Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah kabar bahwa transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan otomatis dikenai pajak mulai 9 November 2026. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak mencerminkan adanya kebijakan pajak baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transfer. Dengan demikian, isu mengenai penerapan pajak otomatis pada tanggal tersebut dibantah dalam pernyataannya.
Penegasan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa, 3 November. Dalam kesempatan tersebut, ia meluruskan informasi yang mengaitkan tanggal 9 November 2026 dengan pengenaan pajak atas perpindahan uang antarbank maupun transaksi menggunakan dompet digital. Pernyataan utamanya adalah bahwa tidak ada kebijakan pajak baru yang menetapkan PPN untuk setiap transfer.
Kabar yang dibantah itu menyebut transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan dikenai pajak secara otomatis mulai tanggal yang disebutkan. Suahasil menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan baru seperti itu. Karena itu, informasi mengenai PPN yang dikenakan pada setiap transfer tidak sesuai dengan penegasan yang ia sampaikan dalam konferensi pers KSSK tersebut.
Pokok klarifikasi Suahasil berfokus pada dua hal: kabar tentang pemberlakuan otomatis mulai 9 November 2026 dibantah, dan tidak ada kebijakan pajak baru yang mengenakan PPN atas setiap transfer. Pernyataan itu mencakup transfer antarbank serta transaksi dompet digital sebagaimana disebut dalam isu yang beredar. Ia menyampaikan bantahan tersebut di Jakarta, dalam konferensi pers KSSK pada Selasa, 3 November.
Dengan demikian, inti pernyataan Menteri Keuangan adalah membantah adanya pajak otomatis atas transfer antarbank dan transaksi dompet digital mulai 9 November 2026. Suahasil juga menegaskan tidak ada kebijakan baru yang memberlakukan PPN pada setiap transfer. Klarifikasi itu disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta pada Selasa, 3 November, sebagai tanggapan atas kabar tersebut.
Tanggal 9 November yang disebut dalam pemberitaan merujuk pada penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Penjelasan ini penting agar tanggal tersebut tidak ditafsirkan sebagai awal pemberlakuan pajak menyeluruh atas setiap perpindahan dana masyarakat. Sistem yang dimaksud memiliki ruang lingkup khusus, yaitu transaksi digital yang berasal dari luar negeri dan masuk dalam ketentuan terkait.
Suahasil menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan bagian dari pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Dengan demikian, penerapan sistem tersebut perlu dipahami dalam konteks ketentuan yang mengaturnya, bukan sebagai kebijakan yang otomatis mengenakan pajak pada semua aktivitas transfer. Penyebutan tanggal pelaksanaan berkaitan dengan berjalannya mekanisme pemungutan untuk kategori transaksi digital luar negeri yang menjadi sasaran peraturan.
Perbedaan ruang lingkup ini memisahkan transaksi digital lintas negara dari transfer biasa yang dilakukan masyarakat. Mengirim uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, misalnya, tidak serta-merta menjadi transaksi yang dimaksud hanya karena dana berpindah. Begitu pula pemindahan saldo melalui dompet digital tidak otomatis termasuk dalam SPP-TDLN semata-mata karena dilakukan secara elektronik. Cara pembayaran atau penggunaan aplikasi digital saja tidak menentukan bahwa suatu transaksi terkena pajak tersebut.
Karena itu, masyarakat sebaiknya membedakan transfer domestik sehari-hari dan transaksi digital luar negeri yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026. Isu bahwa mulai 9 November seluruh transfer antarbank atau transaksi dompet digital akan dipajaki tidak sesuai dengan penjelasan mengenai sasaran sistem ini. Fokusnya adalah pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, bukan pengenaan pajak umum atas perpindahan dana pribadi. Untuk menilai transaksi tertentu, rujukan yang tepat adalah ketentuan resmi dan penjelasan otoritas mengenai cakupan serta mekanisme SPP-TDLN, bukan sekadar tanggal penerapannya atau fakta bahwa transaksi berlangsung secara digital.
