Jakarta | Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyoroti bahwa target angka operasi katarak atau cataract surgery rate (CSR) telah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya belum berlangsung merata di seluruh daerah. Perbedaan itu memperlihatkan bahwa adanya sasaran nasional saja belum cukup untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan operasi sesuai kebutuhan. Kemampuan tiap wilayah dalam menerjemahkan target menjadi tindakan nyata masih dipengaruhi kondisi setempat, termasuk kesiapan fasilitas dan tersedianya pembiayaan.
Karena itu, persoalan layanan kesehatan mata tidak semata-mata berkaitan dengan berapa banyak operasi yang dilakukan. Hal yang sama pentingnya ialah apakah kapasitas pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara seimbang. Daerah dengan fasilitas, tenaga, atau dukungan biaya yang memadai mungkin lebih leluasa melaksanakan tindakan. Sebaliknya, wilayah yang menghadapi keterbatasan dapat kesulitan memenuhi sasaran, meskipun kebutuhan pasien tetap ada. Kesenjangan semacam ini berisiko membuat akses terhadap penanganan katarak berbeda menurut lokasi tempat seseorang tinggal.
Ketimpangan juga tampak pada pembiayaan yang tersedia untuk mendukung program. Gambaran Jakarta yang kekurangan dana sementara Papua masih menyisakan anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan dan alokasi belum selalu bertemu secara tepat. Sisa dana di satu daerah tidak otomatis dapat menutup kekurangan di daerah lain, sebab pelaksanaan layanan membutuhkan perencanaan, pengaturan, serta kapasitas lokal. Dengan demikian, persoalan bukan hanya soal jumlah anggaran secara keseluruhan, tetapi juga kecocokan alokasi dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan di setiap wilayah.
Uraian Dante menempatkan pemerataan sebagai bagian penting dari upaya mencapai target CSR. Pengukuran keberhasilan perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah operasi secara nasional, melainkan juga sebaran tindakan dan dukungan yang tersedia bagi daerah. Tanpa pemetaan kapasitas serta pembiayaan yang lebih selaras, target yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda-beda. Tantangan tersebut menuntut perhatian pada bagaimana layanan direncanakan dan didistribusikan, agar kesempatan memperoleh operasi katarak tidak terlalu ditentukan oleh kesenjangan antardaerah.
Dante menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menetapkan plafon dana operasi katarak untuk setiap daerah dengan mempertimbangkan jumlah layanan dan operasi yang dapat dibiayai. Dengan mekanisme tersebut, ketersediaan dana tidak dipandang sebagai angka yang seragam untuk seluruh wilayah, melainkan disesuaikan dengan kapasitas pembiayaan layanan di masing-masing daerah. Plafon menjadi batas dana yang tersedia untuk membiayai operasi dalam cakupan yang ditetapkan bagi daerah tersebut. Penjelasan ini membantu memahami mengapa alokasi dan pemakaian dana dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lain, tanpa harus menganggap perbedaan itu sebagai ukuran tunggal kebutuhan kesehatan penduduk.
Dampaknya terlihat ketika beban layanan di suatu daerah tinggi. Jika jumlah operasi yang perlu dibiayai besar dibandingkan kapasitas plafonnya, dana yang tersedia dapat terserap hingga habis. Jakarta, misalnya, disebut mengalami kondisi kekurangan dana dalam konteks operasi katarak. Keadaan tersebut berkaitan dengan banyaknya layanan yang harus ditanggung, sehingga plafon yang tersedia dapat cepat digunakan. Gambaran ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab lain, seperti tata kelola atau perubahan aturan; yang dapat disimpulkan dari mekanisme yang diterangkan ialah bahwa tingginya jumlah operasi yang dibiayai berpotensi menghabiskan plafon daerah.
Sebaliknya, daerah dengan jumlah operasi yang lebih sedikit dapat menyisakan sebagian dana dari plafon yang disediakan. Papua disebut masih menyisakan anggaran, sesuai dengan perbedaan jumlah layanan yang dibiayai dibandingkan daerah dengan beban operasi lebih tinggi. Sisa tersebut menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan belum seluruhnya terpakai untuk operasi dalam periode atau cakupan yang dibahas; hal itu tidak otomatis berarti kebutuhan di wilayah tersebut telah terpenuhi sepenuhnya. Karena plafon dikaitkan dengan kapasitas pembiayaan dan jumlah layanan, perbedaan dana yang habis dan dana yang tersisa perlu dibaca bersama volume operasi masing-masing daerah. Dengan demikian, keterangan Dante menerangkan variasi penggunaan anggaran, bukan menetapkan ketentuan tambahan di luar mekanisme plafon yang dijelaskan.
