JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan nasib kebijakan ganjil genap di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Hingga kini, pemerintah masih mengkaji apakah pembatasan kendaraan berdasarkan angka pelat nomor itu akan diteruskan atau ditiadakan. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang muncul sejak kebijakan tersebut diterapkan, termasuk pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di sepanjang kawasan terdampak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keputusan mengenai kebijakan tersebut akan segera diambil. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan keputusan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Mobilitas kendaraan di dua ruas jalan itu berkaitan dengan kegiatan perdagangan, jasa, distribusi barang, serta akses warga menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi.
Pramono juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima keluhan dari warga di kawasan yang terkena penerapan ganjil genap. Keluhan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi. Warga dan pelaku usaha disebut merasakan adanya perubahan terhadap arus pengunjung, akses menuju tempat usaha, serta pola perjalanan setelah pembatasan kendaraan diberlakukan. Pemerintah perlu menelaah masukan tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan.
Pembahasan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya terbatas pada Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada. Evaluasi juga mencakup kawasan yang lebih luas hingga Kota Tua. Cakupan tersebut penting karena perubahan aturan pada dua ruas utama dapat memengaruhi jalur alternatif, konektivitas antarwilayah, dan kegiatan ekonomi di kawasan bersejarah tersebut. Dengan demikian, keputusan akhir akan mempertimbangkan dampak lalu lintas dan ekonomi secara bersamaan, termasuk kebutuhan warga, kepentingan pelaku usaha, serta tujuan penataan transportasi perkotaan.
Evaluasi terhadap penerapan ganjil genap di Jalan Hayam Wuruk–Gajah Mada dilakukan setelah kebijakan tersebut dirasakan masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melihat kembali dampaknya secara menyeluruh, bukan hanya menilai apakah pengaturan tersebut membantu mengendalikan pergerakan kendaraan. Rentang penerapan yang panjang memberikan kesempatan untuk mengamati konsekuensi kebijakan terhadap aktivitas warga di kawasan yang terdampak.
Pramono Anung menyampaikan bahwa warga merasakan dampak dari pelaksanaan ganjil genap, terutama terhadap kegiatan ekonomi. Keluhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses evaluasi. Pembatasan berdasarkan nomor kendaraan dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika mereka perlu mendatangi atau beraktivitas di kawasan Hayam Wuruk dan Gajah Mada pada waktu tertentu. Karena itu, kebijakan lalu lintas tidak dipandang semata-mata sebagai aturan teknis mengenai penggunaan jalan.
Pemerintah juga mempertimbangkan hubungan kelancaran lalu lintas dan keberlangsungan kegiatan masyarakat. Pengaturan kendaraan memang ditujukan untuk mendukung mobilitas yang lebih tertib, tetapi penerapannya dapat menimbulkan konsekuensi bagi aktivitas ekonomi di sekitar ruas jalan tersebut. Pertimbangan ini membuat evaluasi perlu dilakukan dengan memperhatikan pengalaman warga yang terdampak, bukan hanya hasil pengamatan terhadap kondisi lalu lintas.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menilai keseimbangan tujuan pengendalian lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Dampak ekonomi yang disampaikan warga menjadi bagian penting dalam peninjauan kebijakan, sehingga keputusan berikutnya dapat mempertimbangkan kondisi kawasan secara lebih utuh. Pemerintah tidak hanya mengukur kelancaran kendaraan, tetapi juga memperhatikan bagaimana aturan tersebut memengaruhi aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama penerapan ganjil genap.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa kebijakan ganjil genap di koridor Hayam Wuruk–Gajah Mada perlu dievaluasi. Menurut dia, aturan tersebut telah berjalan selama sekitar 10 tahun sehingga peninjauan kembali diperlukan untuk memastikan kebijakan masih sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan mobilitas warga saat ini. Pernyataan itu disampaikan Budi di Balai Kota Jakarta pada 30 September.
Evaluasi tersebut akan mengkaji efektivitas penerapan ganjil genap secara menyeluruh. Dishub DKI Jakarta tidak hanya akan melihat pelaksanaan aturan di lapangan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut masih mampu mencapai tujuan pengelolaan lalu lintas. Kajian ini diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan perkembangan kawasan, perubahan pola perjalanan, serta dinamika aktivitas masyarakat.
Salah satu hal yang akan ditentukan melalui kajian ialah rute atau ruas jalan yang masih relevan untuk menerapkan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat. Penilaian terhadap ruas jalan menjadi penting karena karakteristik lalu lintas dan aktivitas di setiap kawasan dapat berbeda. Dengan demikian, penerapan aturan diharapkan tidak dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi aktual di masing-masing koridor.
Budi menjelaskan bahwa evaluasi mencakup beberapa aspek utama. Dishub akan mempertimbangkan kelancaran lalu lintas, dampak kebijakan terhadap aktivitas masyarakat, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Ketiga aspek tersebut akan menjadi bagian dari proses penilaian untuk melihat keseimbangan kebutuhan pengendalian kendaraan dan keberlangsungan aktivitas di kawasan Hayam Wuruk–Gajah Mada.
Hingga penyampaian keterangan tersebut, proses evaluasi masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir. Karena itu, belum ada hasil yang dapat memastikan apakah aturan akan dipertahankan, disesuaikan, atau diterapkan pada ruas tertentu. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kajian sebagai dasar untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Evaluasi kebijakan ganjil genap di koridor Jalan Hayam Wuruk–Gajah Mada tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pembangunan MRT Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melihat perubahan kondisi lalu lintas, pola mobilitas warga, serta dampak pekerjaan konstruksi terhadap kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan MRT yang ditargetkan rampung pada 2027 menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan transportasi pada ruas jalan yang terdampak.
Pramono Anung menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan dampak pembangunan MRT dan penerapan ganjil genap di sejumlah ruas jalan secara bersamaan. Pertimbangan itu mencakup kondisi pekerjaan MRT di permukaan, pengaturan arus kendaraan selama konstruksi, akses menuju pusat usaha, serta kebutuhan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut setiap hari. Apabila pekerjaan di permukaan telah selesai sesuai target, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai apakah pembatasan kendaraan masih diperlukan atau justru perlu disesuaikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta disebut sedang mengkaji persoalan tersebut. Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap keputusan mempertimbangkan kepentingan transportasi, kelancaran pembangunan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Kajian juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebelum tersedia kondisi lalu lintas dan transportasi publik yang lebih stabil.
Keputusan mengenai perlu atau tidaknya penerapan ganjil genap akan diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi pembangunan MRT, khususnya pekerjaan di permukaan yang diharapkan selesai pada 2027. Dengan demikian, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap evaluasi. Sampai saat ini, belum ada keputusan final mengenai kelanjutan ataupun penghentian ganjil genap di ruas Hayam Wuruk–Gajah Mada dan lokasi lainnya. Pemerintah masih mengumpulkan masukan serta menilai dampaknya agar keputusan yang ditetapkan dapat mendukung mobilitas warga tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi kawasan.
