telah memberikan arahan mengenai optimalisasi e-katalog dengan memprioritaskan penyedia lokal sebagai upaya menggerakkan ekonomi daerah. Namun, ia melihat kondisi di DPRD Probolinggo justru menunjukkan kebalikan dari semangat tersebut.
“Rekanan lokal seperti berada di rumah sendiri tetapi tidak mendapat kesempatan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan arahan pemberdayaan ekonomi daerah,” katanya.
Respons DPRD Probolinggo
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al-Fatih, mengatakan bahwa ketentuan penggunaan penyedia lokal tidak bersifat wajib dalam sistem pengadaan.
“Seluruh proses saat ini berbasis e-katalog versi 6. Mekanisme penunjukan langsung juga tidak mensyaratkan penggunaan penyedia lokal,” kata Al-Fatih saat dikonfirmasi.
Namun, AMPP menilai pernyataan tersebut menunjukkan sikap DPRD yang dinilai kurang memberi perhatian pada keberpihakan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo.
Selisih Pagu dan HPS Disorot
AMPP turut menyoroti selisih signifikan antara pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sejumlah proyek. Selisih tersebut, kata Luthfi, membuka ruang pertanyaan mengenai perencanaan dan penetapan HPS.
“Ketika HPS turun jauh dari pagu, publik berhak mengetahui siapa yang menyusun dan apa dasar perhitungannya. Ruang selisih yang terlalu besar sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut menjadi indikator yang sering ditemukan pada kasus permainan proyek di sejumlah daerah.
Siapkan Data untuk Potensi Laporan Hukum
Luthfi memastikan bahwa AMPP tengah menyiapkan data komprehensif terkait enam proyek tersebut, termasuk analisis pemenang tender, proses pemilihan, hingga perbandingan pagu dan HPS. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, AMPP berencana membawa temuan tersebut ke jalur hukum.
“Apabila data lengkap nanti mengarahkan pada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya melalui proses hukum. Ini berpotensi menjadi kasus yang cukup besar,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD harus memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Probolinggo.
“Gedung DPRD adalah rumah rakyat, sehingga wajar jika publik mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pola pemenang tender yang terjadi,” kata Luthfi.
Hingga kini, belum ada keterangan tambahan dari pihak DPRD terkait desakan AMPP untuk membuka data secara lebih transparan mengenai proses pengadaan enam proyek tersebut. **Red**