Kabupaten Bekasi | Batas penghasilan dasar untuk menentukan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan ini menjadi acuan umum bagi pekerja yang memenuhi persyaratan program. Namun, batas tersebut dapat lebih tinggi bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) melampaui Rp3,5 juta. Dalam kondisi itu, nilai UMK di wilayah kerja digunakan sebagai dasar penetapan batas penghasilan, sehingga ketentuan BSU dapat menyesuaikan keadaan upah minimum setempat.
Penyesuaian berdasarkan wilayah ini membuat batas penghasilan tidak selalu seragam di seluruh Indonesia. Pekerja yang memiliki penghasilan di atas Rp3,5 juta belum tentu otomatis berada di luar batas yang berlaku, apabila UMK di daerah tempatnya bekerja memang lebih tinggi. Penilaiannya perlu memperhatikan wilayah kerja dan ketentuan upah minimum yang ditetapkan di daerah tersebut. Karena itu, calon penerima sebaiknya merujuk pada besaran upah minimum yang berlaku, bukan hanya membandingkan penghasilannya dengan angka dasar nasional.
Jika suatu kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP). Dengan demikian, ada dasar pengganti yang tetap dapat dipakai untuk menentukan batas penghasilan di wilayah tanpa ketetapan UMK. Nilai upah minimum yang dijadikan acuan tersebut kemudian dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh. Pembulatan ini berarti nilai yang belum mencapai kelipatan seratus ribu berikutnya dinaikkan ke kelipatan tersebut, bukan diturunkan ke angka yang lebih rendah.
Ketentuan mengenai batas penghasilan dan penggunaan UMK atau UMP ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji/upah. Ketentuan tertulis tersebut menjadi landasan bagi penerapan batas penghasilan BSU 2026 di berbagai daerah. Oleh sebab itu, perbedaan nominal yang dapat muncul antardaerah mengikuti aturan upah minimum wilayah masing-masing, dengan tetap mengacu pada mekanisme pembulatan yang ditentukan dalam regulasi.Besaran batas penghasilan untuk menentukan kelayakan BSU 2026 dapat berbeda menurut wilayah kerja. Karena itu, batas Rp3,5 juta tidak selalu menjadi angka tertinggi yang digunakan di semua daerah. Sejumlah contoh menunjukkan bahwa pekerja dengan penghasilan di atas nominal tersebut masih dapat berada dalam batas yang berlaku di wilayahnya, sesuai acuan upah yang digunakan. Perbedaan angka ini perlu dipahami sebagai penyesuaian berdasarkan wilayah, bukan satu ketentuan nominal yang seragam bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Di Jakarta, batas penghasilan yang disebutkan mencapai Rp5,8 juta per bulan. Angka itu mengacu pada UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, yang kemudian dibulatkan ke atas. Di kawasan Bekasi, batasnya tercatat Rp6 juta per bulan, baik untuk Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi. Sementara itu, Kabupaten Karawang memiliki batas Rp5,9 juta. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa acuan di beberapa wilayah dapat berada cukup jauh di atas Rp3,5 juta, sehingga lokasi kerja menjadi informasi penting saat pekerja menilai batas penghasilan yang relevan.
Di luar wilayah tersebut, Kota Batam disebut memiliki batas Rp5,4 juta per bulan, sedangkan Kota Surabaya memiliki batas Rp5,3 juta. Angka-angka ini merupakan contoh yang tercantum dalam bahan sumber, bukan daftar lengkap seluruh daerah yang mempunyai batas lebih tinggi dari Rp3,5 juta. Oleh sebab itu, pekerja sebaiknya tidak menganggap nilai dari satu kota berlaku otomatis di kota atau kabupaten lain. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan memperhatikan wilayah kerja dan ketentuan resmi yang berlaku untuk program BSU 2026. Dengan membandingkan penghasilan bulanan terhadap acuan wilayah yang tepat, pekerja dapat memperoleh gambaran awal secara lebih akurat, tanpa menyimpulkan kelayakan hanya dari satu angka nasional atau contoh daerah tertentu.
Selain memenuhi batas penghasilan yang berlaku di wilayah masing-masing, calon penerima BSU 2026 perlu memenuhi sejumlah persyaratan identitas dan status kepesertaan. Ketentuan ini membantu memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang sesuai dengan kriteria program. Karena itu, pekerja sebaiknya memeriksa data pribadi dan kepesertaan sebelum mengandalkan informasi mengenai ambang upah di daerahnya.
Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah. Data kependudukan yang tercatat perlu sesuai dengan identitas pekerja agar proses pencocokan administrasi dapat berjalan baik. Jika terdapat perbedaan nama, nomor identitas, atau informasi lain dokumen kependudukan dan data kepesertaan, pekerja dapat memeriksa serta memperbaruinya melalui kanal resmi yang tersedia.
Persyaratan lainnya adalah tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Status aktif menjadi salah satu dasar pemeriksaan kelayakan, sehingga pekerja perlu memastikan kepesertaannya tidak terputus pada periode yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penilaian juga berkaitan dengan laporan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, bukan semata-mata perkiraan penghasilan yang disampaikan pekerja secara pribadi.
Upah acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian, angka yang tercatat dalam laporan perusahaan dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pekerja berada dalam batas penghasilan yang berlaku. Bila pelaporan belum mencerminkan kondisi terkini, pekerja dapat meminta penjelasan kepada pemberi kerja mengenai pembaruan data tersebut.
BSU juga tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri. Pekerja dari kelompok tersebut tidak termasuk sasaran bantuan, sekalipun penghasilan atau domisilinya tampak memenuhi batas wilayah. Memenuhi seluruh persyaratan tidak otomatis menjamin bantuan diterima, karena data tetap perlu diverifikasi sesuai ketentuan program. Oleh sebab itu, calon penerima disarankan merujuk pada informasi resmi dan memastikan data kependudukan, pekerjaan, upah, serta kepesertaan tercatat secara konsisten.
Besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, nilai bantuan untuk setiap penerima selama keseluruhan periode tersebut mencapai Rp900.000. Perhitungan ini berasal dari nominal bulanan yang dikalikan dengan tiga bulan, bukan dari pembayaran Rp300.000 yang diberikan tiga kali secara terpisah. Ketentuan nominal dan durasi tersebut menjadi dasar untuk memahami jumlah bantuan yang diterima dalam satu rangkaian penyaluran.
Pembayaran BSU dilakukan sekaligus, sehingga penerima memperoleh total Rp900.000 dalam satu pembayaran. Karena itu, nominal yang masuk sekaligus berbeda dari besaran bantuan yang ditetapkan untuk satu bulan. Jika membandingkan informasi mengenai BSU, penting untuk membedakan nilai bulanan dari total bantuan untuk tiga bulan agar tidak keliru menafsirkan jumlah yang dimaksud. Perhitungan tersebut menjelaskan besaran bantuan per penerima; angka itu sendiri tidak menunjukkan total dana yang akan disalurkan di suatu daerah.
Jumlah keseluruhan penyaluran dapat berbeda menurut banyaknya pekerja yang memenuhi persyaratan di masing-masing daerah. Sebagai gambaran perhitungan, total bantuan di suatu wilayah bergantung pada jumlah penerima yang memenuhi ketentuan dikalikan nilai bantuan sebesar Rp900.000 per orang. Oleh sebab itu, nilai agregat untuk wilayah tertentu tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan nominal bantuan per pekerja. Penyaluran tetap mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan serta ketersediaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
