Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, menyatakan akan memeriksa kembali data luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengecekan tersebut menjadi salah satu langkah awal setelah ia dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dengan meninjau ulang angka yang beredar, BNPB berupaya memastikan gambaran mengenai dampak kebakaran disusun berdasarkan informasi yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Kristomei menjelaskan bahwa prosesnya akan dimulai dengan mengonsolidasikan data serta fakta dari berbagai sumber. Langkah ini diperlukan agar informasi mengenai luasan area terdampak tidak hanya mengandalkan satu metode pemantauan atau satu laporan. Data hasil pemantauan satelit akan dibandingkan dengan sumber informasi lain yang relevan. Perbandingan tersebut diharapkan membantu menilai kesesuaian catatan, mengidentifikasi perbedaan, dan memberi konteks terhadap angka luas kebakaran yang menjadi perhatian publik.
Pemeriksaan itu masih merupakan rencana, sehingga belum ada hasil verifikasi yang dapat disampaikan sebagai angka final. BNPB perlu mengumpulkan dan mencocokkan informasi terlebih dahulu sebelum menyimpulkan luasan lahan yang terbakar. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya membangun dasar informasi yang lebih jelas dalam penanganan karhutla. Setelah pemeriksaan selesai, Kristomei menyatakan hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat. Penyampaian hasil secara terbuka dapat membantu publik memahami data yang digunakan, sekaligus membedakan informasi yang telah diverifikasi dari angka sementara yang beredar.
Ketepatan data luas karhutla penting bagi koordinasi penanganan bencana dan penyusunan langkah berikutnya. Karena itu, pencocokan pemantauan satelit dan sumber lain akan menjadi perhatian dalam proses awal kepemimpinan Kristomei di BNPB. Publik masih perlu menunggu hasil pemeriksaan resmi; sampai pengumpulan dan perbandingan data dilakukan, luas lahan terbakar belum dapat dipastikan berdasarkan rencana tersebut.
Kristomei Sianturi menyebut data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersedia perlu dicocokkan lebih dahulu sebelum dipakai sebagai gambaran kondisi terkini. Dalam rencana verifikasi tersebut, data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) akan dibandingkan dengan hasil pemantauan NASA serta informasi lain yang relevan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah catatan dari sumber yang berbeda menunjukkan gambaran yang sejalan mengenai wilayah terdampak dan area yang masih terbakar.
Langkah tersebut penting karena pemantauan kebakaran melibatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan informasi. Data satelit dapat membantu mengidentifikasi indikasi titik panas atau perubahan kondisi di suatu lokasi, sedangkan informasi pendukung dapat memberikan konteks mengenai kejadian di lapangan. Dengan mencocokkan sumber-sumber itu, pemerintah diharapkan dapat menilai kembali data yang tercatat, termasuk kemungkinan perbedaan cakupan maupun waktu pengamatan. Kristomei menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari rencana pemeriksaan, bukan sebagai pengumuman angka luas karhutla yang telah dipastikan.
Selain membandingkan data Sipongi dengan pemantauan NASA dan informasi lainnya, dampak kebakaran juga akan ditinjau sebelum hasil verifikasi diumumkan. Penilaian dampak menjadi bagian penting agar pembaruan yang disampaikan tidak hanya merujuk pada luas area, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi kebakaran di wilayah terkait. Namun, rincian hasil pemeriksaan dan angka yang akan digunakan belum dapat dipastikan dari rencana tersebut. Karena itu, hasil verifikasi masih menunggu proses pencocokan dan peninjauan. Pernyataan Kristomei menunjukkan langkah yang akan dilakukan setelah ia dilantik memimpin BNPB, bukan kesimpulan akhir mengenai luas karhutla maupun temuan baru. Setelah sumber data diperiksa dan dampak ditelaah, pemerintah dapat menyampaikan informasi yang lebih terukur kepada publik. Sampai pengumuman itu disampaikan, data yang ada perlu dipahami sebagai bahan yang sedang diverifikasi, bukan sebagai angka final yang telah ditetapkan.Angka luas lahan yang masih terbakar menjadi salah satu gambaran penting dalam laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diterima Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu disampaikan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika Presiden memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pemaparan tersebut, Suharyanto menyebut 639,23 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman oleh satuan tugas di lapangan.