Contoh yang disampaikan Dante memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan operasi katarak tidak selalu sejalan dengan pembagian anggaran antardaerah. Di Jakarta, plafon pembiayaan yang tersedia disebut telah terlampaui. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya kebutuhan layanan operasi yang perlu ditangani, termasuk bagi masyarakat yang mengandalkan pembiayaan BPJS. Ketika batas anggaran sudah terlampaui, kemampuan untuk membiayai operasi tambahan menjadi terbatas, sementara kebutuhan pelayanan tetap ada.
Situasinya berbeda di Papua. Menurut contoh Dante, anggaran di wilayah tersebut masih menyisakan dana karena jumlah operasi yang dilakukan relatif sedikit. Dengan kata lain, dana yang telah disediakan belum seluruhnya terserap untuk layanan operasi katarak. Perbedaan ini bukan sekadar soal ketersediaan anggaran secara keseluruhan, melainkan juga tentang kesesuaian alokasi dengan kebutuhan nyata di setiap daerah. Jakarta menghadapi kekurangan terhadap plafon yang ada, sedangkan Papua memiliki sisa dari anggaran yang tersedia.
Dalam konteks tersebut, Dante mengusulkan agar dana yang tidak terserap di Papua dapat dipindahkan ke Jakarta. Usulan ini diarahkan untuk membantu masyarakat di Jakarta yang sedang menunggu operasi dengan pembiayaan BPJS agar dapat tertangani. Gagasan pemindahan anggaran itu menempatkan kebutuhan pelayanan sebagai pertimbangan penting dalam penggunaan dana: anggaran yang belum digunakan di satu wilayah dapat membantu menjawab kebutuhan yang mendesak di wilayah lain.
Contoh Jakarta dan Papua menunjukkan pentingnya melihat penyerapan dana bersama dengan tingkat kebutuhan operasi, bukan hanya mengacu pada pembagian anggaran awal. Jika mekanisme memungkinkan penyesuaian, sisa dana dapat diarahkan ke tempat yang membutuhkan dukungan lebih besar. Namun, keterangan Dante dalam contoh ini berfokus pada usulan tersebut dan perbedaan kondisi kedua wilayah. Pokok persoalannya adalah bagaimana pembiayaan operasi katarak dapat dimanfaatkan secara lebih sesuai agar warga yang membutuhkan layanan, termasuk peserta BPJS di Jakarta, memperoleh kesempatan untuk ditangani. Dengan demikian, pemindahan dana yang tidak terserap dipaparkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan anggaran yang masih tersisa dan kebutuhan layanan yang belum terbiayai.Persoalan perbedaan kebutuhan operasi katarak Jakarta dan Papua belum mencapai keputusan akhir. Kementerian Kesehatan menyatakan pembahasan mengenai pemindahan dana masih berlangsung bersama BPJS Kesehatan. Dengan demikian, belum ada keterangan bahwa mekanisme pemindahan tersebut telah disepakati ataupun mulai diterapkan. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa kedua pihak masih membicarakan persoalan ini, sementara ketimpangan anggaran menjadi latar penting dalam diskusi. Jakarta disebut kekurangan dana untuk mendukung kebutuhan operasi, sedangkan Papua masih menyisakan anggaran. Perbedaan kondisi itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dana yang tersedia dapat digunakan secara tepat, tanpa mengabaikan kebutuhan pasien maupun ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, proses pembahasan menjadi tahap yang perlu dicermati sebelum perubahan kebijakan dapat dipastikan. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan masih mendiskusikan persoalan pemindahan dana, tetapi sumber informasi tidak memerinci rancangan teknis, jadwal keputusan, atau bentuk kesepakatan yang sedang dipertimbangkan. Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa anggaran Papua akan dialihkan ke Jakarta, atau bahwa skema tertentu telah memperoleh persetujuan. Yang dapat ditegaskan saat ini adalah bahwa pembicaraan antarlembaga masih berjalan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil diskusi dan keterangan resmi yang disampaikan setelahnya. Sampai ada keputusan yang diumumkan, kondisi anggaran di masing-masing wilayah tetap perlu dipahami berdasarkan informasi yang telah tersedia.
Perkembangan tersebut disampaikan oleh Dante pada Kamis, 15 Oktober 2026, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan. Pernyataan itu menempatkan pembahasan dengan BPJS Kesehatan sebagai langkah yang masih berlangsung, bukan sebagai kebijakan yang sudah final.
Baca juga: Peta Evakuasi Gempa Jakarta Masih Dalam Proses Penyusunan | FIA Rallycross World Cup 2026: Kevin Hansen Dikenal Sebagai Brand Ambassador di Jakarta | Persija Jakarta Menghadapi Java United di Bali setelah Dilarang Main di SUGBK
