Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai pasar modal Indonesia yang dirilis lebih cepat daripada jadwal semula. Pengumuman tersebut disampaikan pada Jumat dini hari, sedangkan konsultasi atau peninjauan sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada November, atau bulan depan. Perbedaan waktu itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan DPR dalam mencermati perkembangan terkait pasar modal Indonesia. Dasco menyampaikan tanggapannya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Konferensi pers tersebut digelar setelah rapat koordinasi yang dihadiri pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara Indonesia, dan Kapolri. Dalam kesempatan itu, Dasco mengatakan DPR memantau upaya perbaikan yang sedang dilakukan. Ia juga menyampaikan harapan agar bursa terus mengakomodasi masukan dari lembaga pemeringkat internasional. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian DPR terhadap langkah-langkah perbaikan dan komunikasi dengan pihak internasional, tanpa mengubah jadwal atau isi pengumuman yang telah disampaikan MSCI.
Dasco tidak memaparkan alasan pengumuman MSCI diterbitkan lebih awal ataupun menyebut dampak tertentu dari percepatan tersebut. Pokok tanggapannya berfokus pada pemantauan DPR terhadap upaya perbaikan serta perlunya bursa menampung masukan lembaga pemeringkat internasional. Ia menyampaikan hal itu dalam konteks koordinasi bersama para pemangku kepentingan yang mengikuti rapat di Jakarta. Dengan demikian, perhatian yang disampaikan Dasco berkaitan dengan waktu rilis pengumuman dan tindak lanjut perbaikan, sementara proses konsultasi atau peninjauan yang sebelumnya dijadwalkan bulan depan tetap menjadi bagian dari konteks yang ia soroti.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK bersama organisasi regulator mandiri pasar modal atau self-regulatory organizations (SRO) sedang menjalankan reformasi besar di pasar modal Indonesia. Menurutnya, agenda tersebut telah disampaikan kepada media serta investor domestik dan global sejak Januari 2026. Penjelasan ini menjadi bagian dari tanggapan OJK terhadap perhatian yang muncul setelah pengumuman penyedia indeks global, termasuk MSCI, menjadi sorotan.
Friderica menjelaskan bahwa reformasi itu tidak berdiri sebagai respons terhadap satu pengumuman semata. OJK dan SRO menindaklanjuti sejumlah catatan dari penyedia indeks global melalui perubahan kebijakan dan penguatan praktik pasar. Fokusnya mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perincian klasifikasi investor, serta peningkatan porsi saham publik atau free float. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk membuat informasi pasar lebih jelas dan membantu pelaku pasar memahami struktur kepemilikan emiten.
Dalam aspek transparansi, perhatian diberikan pada ketersediaan informasi yang lebih terperinci mengenai pemegang saham dan kepemilikan saham. Perincian klasifikasi investor juga menjadi bagian penting, karena pengelompokan yang lebih jelas dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai komposisi investor di suatu perusahaan tercatat. Sementara itu, peningkatan free float berkaitan dengan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Ketiga area ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang sedang dikerjakan bersama oleh OJK dan SRO.
Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa otoritas tengah menindaklanjuti masukan dan catatan penyedia indeks global sebagai bagian dari pembenahan pasar modal. Namun, Friderica tidak menyatakan bahwa seluruh permintaan MSCI telah dipenuhi. Karena itu, perkembangan reformasi perlu dibaca berdasarkan langkah yang telah dipaparkan, bukan sebagai konfirmasi bahwa semua isu atau persyaratan dari penyedia indeks sudah selesai. OJK menempatkan transparansi, kejelasan klasifikasi investor, dan kecukupan saham publik sebagai sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses perbaikan. Komunikasi kepada investor domestik dan global sejak Januari 2026 juga mencerminkan upaya menjelaskan arah pembenahan secara terbuka. Bagi pelaku pasar, tindak lanjut dan pelaksanaan perubahan tersebut akan menjadi hal yang penting untuk dicermati dalam perkembangan berikutnya.
Dalam menjelaskan langkah transparansi pasar modal, Friderica menyoroti perubahan pada batas keterbukaan informasi kepemilikan saham. Sebelumnya, informasi kepemilikan umumnya disampaikan ketika porsinya mencapai ambang 5 persen. Kini, cakupan keterbukaan diperluas sehingga kepemilikan sebesar 1 persen juga masuk dalam informasi yang dapat dipantau. Perubahan ambang ini membuat rincian kepemilikan tersedia pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan ketentuan atau praktik sebelumnya.
