Probolinggo – Isu pembangunan daerah, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, hingga keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan menjadi fokus dalam diskusi publik bertajuk “Pembangunan Daerah untuk Siapa? Pendidikan, Lapangan Kerja, Gen Z Bisa Apa?” yang digelar Titik Realitas, Gerakan Pemuda Progresif, dan Aliansi BEM Probolinggo Raya.
Forum tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, aktivis, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk membahas arah pembangunan di Kota dan Kabupaten Probolinggo. Diskusi juga menjadi wadah penyampaian gagasan serta kritik konstruktif terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Probolinggo Raya, Azam, mengatakan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur atau indikator pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan.
“Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan daerah, bukan hanya menjadi penonton,” ujar Azam dalam diskusi tersebut. Selasa (28/7/26)
Ia menilai masih terdapat tantangan dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kalangan muda. Menurutnya, kesempatan berkontribusi dalam pembangunan hendaknya dapat diakses secara setara oleh seluruh pemuda yang memiliki kapasitas dan integritas.
Azam juga menekankan bahwa generasi muda tidak seharusnya hanya dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan diberi kesempatan berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan daerah.
Dalam kesempatan itu, Azam turut menyoroti kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kota maupun Kabupaten Probolinggo. Ia menyampaikan pandangan bahwa organisasi olahraga idealnya tetap menjaga independensi agar fokus pada pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga.
Menurutnya, keterlibatan unsur politik dalam organisasi yang mengelola anggaran publik perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan.
“KONI merupakan rumah bagi atlet, pelatih, dan insan olahraga. Organisasi ini diharapkan dipimpin oleh figur yang memahami pembinaan olahraga serta mampu menjaga independensi organisasi,” katanya.
Azam juga mengajak mahasiswa dan Generasi Z untuk memperkuat fungsi kontrol sosial melalui kajian, penelitian, advokasi, dan penyampaian kritik yang berbasis data.
“Peran pemuda sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Kritik yang disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta akan menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Taufikur Rohman berpandangan bahwa paradigma pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masuknya investasi, maupun banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan APBD semestinya diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperluas jaminan sosial, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang benar-benar merasakan manfaat pembangunan tersebut. Jika masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, dan pelayanan dasar yang baik, maka evaluasi terhadap arah pembangunan menjadi penting,” kata Taufikur.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas pelibatan akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam penyusunan kebijakan publik agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua KOPRI PMII Probolinggo, Arina Rosada Nuriyah Murdiyanto, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan daerah.
Menurut Arina, keterlibatan perempuan di ruang publik tidak cukup hanya diukur dari jumlah representasi, tetapi juga harus didukung kualitas sumber daya manusia yang memadai.
“Tidak semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap berbagai kesempatan. Namun setiap perempuan memiliki peluang untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kapasitas diri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman organisasi menjadi modal penting bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Diskusi tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa pembangunan daerah akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Para narasumber juga menilai sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pewarta: Bng/Ed/**
Narasumber: Azam (Koordinator Daerah Aliansi BEM Probolinggo Raya), Taufikur Rohman (Pengamat Politik), Arina Rosada Nuriyah Murdiyanto (Ketua KOPRI PMII Probolinggo).
Respon (1)