Jakarta | Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, menilai ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen setiap tahun merupakan target yang sangat tinggi. Angka tersebut tergolong langka dalam sejarah perekonomian global karena hanya sedikit negara yang mampu mempertahankan laju pertumbuhan setinggi itu secara konsisten. Menurutnya, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan cepat biasanya membutuhkan kombinasi kebijakan yang tepat, kapasitas negara yang kuat, serta lingkungan ekonomi yang mampu mendorong produktivitas.
Robinson menyampaikan pandangan tersebut ketika menjadi pembicara kunci dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). Ia tidak menutup peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan target tersebut. Dengan jumlah penduduk besar, sumber daya ekonomi yang beragam, dan posisi strategis di kawasan, Indonesia memiliki modal penting untuk mempercepat pembangunan. Namun, peluang itu tidak berarti pertumbuhan 8 persen akan tercapai secara otomatis hanya melalui penetapan target atau kebijakan jangka pendek.
Menurut Robinson, fondasi utama yang perlu dibangun adalah institusi inklusif. Institusi semacam itu harus mampu menyediakan insentif yang mendorong masyarakat untuk bekerja, berinvestasi, berinovasi, dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, masyarakat perlu memperoleh peluang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya menjadi penerima manfaat dari pertumbuhan. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, pekerjaan produktif, dan proses pengambilan keputusan menjadi bagian penting dari fondasi tersebut. Jika institusi dapat menciptakan kesempatan secara lebih merata dan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, Indonesia akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengejar pertumbuhan tinggi sekaligus menjaga keberlangsungannya.
James Robinson menilai investasi, tabungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi merupakan pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi menambah kapasitas produksi, tabungan menyediakan sumber pembiayaan, pendidikan memperkuat kompetensi tenaga kerja, sedangkan teknologi meningkatkan produktivitas. Namun, seluruh modal tersebut tidak otomatis menghasilkan lompatan ekonomi. Dampaknya sangat bergantung pada kualitas institusi yang mengatur bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang dapat mengakses peluang, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara luas.
Institusi ekonomi yang inklusif menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku usaha berpartisipasi secara adil. Ciri utamanya lain akses pasar yang terbuka, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta aturan yang berlaku secara konsisten. Dalam kerangka seperti ini, usaha kecil memiliki kesempatan untuk berkembang, memperoleh pembiayaan, dan memasuki rantai pasok yang lebih luas. Pada saat yang sama, perusahaan besar tetap dapat berinovasi tanpa menggunakan kekuatan ekonomi untuk menutup ruang bagi pesaing. Mobilitas sosial pun lebih mungkin terjadi karena latar belakang keluarga tidak sepenuhnya menentukan peluang seseorang.
Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kesempatan ekonomi pada kelompok terbatas. Akses terhadap perizinan, modal, lahan, teknologi, atau pasar dapat dikendalikan oleh jaringan tertentu, sementara aturan diterapkan secara tidak setara. Kondisi tersebut mengurangi insentif untuk berinvestasi dan berinovasi karena pelaku ekonomi tidak memperoleh kepastian bahwa kerja kerasnya akan terlindungi. Negara juga kehilangan potensi dari masyarakat yang sebenarnya mampu menciptakan usaha, lapangan kerja, dan pengetahuan baru.
Karena itu, perhatian Robinson tidak berhenti pada target pertumbuhan sebesar 8 persen. Angka tersebut harus ditopang mekanisme kelembagaan yang memperluas kesempatan dan membuat pertumbuhan lebih produktif serta berkelanjutan. Reformasi institusi menjadi penting agar investasi, tabungan, sumber daya manusia, dan teknologi dapat bekerja secara saling memperkuat. Dengan akses yang lebih terbuka dan hukum yang dapat dipercaya, pertumbuhan tidak hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga memperbesar kemampuan lebih banyak warga untuk mengambil bagian dalam proses ekonomi.
James Robinson mencontohkan Korea Selatan pada era 1950-an sebagai negara yang berhasil mengubah keterbatasan menjadi fondasi pertumbuhan. Pada masa itu, sistem perbankannya belum sehat, bahan pokok dikuasai monopoli kartel, dan hubungan kepentingan bisnis serta politik melahirkan kapitalisme politik. Kondisi tersebut membuat akses terhadap peluang ekonomi tidak terbuka secara luas dan menghambat produktivitas. Perubahan mulai berlangsung ketika pemerintah dan dunia usaha membangun kesepakatan berupa kontrak sosial baru. Negara menghentikan perlindungan terhadap monopoli, sedangkan perusahaan swasta didorong untuk bersaing secara terbuka di pasar global.
Kesepakatan itu tidak berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi diterapkan melalui disiplin eksekusi. Pemerintah Korea Selatan mengadakan rapat promosi ekspor setiap bulan bersama pimpinan perusahaan besar atau chaebol. Fasilitas dan dukungan negara hanya diberikan kepada perusahaan yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kedekatan dengan pemerintah tidak menjadi jaminan keuntungan; kinerja dan pencapaian ekspor menjadi ukuran utama. Robinson menggambarkan ketatnya pengawasan tersebut melalui kewajiban pejabat melaporkan data ekspor harian dari seluruh kantor bea cukai kepada presiden setiap pagi pukul 05.00. Apabila ekspor sebuah perusahaan menurun, CEO-nya dapat diminta memberikan penjelasan pada hari yang sama.
Pola itu menciptakan iklim yang mendorong persaingan, tanggung jawab, dan orientasi jangka panjang. Ketika hambatan monopoli dikurangi dan kesempatan berusaha diperluas, mobilitas sosial pun terbuka. Industri manufaktur berkembang, kemudian menjadi basis pertumbuhan sektor elektronik dan berbagai rantai pasok berteknologi tinggi. Robinson juga mengaitkannya dengan kisah pendiri Hyundai, yang memulai usaha dari nol sebagai anak petani. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya ditentukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh kemampuan negara menciptakan aturan yang memungkinkan individu bekerja keras, bersaing, dan naik kelas secara ekonomi.
James Robinson tidak meminta Indonesia menyalin model pembangunan Korea Selatan secara mentah. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lahir dari strategi yang disesuaikan dengan peluang, tantangan, serta tradisi politik dan sosialnya sendiri. Pengalaman Korea Selatan dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi bukan cetak biru yang dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Indonesia perlu merumuskan jalur pertumbuhan yang berangkat dari kondisi domestik dan kekuatan masyarakatnya.
Dalam konteks tersebut, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal sosial yang penting. Nilai-nilai itu dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, serta menciptakan masyarakat dan institusi ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan tidak cukup diukur melalui peningkatan angka produksi atau pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan institusi memastikan bahwa manfaat pembangunan menjangkau kelompok masyarakat secara luas.
Robinson menekankan bahwa pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan harus memiliki motivasi pembangunan yang jelas. Tujuan utamanya perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan ekonomi. Kebijakan juga harus bersifat pragmatis, berdasarkan bukti, serta terbuka terhadap kritik. Pemerintah perlu bersedia memperbaiki pendekatan ketika suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak yang diharapkan.
Faktor lain yang menentukan ialah keberanian pemimpin mengambil keputusan jangka panjang, meskipun keputusan tersebut tidak selalu populer dalam jangka pendek. Reformasi institusi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan. Robinson menegaskan bahwa pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan memang sulit, tetapi pernah terjadi dalam sejarah. Target itu hanya dapat diwujudkan melalui komitmen kuat, kepemimpinan yang berorientasi masa depan, dan pembangunan institusi yang tepat.