Luasan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik, meskipun angka itu merujuk pada area yang saat laporan diberikan belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Tim satgas masih bekerja menangani api dan kondisi lahan di wilayah terdampak. Karena itu, data 639,23 hektare perlu dipahami sebagai catatan situasi pada waktu laporan disampaikan, bukan ukuran akhir keseluruhan dampak karhutla. Perkembangan luas area yang ditangani dapat berubah seiring hasil pemadaman serta pembaruan pemantauan dari petugas.
Area yang masih ditangani tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar wilayah terdampak merupakan lahan gambut, yang membuat penanganan kebakaran memerlukan perhatian khusus. Api pada gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan menyulitkan pemadaman, sehingga petugas perlu memastikan titik api benar-benar padam. Sebaran lintas provinsi juga menuntut koordinasi satgas di daerah dan unsur penanganan terkait agar langkah pemadaman dapat dilakukan secara terarah.
Dalam konteks laporan kepada Presiden, angka tersebut memberi gambaran mengenai pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh tim di lapangan. Data luas area, lokasi sebaran, dan karakter lahan menjadi dasar untuk melihat kebutuhan penanganan serta mengikuti perkembangan situasi. Informasi itu juga menjadi rujukan awal bagi pimpinan BNPB yang baru untuk mencocokkan data dan memahami kondisi faktual di daerah. Pembaruan yang konsisten penting agar gambaran tentang karhutla tidak hanya mencerminkan luasan, tetapi juga memperlihatkan perubahan kondisi pemadaman dari waktu ke waktu.
Dalam laporan mengenai perkembangan kebakaran hutan dan lahan, wilayah dengan area terbakar paling luas berada di Kalimantan Tengah. Temuan titik kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian, terutama karena kawasan tersebut mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan data yang disampaikan, luas area yang dilaporkan terbakar di lokasi itu mencapai 513,89 hektare. Angka tersebut menjadikan kebakaran di kawasan Tanjung Puting sebagai yang terbesar dalam laporan Suharyanto, sekaligus menegaskan perlunya penanganan yang terkoordinasi pada area terdampak.
Suharyanto menjelaskan bahwa lahan yang terbakar di lokasi tersebut merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan mengenai jenis lahan ini penting untuk memahami kondisi kebakaran, namun tidak mengurangi urgensi pengendalian api maupun perlindungan kawasan. Pada hari laporan disampaikan, Pangdam Kalimantan Tengah telah memimpin penanganan secara langsung di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi mencerminkan keterlibatan unsur terkait dalam merespons kebakaran, termasuk upaya mengendalikan titik api dan mengoordinasikan langkah penanganan di wilayah yang terdampak. Informasi mengenai luas terbakar dan karakter lahan juga menjadi bagian yang perlu dicocokkan dengan data lapangan.
Kristomei Sianturi menegaskan bahwa prioritas utama dalam menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, adalah mencegah jatuhnya korban. Penanganan tidak semata-mata berfokus pada besarnya area yang terbakar, tetapi juga pada keselamatan masyarakat dan petugas serta ketepatan respons terhadap situasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menekankan pendekatan kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Kolaborasi diperlukan agar pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja bersama; respons yang cepat membantu kebutuhan lapangan ditangani tepat waktu; sementara pendekatan integratif dan sinkronisasi mendukung keselarasan tindakan serta pertukaran informasi. Dengan prioritas tersebut, pencocokan data luas karhutla dapat berjalan seiring dengan upaya penanganan yang terarah, tanpa mengabaikan keselamatan manusia.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI Rangkul Komunitas IndoJek Tabalong
