Jakarta | Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kedatangannya berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi perhatian pihaknya. Hercules diterima oleh perwakilan kementerian, sehingga pertemuan tersebut berlangsung dalam lingkungan resmi ATR/BPN.
Peristiwa ini menempatkan persoalan pertanahan sebagai pokok agenda yang dibawa Hercules ke kementerian. ATR/BPN merupakan lembaga pemerintah yang menangani urusan agraria, tata ruang, dan pertanahan. Karena itu, kedatangan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak GRIB Jaya untuk menyampaikan persoalan sengketa lahan kepada perwakilan lembaga yang berwenang di bidang tersebut.
Informasi mengenai pertemuan itu menegaskan waktu kedatangan, identitas Hercules sebagai Ketua Umum GRIB Jaya, serta adanya penerimaan oleh perwakilan ATR/BPN. Rincian tentang jalannya pembicaraan, pihak yang secara khusus mewakili kementerian, maupun tanggapan yang disampaikan dalam pertemuan tidak dijelaskan. Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyebutkan hasil atau kesepakatan tertentu dari kunjungan tersebut.
Kunjungan Hercules berlangsung dalam konteks sengketa lahan, tetapi keterangan yang tersedia tidak merinci lokasi, luas, status kepemilikan, ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara. Rincian itu penting untuk memahami duduk persoalan secara utuh dan menilai langkah berikutnya. Tanpa informasi tambahan, uraian mengenai objek sengketa maupun proses penanganannya perlu tetap dibatasi pada hal-hal yang telah dikonfirmasi.
Selain itu, keterangan mengenai kedatangan tersebut tidak menjelaskan adanya pengerahan massa. Karena itu, kunjungan ini sebaiknya diberitakan sesuai informasi yang tersedia: Hercules datang ke kantor ATR/BPN pada Senin (19/10) untuk urusan sengketa lahan dan diterima oleh perwakilan kementerian. Penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait dapat memberikan konteks tambahan mengenai pokok sengketa dan tindak lanjut yang mungkin ditempuh.
Dalam menyampaikan sengketa tanah kepada ATR/BPN, Hercules menguraikan dua tuntutan yang menyangkut persoalan berbeda. Tuntutan pertama berkaitan dengan HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Ia meminta agar HD Arjuna Bowling dibatalkan. Istilah tersebut mengikuti penyebutan yang digunakan dalam keterangan Hercules, sehingga tidak diperluas atau diubah menjadi istilah lain. Permintaan itu merupakan bagian dari klaim yang ia ajukan kepada ATR/BPN, bukan penetapan bahwa pembatalan telah dilakukan atau bahwa suatu keputusan hukum telah terbit.
Tuntutan kedua berhubungan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Menurut keterangan Hercules, status lahan tersebut sebelumnya merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian disebut berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Ia meminta agar status tanah itu dikembalikan menjadi SHM. Dengan demikian, inti tuntutan yang disampaikan adalah pemulihan status hak sebagaimana yang ia nyatakan pernah berlaku, bukan sekadar permintaan penjelasan mengenai perubahan administrasi. Keterangan tersebut menggambarkan posisi Hercules dalam sengketa dan belum dengan sendirinya membuktikan riwayat ataupun dasar perubahan status hak atas lahan.
Kedua tuntutan itu perlu dipahami sebagai uraian Hercules tentang perkara yang ia ajukan. Bahan keterangan yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh hubungan kepemilikan, penguasaan, atau dasar hukum para pihak dan objek tanah yang disebut. Karena itu, hubungan lahan 65 hektare dengan PT Summarecon tidak dapat ditafsirkan lebih jauh, dan tidak tepat pula menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik atau pihak yang melakukan perubahan status. Demikian juga, penyebutan HD Arjuna Bowling tidak memberikan rincian tambahan mengenai dokumen atau proses yang menjadi dasar permintaan pembatalan.
Dengan membedakan kedua isu tersebut, pembaca dapat melihat ruang lingkup tuntutan yang disampaikan: pembatalan HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat, serta pengembalian status lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon dari HGB menjadi SHM. Keduanya masih merupakan permintaan yang diatribusikan kepada Hercules. Penilaian atas dasar dokumen, kronologi perubahan hak, pihak terkait, dan tindak lanjut ATR/BPN memerlukan keterangan atau bukti tambahan yang tidak dirinci dalam uraian tuntutan ini.
