TANGERANG – Polemik terus melingkupi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang terkait pengelolaan anggaran tahun 2024. Setelah sebelumnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disorot karena dugaan praktik jual beli proyek penunjukan langsung (PL) dan pembagian uang kepada sejumlah oknum wartawan, kini giliran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi sorotan tajam.
Kritik mencuat setelah Kominfo dituding menghamburkan anggaran sekitar Rp460 juta lebih untuk kegiatan pelesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan. Langkah ini dinilai memicu konflik di kalangan aktivis dan wartawan Kabupaten Tangerang. Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahri, mengungkapkan kekecewaannya terhadap program tersebut.
“Dinas Kominfo seolah menciptakan program konflik di kalangan wartawan. Program ini mencoreng citra pemerintah Kabupaten Tangerang karena menggunakan anggaran APBD secara tidak tepat sasaran,” ujar Syamsul.
Sikap Tidak Kooperatif Dinas Bina Marga
Sebelumnya, Dinas Bina Marga juga dikeluhkan karena sulitnya koordinasi dan klarifikasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Beberapa wartawan menyoroti ketidaksediaan pejabat untuk menjawab panggilan telepon atau pesan WhatsApp terkait proyek yang dilaksanakan. Salah satunya adalah Rizal Muhamad Fikri, ST, MT, yang dianggap tidak kooperatif dan mengabaikan permintaan klarifikasi.
“Kami melihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Bahkan, pejabat seperti Rizal enggan menjawab telepon atau pesan dari wartawan yang membutuhkan informasi untuk publikasi. Ini menunjukkan kurangnya etika dan transparansi,” ungkap salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Gratifikasi dan Bancakan Anggaran
Dugaan gratifikasi juga mencuat di hampir setiap titik kegiatan proyek, baik yang berstatus PL maupun tender. Anggaran yang berasal dari APBD tahun 2024 diduga dijadikan “bancakan” oleh beberapa pihak.
“Setelah oknum wartawan selesai menikmati ‘jatah’ dari Dinas Pengguna Anggaran, giliran Kominfo yang mengadakan pelesiran menggunakan anggaran rakyat. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat,” tambah sumber tersebut.
Kritik Terhadap Pelesiran ke Garut
Linda, salah satu anggota GWI, turut melontarkan kritik pedas terhadap kegiatan pelesiran yang dilakukan Dinas Kominfo. Ia menilai langkah ini tidak hanya menciptakan kecemburuan di kalangan wartawan, tetapi juga mencoreng kinerja pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Jika memang ingin mengadakan program, lakukanlah dengan tepat waktu, adil, transparan, dan profesional. Jangan menimbulkan kecemburuan di kalangan wartawan. Lebih baik uang tersebut dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti bedah rumah atau pengentasan kemiskinan,” tegas Linda.
Ia juga menyoroti ketimpangan yang terjadi, di mana masih banyak usulan bedah rumah yang belum terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran. Menurutnya, penggunaan anggaran harus benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi.
“Pejabat terkait harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini. Jangan sampai langkah ini justru merugikan masyarakat,” tambahnya dengan nada kecewa.
Desakan Transparansi
Kritik yang dilontarkan aktivis dan wartawan mengarah pada desakan agar pemerintah Kabupaten Tangerang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap program-program yang dianggap tidak membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan hubungan dengan publik, termasuk wartawan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat semakin menurun.
(Tim/Red/**)