Perluasan tersebut berkaitan dengan upaya menyediakan gambaran kepemilikan yang lebih terperinci. Dengan cakupan sampai 1 persen, informasi tidak hanya berfokus pada pemegang saham dengan porsi besar. Rincian itu dapat membantu pembaca pasar memahami susunan kepemilikan secara lebih luas, tanpa mengubah arti setiap data atau menarik kesimpulan yang tidak didukung informasi yang tersedia. Penjelasan Friderica menempatkan keterbukaan sebagai salah satu bagian penting dari pembenahan pasar modal.
Selain batas kepemilikan, klasifikasi tipe investor juga diperluas secara signifikan. Jumlah kategori yang sebelumnya terdiri atas 9 jenis kini menjadi 39 jenis. Penambahan kategori ini dimaksudkan agar pengelompokan investor dapat disajikan lebih terperinci. Perubahan tersebut memperluas tingkat detail informasi mengenai tipe investor, sehingga klasifikasi yang digunakan tidak lagi terbatas pada sembilan kelompok seperti sebelumnya. Angka 9 dan 39 menggambarkan ruang lingkup kategorisasi, bukan ukuran dampak atau capaian reformasi.
Friderica menyatakan perhatian penyedia indeks global telah ditindaklanjuti dan langkah-langkah yang diperlukan telah dilaksanakan. Pernyataan itu mengaitkan perubahan keterbukaan kepemilikan serta klasifikasi investor dengan respons terhadap perhatian tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, uraian ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal yang telah berjalan sejak Januari 2026. Dengan demikian, perubahan ambang informasi dan penambahan kategori investor dapat dibaca sebagai langkah transparansi dalam rangkaian reformasi yang sedang berlangsung. Rincian ini menjelaskan apa yang berubah, tanpa menyatakan hasil reformasi di luar keterangan yang disampaikan Friderica.
Friderica menyampaikan bahwa penegakan hukum masih menjadi sorotan utama investor dalam menilai kondisi pasar modal. Kepercayaan terhadap pasar, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan informasi dan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh kepastian bahwa dugaan pelanggaran ditangani melalui proses yang tegas dan sesuai aturan. Perhatian investor terhadap aspek ini meningkat seiring pembahasan mengenai pengumuman MSCI lebih awal dan berbagai perkembangan di pasar saham.
Ia menyebut OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi tegas sejak Januari 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menggambarkan bahwa pengawasan dan penegakan ketentuan terus berjalan. Namun, Friderica tidak merinci jenis sanksi ataupun mengaitkannya dengan emiten tertentu dalam keterangannya. Karena itu, perkembangan setiap pemeriksaan perlu ditunggu melalui informasi resmi, tanpa menarik kesimpulan sebelum prosesnya selesai.
Pelaku pasar juga menantikan proses pemeriksaan terhadap tiga emiten, yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Ketiga nama tersebut menjadi perhatian karena investor ingin mengetahui bagaimana pemeriksaan atas masing-masing emiten berjalan dan kapan otoritas akan menyampaikan perkembangan yang dapat dipublikasikan. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, belum ada dasar untuk menyatakan hasil pemeriksaan atau bentuk sanksi tertentu bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Dalam konteks perhatian publik terhadap MSCI, Friderica juga membantah bahwa pengumuman langkah penegakan hukum pada hari itu merupakan respons mendadak terhadap pengumuman indeks tersebut. Menurut keterangannya, langkah yang disampaikan OJK bersumber dari proses panjang dan pemeriksaan menyeluruh, bukan keputusan yang dibuat secara spontan setelah perkembangan MSCI muncul. Proses itu, ujarnya, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa tindakan pengawasan memiliki rangkaian dan dasar prosedural tersendiri, sementara rincian hasil pemeriksaan tetap menunggu penyampaian resmi dari otoritas.
Baca juga: Duel Panas Persija vs Persib: Prediksi Skor dan Sorotan Pemain Kunci | Pengumuman Finalis Opsi 2026: Apa yang Perlu Diketahui?