Hercules menyatakan bahwa GRIB Jaya memiliki dasar legalitas serta bukti yang, menurutnya, cukup untuk mengajukan tuntutan terkait sengketa tanah kepada ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa langkah organisasi tersebut bukan semata-mata klaim tanpa landasan, melainkan didasarkan pada dokumen dan keterangan yang mereka yakini relevan. Hercules tidak merinci seluruh bukti itu dalam pernyataannya, tetapi menyebut keberadaannya sebagai alasan GRIB Jaya meminta persoalan tersebut ditangani secara resmi. Dengan demikian, ia memandang pengajuan tuntutan sebagai upaya agar dasar hukum yang diklaim organisasi dapat diperiksa dan ditanggapi oleh pihak berwenang.
Menurut Hercules, legalitas yang dimiliki GRIB Jaya selama ini tidak memperoleh perhatian yang semestinya dari kementerian terkait. Ia menilai pihak kementerian telah mengabaikan dokumen yang mereka bawa, sehingga persoalan yang diajukan belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Hercules terhadap penanganan perkara, bukan kesimpulan independen mengenai kelengkapan dokumen ataupun proses pemeriksaan oleh ATR/BPN. Ia meminta agar bukti yang disampaikan ditelaah secara terbuka, dan agar penanganan sengketa dilakukan dengan mengacu pada aturan serta prosedur yang berlaku. Baginya, pemeriksaan yang jelas akan membantu menjawab apakah landasan legalitas yang diklaim dapat diterima dalam perkara tersebut.
Hercules juga mengkritik mutu pelayanan ATR/BPN. Ia mengaku menilai warga yang datang dengan membawa dokumen legalitas tidak selalu memperoleh pelayanan yang baik. Sebaliknya, ia menuduh bahwa orang yang membawa uang haram justru bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Tuduhan itu disampaikan sebagai pandangan Hercules dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah diverifikasi. Ia menggunakan kritik tersebut untuk menyoroti perlunya pelayanan yang adil, transparan, dan konsisten bagi semua pemohon, tanpa membedakan latar belakang atau kemampuan mereka. Menurutnya, dokumen yang diajukan warga patut diperiksa berdasarkan ketentuan, bukan diabaikan, sementara dugaan penyimpangan dalam pelayanan perlu ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini menambah tekanan agar lembaga terkait memberi penjelasan atas proses pelayanan dan menanggapi tuntutan yang diajukan GRIB Jaya secara resmi.
Hercules menjelaskan bahwa kedatangannya ke kantor ATR/BPN berkaitan dengan keinginannya menagih Menteri ATR, Nusron Wahid. Dalam pernyataannya, ia mengatakan ingin meminta penjelasan langsung kepada Nusron mengenai persoalan yang dibawanya. Hercules juga menyebut bahwa Nusron sedang dipanggil-panggil oleh KPK, tetapi ia mengaku tidak mengetahui keberadaan menteri tersebut. Ucapan itu disampaikan sebagai alasan yang ia kemukakan ketika menjelaskan maksud kedatangannya, bukan sebagai penetapan mengenai apa yang sedang dialami atau dilakukan oleh Nusron.
Pernyataan mengenai KPK dan keberadaan Nusron tersebut perlu dipahami secara cermat sebagai ucapan Hercules. Informasi itu tidak dengan sendirinya menjadi keterangan independen bahwa Nusron berstatus tertentu dalam suatu perkara, telah menerima panggilan resmi, atau berada di lokasi tertentu. Bagian yang dapat dipastikan dari konteks ini adalah bahwa Hercules menyampaikan klaim tersebut saat menerangkan alasan ia datang dan mencari Menteri ATR. Dengan demikian, klaim itu sebaiknya tidak diperlakukan sebagai konfirmasi dari KPK, ATR/BPN, maupun pihak lain yang berwenang.
Ucapan Hercules tersebut dikutip dari video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya pada Selasa (20/10). Dalam video itu, ia turut menjelaskan mengapa memilih datang sendiri untuk menyampaikan tuntutannya. Menurut penilaiannya, masyarakat sudah bosan dengan persoalan yang berlarut-larut, sementara masalah tersebut dianggapnya telah terang.
Baca juga: Penyelidikan KPK di Kantor Summarecon: Dokumen dan Bukti Sengketa Tanah yang Diamankan | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel
