Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 29 September 2026 — Aparat mengamankan total 89 kilogram sabu dalam rangkaian pengungkapan di kawasan Seaport Interdiction Bakauheni. Pengungkapan tersebut terbagi dalam dua perkara berbeda yang sama-sama menunjukkan adanya upaya membawa narkotika dari Sumatera menuju Jawa melalui jalur penyeberangan.
Perkara pertama ditangani melalui penyitaan 39 kilogram sabu. Dalam penindakan ini, petugas turut mengamankan 1.929 pcs etomidate dan 8,4 liter etomidate cair. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara tersebut. Penanganan di area pelabuhan menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap arus penumpang dan kendaraan yang hendak menyeberang melalui Bakauheni.
Perkara kedua diungkap oleh Polres Lampung Selatan. Dari penanganan kasus ini, polisi menyita 50 kilogram sabu dan menangkap tiga tersangka. Jika digabungkan, kedua perkara itu menghasilkan penyitaan 89 kilogram sabu, dengan seluruh barang bukti diamankan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.
Nilai ekonomis sabu yang disita dalam dua pengungkapan tersebut ditaksir mencapai Rp191,187 miliar. Besarnya nilai itu menggambarkan skala peredaran narkotika yang berhasil dicegah sebelum barang terlarang tersebut melanjutkan perjalanan ke wilayah tujuan di Jawa.
Pengamanan di Seaport Interdiction Bakauheni juga memperlihatkan peran pelabuhan sebagai titik pemeriksaan strategis dalam memutus rantai distribusi narkotika antarpulau. Meski berasal dari dua perkara yang berbeda, seluruh tindakan penegakan hukum itu berangkat dari upaya yang sama, yakni mencegah sabu beredar lebih luas dan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengirimannya.
Polisi menduga pengiriman 89 kilogram sabu dari Sumatera menuju Jawa dilakukan secara bertahap, bukan dalam satu kali perjalanan. Pola tersebut diduga berkaitan dengan upaya jaringan mempersiapkan stok narkotika untuk memenuhi kebutuhan peredaran menjelang Tahun Baru 2027. Dengan mengatur pengiriman dalam beberapa tahap, jaringan dapat menyalurkan barang secara lebih tersebar melalui jalur Sumatera sebelum memasuki wilayah tujuan di Jawa.
Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Dodi Suryadin menyampaikan dugaan tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menurut keterangan polisi, jaringan diduga menggunakan sejumlah kendaraan dalam waktu yang berdekatan. Setelah kendaraan pertama berangkat, kendaraan berikutnya kemudian dikirim, sehingga pengiriman berlangsung secara berurutan dan tidak terkonsentrasi pada satu perjalanan.
Strategi itu, sebagaimana dijelaskan Dodi, diduga dirancang untuk meningkatkan kemungkinan sebagian barang lolos dari pemeriksaan. Apabila satu kendaraan dihentikan dan muatannya diamankan polisi, kendaraan lain yang telah lebih dahulu berangkat atau dikirim setelahnya masih berpeluang mencapai tujuan. Dengan demikian, jaringan tetap memiliki kemungkinan memperoleh keuntungan dari bagian barang yang berhasil melewati pemeriksaan, meskipun sebagian pengiriman terhenti akibat penindakan.
Pola pengiriman bertahap tersebut juga menunjukkan dugaan bahwa jaringan tidak hanya mengandalkan satu jalur pengangkutan pada satu waktu. Namun, polisi belum menyebutkan jumlah pasti perjalanan maupun kendaraan yang digunakan dalam rangkaian pengiriman itu. Keterangan mengenai penggunaan beberapa kendaraan dalam waktu berdekatan menjadi dasar untuk menggambarkan cara jaringan mengurangi risiko kerugian sekaligus menjaga ketersediaan stok yang diduga dipersiapkan menjelang pergantian tahun.
