JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Danantara memperluas cakupan konsolidasi di sektor asuransi. Lembaga tersebut tidak hanya menargetkan penyelesaian konsolidasi perusahaan asuransi BUMN konvensional pada 2026, tetapi juga menyiapkan penggabungan perusahaan asuransi syariah. Perluasan ini menunjukkan bahwa agenda penataan industri asuransi BUMN mencakup dua kelompok usaha, yakni perusahaan berbasis konvensional dan perusahaan yang menjalankan prinsip syariah.
Rencana untuk perusahaan asuransi syariah itu akan mencakup tiga lini bisnis. Ketiganya adalah asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. Dengan demikian, konsolidasi yang disiapkan tidak terbatas pada satu jenis perlindungan atau segmen usaha tertentu, melainkan meliputi bidang-bidang utama dalam kegiatan asuransi syariah BUMN.
Untuk asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit, Danantara menyiapkan proses merger sebagai bagian dari rencana konsolidasi. Langkah tersebut menempatkan perusahaan asuransi syariah dalam cakupan agenda yang sama dengan perusahaan asuransi BUMN konvensional. Targetnya adalah memastikan ketiga lini bisnis tersebut masuk dalam pembahasan konsolidasi yang sedang disiapkan.
Pernyataan mengenai rencana itu disampaikan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria kepada wartawan. Ia menyampaikannya setelah menghadiri Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 yang bertajuk “Dua Tahun Danantara” di Jakarta Selatan pada Jumat (2/10). Keterangan tersebut menegaskan bahwa agenda Danantara mencakup persiapan merger perusahaan asuransi syariah, selain penyelesaian konsolidasi perusahaan asuransi BUMN konvensional pada 2026.
Dengan perluasan tersebut, sasaran konsolidasi Danantara mencakup perusahaan asuransi konvensional dan syariah, serta tiga bidang usaha syariah, yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. Rencana ini menjadi bagian dari penataan yang disiapkan untuk memperluas cakupan konsolidasi perusahaan asuransi BUMN.
Kebutuhan terhadap lini asuransi kredit syariah dikaitkan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Dony menjelaskan bahwa skema pembiayaan tersebut memerlukan dukungan penjaminan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan produk asuransi kredit syariah menjadi bagian yang dibutuhkan untuk melengkapi mekanisme penyaluran pembiayaan KUR yang menggunakan akad dan ketentuan sesuai syariah.
Dalam konteks tersebut, asuransi berfungsi sebagai penjaminan bagi pembiayaan yang disalurkan. Perannya tidak terpisah dari kebutuhan lembaga penyalur untuk memperoleh perlindungan atas pembiayaan KUR syariah melalui skema yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan tersebut. Karena itu, rencana penguatan lini asuransi kredit syariah diarahkan pada penyediaan layanan penjaminan yang dapat mendukung penyaluran KUR berbasis syariah tanpa mengubah prinsip yang menjadi dasar transaksinya.
Penjelasan mengenai lini ini menjadi bagian dari rencana konsolidasi asuransi syariah BUMN yang disiapkan Danantara. Rencana tersebut mencakup penguatan beberapa bidang usaha, termasuk asuransi kredit syariah, untuk merespons kebutuhan penjaminan yang muncul dalam pembiayaan syariah. Hubungan keduanya terletak pada fungsi asuransi sebagai penjamin bagi pembiayaan KUR syariah, sehingga produk yang disediakan perlu dirancang sesuai dengan skema dan ketentuan pembiayaan yang digunakan.
Rencana merger dalam sektor asuransi syariah BUMN tidak semata-mata diarahkan untuk mengurangi jumlah entitas yang beroperasi. Penataan tersebut juga dimaksudkan untuk membagi fokus bisnis secara lebih jelas berdasarkan jenis layanan yang diberikan, termasuk asuransi jiwa, asuransi umum, serta penjaminan. Dengan pembagian itu, setiap perusahaan hasil konsolidasi diharapkan memiliki mandat usaha yang lebih terarah dan dapat mengembangkan keahlian sesuai kebutuhan nasabah serta karakteristik risikonya.
Pemisahan fokus bisnis dinilai penting agar perusahaan tidak menjalankan terlalu banyak fungsi secara bersamaan tanpa strategi yang terintegrasi. Konsolidasi dapat membantu menyatukan sumber daya, memperkuat tata kelola, dan mengoptimalkan kapasitas permodalan. Pada saat yang sama, pengelompokan berdasarkan lini layanan diharapkan mendorong efisiensi operasional dan mengurangi potensi tumpang tindih produk maupun jaringan antarentitas. Penataan ini juga membuka ruang bagi perusahaan untuk membangun skala usaha yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan industri asuransi.
Arah tersebut sejalan dengan target Danantara yang sebelumnya disampaikan Dony, yakni mengonsolidasikan 15 BUMN di sektor asuransi menjadi tiga perusahaan pada 2026. Target itu merupakan rencana penataan, bukan hasil yang telah tercapai. Proses konsolidasi terhadap 15 perusahaan tersebut saat ini sedang berjalan dan akan terus didorong pada tahun tersebut melalui kajian struktur usaha, penentuan peran masing-masing entitas, serta penyelarasan aspek operasional dan tata kelola. Dengan demikian, sasaran pembentukan tiga perusahaan tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur, tetapi juga pada penciptaan kelompok usaha yang memiliki fokus layanan berbeda dan lebih mudah dikelola. Tahapan pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk regulator, manajemen perusahaan, dan pihak lain yang terdampak oleh perubahan struktur tersebut.
Konsolidasi asuransi syariah BUMN dipandang tidak semata-mata sebagai langkah untuk menyatukan sejumlah entitas atau membentuk struktur bisnis yang lebih terarah. Langkah tersebut juga berkaitan dengan agenda yang lebih luas, yakni memperkuat tata kelola industri asuransi di Indonesia. Danantara menilai sektor ini membutuhkan peningkatan pengelolaan agar setiap perusahaan dapat menjalankan fungsi, tanggung jawab, serta kegiatan usahanya secara lebih tertib.
Perhatian terhadap tata kelola menjadi penting karena industri asuransi mengelola dana dan memenuhi kewajiban jangka panjang kepada para pemegang polis. Karena itu, penataan kelembagaan perlu berjalan seiring dengan upaya memperjelas pengawasan, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Dalam konteks perusahaan asuransi syariah milik negara, pembenahan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan mengenai pengelompokan lini bisnis dan kemungkinan konsolidasi.
Komunikasi dengan regulator juga menjadi bagian dari proses tersebut. Dony disebut telah bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak dua kali untuk membicarakan sektor asuransi. Pertemuan itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai arah penataan industri melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Informasi mengenai pertemuan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembahasan yang lebih luas tentang pembenahan industri asuransi. Selain mengkaji struktur dan pengelompokan usaha, perhatian juga diarahkan pada kebutuhan untuk membangun tata kelola yang lebih kuat di tingkat perusahaan maupun sektor. Dengan demikian, rencana konsolidasi asuransi syariah BUMN berkaitan dengan agenda penataan industri yang turut dibicarakan melalui pertemuan Danantara dan OJK, tanpa mengungkapkan hasil pertemuan, keputusan regulator, ataupun jadwal pelaksanaan merger.
