JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Aktivitas ekonomi masih mampu tumbuh secara konsisten, meskipun lingkungan global menghadirkan dinamika yang menuntut perhatian dan penyesuaian berkelanjutan. Angka tersebut menjadi gambaran penting mengenai kemampuan Indonesia mempertahankan momentum pertumbuhan dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil.
Namun, pertumbuhan sekitar 5 persen belum dinilai memadai untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Capaian itu lebih mencerminkan keberlanjutan pertumbuhan daripada perubahan besar pada tingkat kemajuan ekonomi nasional. Untuk mencapai posisi sebagai negara berpenghasilan tinggi, Indonesia memerlukan lompatan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, ukuran pertumbuhan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempertahankan laju ekonomi, tetapi juga dengan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan skala kemajuan nasional.
Persoalan tersebut menempatkan transformasi ekonomi sebagai pokok pemberitaan. Indonesia tidak cukup hanya menjaga pertumbuhan pada kisaran yang sama, melainkan perlu mendorong perubahan yang mampu menghasilkan lompatan ekonomi. Transformasi menjadi arah penting karena berkaitan dengan upaya mengubah pertumbuhan yang berjalan menjadi kemajuan yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dalam konteks ini, efisiensi investasi menjadi bagian dari pembahasan mengenai kemampuan Indonesia memperkuat fondasi pertumbuhannya.
Oleh karena itu, angka pertumbuhan sekitar 5 persen perlu dipahami secara proporsional. Di satu sisi, angka ini memperlihatkan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Di sisi lain, capaian tersebut menegaskan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mempercepat transformasi ekonomi agar Indonesia dapat bergerak menuju negara berpendapatan tinggi. Jarak mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lompatan ekonomi menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan arah perekonomian nasional.
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai tantangan ekonomi Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan menarik modal dalam jumlah besar. Agenda pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi investasi, sebab tambahan dana belum otomatis menghasilkan pertumbuhan yang sebanding. Dengan demikian, pembahasan mengenai investasi perlu bergeser dari besarnya nilai yang masuk menuju dampaknya terhadap produktivitas, kapasitas produksi, dan penciptaan nilai tambah.
Rasio investasi Indonesia tercatat sebesar 30,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan bahwa porsi sumber daya yang dialokasikan untuk investasi relatif signifikan. Namun, pada saat yang sama, rasio incremental capital output ratio (ICOR) masih berada di kisaran level 6. ICOR merupakan indikator yang menggambarkan kebutuhan tambahan modal untuk menghasilkan tambahan output. Semakin tinggi angkanya, semakin besar modal yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Menurut penjelasan Anggito, ICOR yang tinggi menandakan bahwa investasi yang masuk belum efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu dapat mencerminkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas perencanaan, biaya logistik, hambatan regulasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kenaikan rasio investasi saja tidak cukup dijadikan ukuran keberhasilan apabila tidak diikuti peningkatan output dan produktivitas.
Perspektif tersebut menempatkan efisiensi investasi sebagai salah satu prasyarat penting bagi lompatan ekonomi Indonesia. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa modal mengalir ke sektor produktif, proyek yang memiliki manfaat ekonomi jelas, serta kegiatan yang mampu memperkuat rantai pasok dan daya saing nasional. Inti pandangan Anggito adalah perlunya mengutamakan investasi yang lebih baik, bukan sekadar investasi yang lebih besar. Fokus ini diharapkan dapat menurunkan ICOR dan membuat setiap tambahan modal memberikan kontribusi pertumbuhan yang lebih kuat.
Peningkatan rasio investasi perlu berjalan beriringan dengan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu ukuran yang menggambarkan besarnya tambahan modal untuk menghasilkan tambahan output. Rasio investasi yang lebih tinggi memang dapat memperluas kapasitas produksi, membuka peluang usaha, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila modal yang masuk tidak dikelola secara efisien, kenaikan tersebut belum tentu menghasilkan peningkatan produktivitas yang sebanding. Karena itu, agenda memperbesar investasi harus disertai upaya menekan ICOR agar setiap unit modal mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar.
Menurut Anggito, tambahan modal tanpa efisiensi hanya akan menambah aliran investasi dan belum tentu meningkatkan kompetensi serta daya saing ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pesan ini menegaskan bahwa investasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya dana yang berhasil dihimpun atau jumlah proyek yang direalisasikan. Kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, produktivitas tenaga kerja, teknologi, serta efektivitas tata kelola turut menentukan manfaat ekonomi dari modal tersebut.
Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan investasi adalah kemampuan modal menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing. Investasi yang efisien seharusnya mendorong produktivitas industri, memperluas rantai pasok domestik, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kemampuan pelaku usaha untuk bersaing di pasar regional dan global. Penurunan ICOR menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa perekonomian dapat menghasilkan output lebih besar dengan kebutuhan modal yang relatif lebih rendah. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan rasio investasi tidak berhenti pada akumulasi aset, tetapi diterjemahkan menjadi kinerja ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Menurut Anggito, rendahnya efisiensi investasi di Indonesia tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketersediaan modal atau minat investor. Persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah hambatan struktural yang membuat biaya kegiatan usaha tetap tinggi, memperpanjang waktu pelaksanaan proyek, dan mengurangi dampak investasi terhadap produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan ini perlu dipahami sebagai bottleneck yang saling berkaitan.
Salah satu kendala utama adalah biaya logistik yang masih tinggi. Pengeluaran untuk memindahkan bahan baku, komponen, dan produk antardaerah dapat menekan daya saing industri, terutama ketika infrastruktur dan konektivitas belum mendukung kelancaran distribusi. Biaya tersebut juga mengurangi efisiensi rantai pasok, sehingga investasi yang masuk belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah dan perluasan kapasitas ekonomi secara optimal.
Hambatan berikutnya terletak pada sektor keuangan yang belum cukup dalam. Kondisi ini membatasi kemampuan sistem keuangan dalam menyediakan pembiayaan yang memadai, berjangka sesuai kebutuhan, dan dapat menjangkau berbagai kegiatan produktif. Akibatnya, tidak semua peluang investasi dapat berkembang secara konsisten, sementara pelaku usaha menghadapi keterbatasan dalam memperluas kapasitas atau meningkatkan teknologi.
Anggito juga menyoroti proses hilirisasi yang masih banyak berhenti di sektor hulu. Pengolahan komoditas belum seluruhnya bergerak menuju tahapan yang menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, investasi belum sepenuhnya mendorong terbentuknya rantai industri yang lebih panjang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Selain itu, ketidakpastian kebijakan dapat membuat pelaku usaha menunda keputusan investasi atau mengambil sikap lebih berhati-hati. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan industri turut menjadi kendala, karena tenaga kerja yang tersedia belum selalu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kegiatan produksi modern. Berbagai hambatan tersebut memperkuat dorongan Anggito agar reformasi ekonomi dilakukan untuk mengatasi bottleneck yang menghambat efisiensi investasi dan memperbesar dampaknya bagi perekonomian Indonesia.
