JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Partai Golkar memastikan Prabowo Subianto telah ditetapkan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2029. Sikap tersebut disampaikan sebagai keputusan resmi partai mengenai sosok yang akan menjadi kandidat dalam pemilihan mendatang. Dengan penetapan itu, Golkar menyatakan telah menentukan calon presiden, sementara pembahasan mengenai calon wakil presiden belum menghasilkan keputusan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Doli menegaskan bahwa keputusan terkait calon presiden sudah dibuat. Pernyataan itu sekaligus memperjelas posisi Golkar dalam menghadapi Pilpres 2029, yakni menetapkan Prabowo Subianto sebagai kandidat untuk posisi tertinggi dalam pemilihan tersebut.
Meski keputusan mengenai calon presiden telah ditetapkan, Golkar belum menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa keputusan mengenai posisi tersebut akan ditentukan kemudian. Dengan demikian, sikap resmi Golkar saat ini baru mencakup penetapan Prabowo sebagai calon presiden, sedangkan nama calon wakil presiden masih menunggu keputusan lebih lanjut dari partai.
Penetapan ini menunjukkan bahwa Golkar telah mengambil keputusan untuk bagian utama pencalonan pada Pilpres 2029. Namun, partai masih menyisakan satu posisi yang belum diputuskan, yaitu calon wakil presiden. Karena itu, informasi yang disampaikan Doli menegaskan dua hal: Prabowo Subianto telah ditetapkan sebagai calon presiden, dan pendampingnya belum ditentukan. Kedua hal tersebut menjadi inti sikap Golkar yang disampaikan kepada publik melalui keterangan di Kompleks Parlemen.
Penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan diusung Golkar pada Pemilu 2029 belum diikuti dengan keputusan mengenai calon wakil presiden. Hingga saat ini, partai tersebut belum menetapkan ataupun membahas nama yang akan direkomendasikan untuk mendampingi Prabowo. Dengan demikian, pembahasan mengenai pasangan calon masih berada pada tahap yang berbeda dari penetapan calon presiden.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Golkar menentukan posisi calon wakil presiden. Pertimbangan tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan perkembangan politik, kebutuhan koalisi, serta arah pencalonan yang akan dibangun. Karena prosesnya belum memasuki tahap pembahasan nama, belum ada rekomendasi resmi dari Golkar terkait sosok pendamping Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk mengusung calon presiden tidak secara otomatis mencakup penetapan calon wakil presiden. Kedua posisi itu memiliki tahapan pembahasan dan pertimbangan masing-masing. Golkar baru menyampaikan sikap mengenai calon presiden, sementara agenda untuk menentukan calon wakil presiden masih menunggu proses lebih lanjut di internal partai dan dalam pembicaraan politik yang relevan.
Selain itu, keputusan akhir mengenai pasangan calon tetap berada di tangan Prabowo Subianto. Artinya, meskipun Golkar telah menetapkan dukungan terhadap Prabowo sebagai calon presiden, penentuan siapa yang akan mendampinginya belum menjadi keputusan partai. Golkar masih perlu menunggu perkembangan serta melakukan berbagai pertimbangan sebelum mengambil sikap resmi mengenai calon wakil presiden. Sampai keputusan tersebut dibuat, posisi pendamping Prabowo masih terbuka dan belum ditetapkan.
Partai Golkar menegaskan bahwa perhatian utama partai saat ini diarahkan untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalankan tanggung jawabnya. Penetapan Prabowo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2029 tidak membuat Golkar mengabaikan kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan. Dukungan terhadap pemerintahan menjadi bagian penting dari sikap politik partai, terutama agar penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara efektif dan tujuan pemerintahan dapat diwujudkan.
Ahmad Doli menyampaikan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar telah diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran. Arahan tersebut berlaku bagi unsur partai di berbagai tingkatan, sehingga dukungan tidak berhenti pada keputusan politik di tingkat pusat. Setiap kader diharapkan mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya untuk membantu memastikan program pemerintah dapat terlaksana. Dengan dukungan tersebut, Golkar ingin agar manfaat kehadiran pemerintahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Sikap ini menunjukkan bahwa peran Golkar tidak semata-mata berkaitan dengan pencalonan Prabowo untuk kontestasi politik mendatang. Partai juga menempatkan keberhasilan pemerintahan yang sedang berjalan sebagai perhatian penting. Pencalonan dan dukungan politik dipandang berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga pemerintahan tetap dapat bekerja dan memenuhi harapan publik. Karena itu, jajaran partai diarahkan untuk memberikan dukungan yang konstruktif, bukan hanya menyampaikan keputusan mengenai calon presiden.
Prioritas tersebut turut menjelaskan posisi Golkar dalam dinamika politik nasional saat ini. Partai berupaya memperkuat dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran sambil mempersiapkan langkah politik untuk masa mendatang. Adapun persoalan mengenai calon wakil presiden belum menjadi keputusan, sehingga perhatian Golkar masih difokuskan pada dukungan terhadap pemerintahan yang sedang menjalankan mandatnya. Bagi partai, keberhasilan pemerintahan menjadi dasar penting untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat dari proses politik yang telah berlangsung.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menghadapi kontestasi politik berikutnya. Penilaian tersebut akan bergantung pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat selama masa jabatan berlangsung.
Menurut pandangan Doli, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga. Program yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan ekonomi, menjaga stabilitas, serta menjawab kebutuhan publik dapat membentuk persepsi positif terhadap kepemimpinan nasional. Kinerja semacam itu juga berpotensi menjadi modal politik bagi partai-partai yang berada di dalam pemerintahan.
Apabila pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil menjalankan mandatnya, pasangan tersebut patut dipertimbangkan untuk kembali direkomendasikan secara berpasangan pada pemilihan presiden mendatang. Pertimbangan itu tentu tidak berdiri sendiri, karena tetap perlu memperhatikan dinamika politik, aspirasi masyarakat, evaluasi partai, serta perkembangan koalisi yang terbentuk menjelang pemilu.
Doli menekankan bahwa keputusan mengenai pasangan calon, terutama posisi calon wakil presiden, biasanya tidak ditetapkan terlalu jauh dari jadwal pendaftaran. Penentuan tersebut memerlukan pembicaraan partai-partai politik yang akan menjadi pengusung, termasuk proses penyelarasan kepentingan, pembagian peran, dan kesepakatan mengenai arah koalisi.
Atas dasar itu, Partai Golkar belum membuka pembahasan lebih jauh mengenai posisi calon wakil presiden untuk agenda politik 2029. Partai tersebut masih menempatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan perkembangan komunikasi antarpartai sebagai tahapan yang perlu dilalui sebelum keputusan mengenai komposisi pasangan calon dibicarakan secara resmi.
