PROBOLINGGO — Kritik sejumlah aktivis terhadap rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 di Kabupaten Probolinggo mendapat respons langsung dari Bupati Probolinggo, Gus Haris, setelah media melakukan konfirmasi terkait polemik kegiatan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil menyoroti rencana event lari yang digelar di ruas jalan tol wilayah Probolinggo tersebut. Mereka menilai penyelenggaraan kegiatan kurang sensitif terhadap kondisi sebagian warga yang masih menghadapi dampak banjir serta persoalan infrastruktur di beberapa wilayah.
Menanggapi hal itu, Gus Haris menegaskan bahwa SAE Run Highway 2026 bukan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melainkan kegiatan yang digagas komunitas dan event organizer (EO). Pemerintah daerah, kata dia, hanya memberikan dukungan terbatas.
“Perlu kami tegaskan, ini bukan event resmi Pemkab. Kegiatan ini diinisiasi komunitas dan EO, sementara pemerintah kabupaten bersama pihak terkait sifatnya hanya supporting,” ujar Gus Haris saat dikonfirmasi media, Minggu (8/2/26)
Ia juga memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah. Seluruh mekanisme pelaksanaan, termasuk pendaftaran peserta, sepenuhnya dikelola oleh pihak penyelenggara.
“Ini tidak memakai anggaran pemerintah. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan murni oleh komunitas dan EO,” katanya.
Menurut Gus Haris, dukungan yang diberikan pemerintah daerah didasari pertimbangan positif, terutama sebagai upaya memperkenalkan potensi Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat luas. Ia menyebut peserta kegiatan tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Indonesia.
“Ini kesempatan mengenalkan Probolinggo lebih luas. Ada peserta dari berbagai daerah seperti Makassar, Kendari, dan kota lainnya. Ini menjadi warna baru untuk membangun silaturahmi, hidup sehat, sekaligus promosi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui Kabupaten Probolinggo saat ini masih menghadapi sejumlah bencana, termasuk banjir di beberapa wilayah. Namun menurutnya, dukungan terhadap kegiatan positif masyarakat tetap dapat diberikan selama tidak mengganggu penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami memahami kondisi masyarakat yang sedang menghadapi bencana, tidak hanya di Probolinggo tetapi juga di daerah lain. Namun pemerintah juga punya kewajiban mendukung kegiatan positif yang mengajak masyarakat sehat, mempererat silaturahmi, sekaligus mengenalkan potensi daerah,” katanya.
Terkait penggunaan slogan atau label “SAE” dalam kegiatan tersebut, Gus Haris menilai hal itu tidak menjadi persoalan selama membawa dampak positif dan tidak membebani anggaran daerah.
Ia kembali menegaskan bahwa meskipun terdapat keterlibatan sejumlah pihak dari pemerintah daerah dalam kapasitas tertentu, hal itu tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda resmi Pemkab Probolinggo.
“Sekali lagi, ini bukan event resmi pemerintah kabupaten. Pemerintah dan pihak terkait hanya mendukung,” tegasnya.
Sebelumnya, kritik dari aktivis muncul karena momentum penyelenggaraan event dinilai kurang tepat di tengah kondisi sebagian masyarakat yang masih terdampak banjir serta adanya sorotan terhadap kondisi infrastruktur di beberapa wilayah.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyatakan tetap terbuka terhadap masukan masyarakat serta berkomitmen menjaga keseimbangan antara promosi daerah, kegiatan sosial, dan prioritas penanganan dampak bencana.
(Tim investigasi gabungan media online/**)