Pengembangan perkara pertama membuka indikasi adanya mata rantai narkotika yang lebih luas daripada sekadar pengiriman antardaerah. Penyidik menemukan petunjuk mengenai kemungkinan keterhubungan pasokan dari Malaysia menuju Indonesia. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menelusuri dugaan peran jaringan lintas negara yang diduga mengatur pemasukan, penerimaan, dan pengiriman barang secara bertahap. Namun, keterlibatan pihak tertentu di luar Indonesia serta hubungan langsung dengan jaringan internasional masih berada dalam tahap pendalaman. Sampai titik ini, fakta yang telah dipastikan adalah adanya penyitaan narkotika dalam rangkaian perkara, sedangkan asal pasokan dan struktur organisasi di baliknya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Berdasarkan arah penyidikan, Malaysia diduga menjadi salah satu jalur masuk narkotika ke Indonesia. Setelah memasuki wilayah Indonesia, barang tersebut diduga bergerak menuju Aceh sebelum dikirim melalui jalur darat ke sejumlah daerah lain. Pola itu mengarah pada dugaan penggunaan rute peredaran dari Aceh dan Medan menuju Pulau Jawa. Pengiriman yang dilakukan secara bertahap dapat menunjukkan upaya untuk membagi risiko, menghindari perhatian aparat, serta menyesuaikan distribusi dengan jaringan penerima di setiap wilayah. Meski demikian, dugaan rute tersebut tidak boleh disamakan dengan fakta penyitaan, karena penyidik masih mencocokkan keterangan tersangka, barang bukti, dan informasi mengenai perjalanan pengiriman.
Dodi menjelaskan bahwa Lampung merupakan salah satu jalur lintas peredaran narkotika dari Aceh dan Medan menuju Jawa. Posisi wilayah tersebut dinilai strategis karena berada pada lintasan distribusi menuju Pulau Jawa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai titik persinggahan atau penghubung antardaerah. Penjelasan ini memperkuat arah pengembangan perkara, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan seluruh jaringan maupun setiap titik yang diduga digunakan. Penyidik masih perlu memastikan siapa pengendali, pengirim, penerima, dan pihak lain yang mungkin berperan dalam mata rantai tersebut. Dengan demikian, penyitaan merupakan fakta hukum yang telah terjadi, sedangkan dugaan jalur Malaysia–Aceh–Medan–Lampung–Jawa dan indikasi jaringan terorganisasi masih menjadi materi penyelidikan serta pembuktian.
Setelah pengungkapan pengiriman 89 kilogram sabu tersebut, Polda Lampung meningkatkan pengawasan pada jalur penyeberangan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu titik perhatian karena kawasan ini merupakan jalur penting bagi pergerakan orang, kendaraan, dan barang menuju Pulau Jawa. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan yang lebih cermat, pemantauan terhadap pola perjalanan, serta pertukaran informasi petugas di lapangan dan satuan terkait. Langkah tersebut ditujukan untuk mempersempit ruang gerak jaringan distribusi narkotika tanpa mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan logistik yang sah.
Selain memperkuat pengamanan di jalur domestik, penyidik juga berkoordinasi dengan Interpol dan kepolisian negara terkait. Kerja sama lintas negara itu diperlukan untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan pemasok, perantara, pengirim, dan pihak lain yang diduga berperan dalam rantai distribusi. Pertukaran data mengenai identitas, komunikasi, perjalanan, serta pola transaksi diharapkan dapat membantu aparat membongkar jaringan secara lebih menyeluruh. Setiap informasi yang diperoleh tetap akan diverifikasi melalui prosedur hukum dan alat bukti yang sah.
Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pengendali utama di balik pengiriman bertahap tersebut. Aparat mendalami peran setiap pihak yang telah diperiksa, termasuk kemungkinan adanya struktur jaringan yang lebih luas dan penggunaan modus serupa pada waktu berbeda. Kemungkinan pengiriman lain juga menjadi bagian dari pendalaman penyidik, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum didukung bukti yang memadai. Polda Lampung menegaskan bahwa seluruh langkah lanjutan akan diarahkan pada pengungkapan alur dana, sumber pasokan, jalur distribusi, serta pihak yang mengatur operasi. Dengan pendekatan tersebut, penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan kurir, melainkan berupaya memutus jaringan hingga tingkat pengendali dan mencegah jalur Sumatera-Jawa kembali dimanfaatkan untuk peredaran narkotika.