SPP-TDLN dijelaskan sebagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak. Dengan demikian, pokok kebijakan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PPN pada ruang lingkup transaksi yang telah memenuhi ketentuan sebagai objek pajak, bukan dengan pengenaan pajak secara umum terhadap setiap aliran uang. Penjelasan tersebut penting agar tujuan kebijakan tidak disalahartikan sebagai perluasan kewajiban pajak ke seluruh aktivitas keuangan masyarakat.
Batas cakupan itu juga menjadi bagian utama dalam meluruskan isu mengenai transfer dan penggunaan dompet digital. Adanya perpindahan dana, atau pemakaian sarana pembayaran digital, tidak dengan sendirinya berarti transaksi tersebut dikenai PPN melalui SPP-TDLN. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memajaki seluruh perpindahan dana masyarakat. Karena itu, penyebutan transfer atau dompet digital dalam perbincangan publik perlu dibedakan dari sasaran pemungutan yang diterangkan, yaitu transaksi digital luar negeri yang memang merupakan objek pajak. Tanpa pembedaan ini, tujuan administrasi pemungutan dapat tertukar dengan anggapan bahwa setiap dana yang bergerak akan terkena pajak.
Penegasan mengenai sasaran kebijakan membantu masyarakat memahami bahwa yang dibicarakan adalah efektivitas pemungutan PPN dalam lingkup objek pajak, bukan pajak atas semua transaksi ataupun saldo yang melewati layanan tertentu. Informasi yang tersedia tidak merinci jenis transaksi atau pihak yang dikenai pajak, sehingga cakupannya tidak semestinya diperluas dengan asumsi tambahan. Penjelasan yang cermat cukup berpegang pada batas tersebut: SPP-TDLN ditujukan untuk mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang termasuk objek pajak, sementara perpindahan dana masyarakat secara keseluruhan bukan sasaran kebijakan. Dengan memahami perbedaan ini, pembaca dapat menilai isu tersebut sesuai keterangan yang ada dan tidak menyamakan setiap penggunaan kanal digital dengan kewajiban membayar PPN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan transfer uang dan dompet digital bukan kebijakan baru. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022, yang mengatur aspek perpajakan atas penyelenggaraan teknologi finansial. Karena itu, pembahasan mengenai pajak pada layanan tersebut perlu dibedakan dari anggapan bahwa setiap uang yang dikirim melalui aplikasi akan dipotong pajak. Penjelasan Suahasil merujuk pada jenis jasa yang diberikan penyedia layanan serta imbalan yang diterima atas jasa tersebut, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Objek PPN dalam konteks ini adalah imbalan atas jasa tertentu, bukan seluruh nominal dana yang dipindahkan oleh pengguna. Sebagai contoh, apabila penyedia mengenakan biaya administrasi atau biaya layanan dalam transaksi tertentu, imbalan tersebut dapat menjadi dasar pengenaan PPN apabila memenuhi ketentuan. Sebaliknya, jumlah pokok uang yang dikirim seorang nasabah kepada penerima tidak serta-merta menjadi objek pajak hanya karena transaksi dilakukan melalui layanan transfer atau dompet digital. Dengan kata lain, nilai transaksi dan biaya atas jasa merupakan dua komponen berbeda, sehingga keduanya tidak semestinya dianggap sebagai dasar pengenaan pajak yang sama.
Penjelasan tersebut juga menegaskan pentingnya melihat bentuk layanan dan biaya yang benar-benar dikenakan dalam suatu transaksi. Tidak semua aktivitas pengguna otomatis menghasilkan imbalan jasa yang menjadi objek PPN; penerapan pajak bergantung pada adanya jasa serta imbalan yang memenuhi persyaratan dalam aturan. Pengguna dapat memeriksa rincian biaya pada informasi transaksi atau ketentuan layanan dari penyedia untuk mengetahui apakah terdapat biaya tertentu.
Baca juga: Pengawasan Digital Kemenhub Ungkap Kepatuhan Operator Bus AKAP di Terminal Tipe A | Proyeksi Beras hingga November 2026 Mencapai 7,06 Juta Ton, NTP September Menguat
279 kunjungan
