Jakarta, 19 Juni 2026 — Sebuah surat bernada keras kembali mencuat ke ruang publik setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) mengirimkan dokumen resmi protes kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Surat bernomor 025/FPP-TNI/VI/2026 itu mempersoalkan langkah penegakan hukum yang disebut melibatkan penangkapan terhadap dua figur publik, yakni Roy Suryo Notodiprojo dan dr. Tifauzia Tyassuma, yang diklaim terjadi pada 19 Juni 2026.
Dokumen tersebut tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga memuat desakan klarifikasi terbuka dari institusi Polri terkait dasar hukum serta urgensi tindakan yang diambil. FPP TNI menilai peristiwa itu berpotensi menimbulkan persepsi publik yang luas, terutama terkait prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian dalam penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.
Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Kapolda Metro Jaya, Komisi III DPR RI, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), FPP TNI menyampaikan bahwa langkah penangkapan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan mereka terkait kesesuaian prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
Sorotan pada Asas Proporsionalitas
Di bagian awal pernyataannya, FPP TNI menekankan bahwa dalam prinsip negara hukum, tindakan penegakan hukum semestinya mengedepankan asas kehati-hatian, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Mereka menilai, apabila seseorang selama proses pemeriksaan dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik, maka penggunaan upaya paksa seperti penangkapan seharusnya menjadi opsi terakhir.
Pandangan tersebut menjadi salah satu titik tekan utama dalam surat tersebut. FPP TNI menyebut bahwa mekanisme pemanggilan berulang dalam proses hukum acara seharusnya dapat menjadi pendekatan utama sebelum langkah penangkapan dilakukan, kecuali jika terdapat syarat hukum yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari.
Meski tidak merinci secara detail perkara yang melatarbelakangi penangkapan tersebut, FPP TNI menggarisbawahi pentingnya transparansi dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir di ruang publik.
Klaim Pertemuan dengan Mensesneg Jadi Sorotan
Dalam bagian lain suratnya, FPP TNI juga mengangkat informasi yang mereka sebut berasal dari pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara. Dalam pertemuan tersebut, dikutip bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut menghendaki agar tidak terjadi praktik kriminalisasi terhadap Roy Suryo maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam konteks serupa.
Pernyataan itu kemudian dijadikan dasar pertanyaan oleh FPP TNI mengenai kesesuaian antara arahan tersebut dengan tindakan penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Mereka meminta penjelasan apakah terdapat perbedaan interpretasi atau mekanisme koordinasi yang belum berjalan secara utuh antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi aparat penegak hukum.
Namun demikian, klaim tersebut tidak disertai dokumen resmi dalam surat itu, sehingga hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Istana Negara mengenai pernyataan yang dirujuk oleh FPP TNI tersebut.
Permintaan Klarifikasi ke Kapolri
Lebih jauh, FPP TNI secara eksplisit meminta Kapolri dan jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum tindakan penangkapan yang dipersoalkan tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar tidak muncul spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Dalam surat tersebut, terdapat lima poin utama yang menjadi tuntutan atau permintaan FPP TNI kepada kepolisian. Poin-poin itu mencerminkan dorongan agar proses hukum tetap berada dalam koridor profesionalisme, transparansi, dan bebas dari intervensi apa pun yang bersifat non-yuridis.
FPP TNI juga menegaskan bahwa hak-hak hukum para pihak yang diperiksa harus tetap dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mereka menekankan bahwa proses hukum tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan prosedural, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Penahanan dan Penangguhan Jadi Perhatian
Selain mempertanyakan dasar penangkapan, FPP TNI turut menyinggung kemungkinan penahanan terhadap pihak-pihak yang dimaksud. Dalam pandangan mereka, apabila syarat objektif maupun subjektif penahanan tidak terpenuhi, maka langkah penangguhan atau alternatif hukum lainnya perlu dipertimbangkan secara serius.
Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa penggunaan upaya paksa dalam proses hukum dapat berdampak pada persepsi publik apabila tidak dijelaskan secara terbuka. FPP TNI menilai bahwa setiap keputusan penahanan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diuji secara transparan.
Di sisi lain, mereka juga menyatakan bahwa perhatian mereka terhadap kasus ini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Sikap Mengawal Proses Hukum
FPP TNI menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Dalam suratnya, organisasi purnawirawan ini menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan supremasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka juga menyebut bahwa pengawasan yang dilakukan bukan dimaksudkan untuk mengganggu independensi aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga agar proses hukum tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut sekaligus menutup bagian inti surat protes, dengan penegasan bahwa mereka berharap adanya tanggapan resmi dari Kapolri atas seluruh poin yang diajukan.
Respons yang Dinantikan Publik
Hingga surat tersebut beredar, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait isi protes yang disampaikan FPP TNI. Publik kini menunggu apakah institusi Polri akan memberikan klarifikasi terbuka sebagaimana diminta, atau menjelaskan posisi hukum atas langkah penegakan yang dipersoalkan.
Peristiwa ini menambah dinamika baru dalam diskursus penegakan hukum dan relasi antara lembaga negara, organisasi purnawirawan, serta ruang opini publik. Isu mengenai batas kewenangan penangkapan, transparansi prosedur, dan persepsi kriminalisasi kembali menjadi sorotan yang mengemuka di tengah masyarakat.
Sementara itu, surat FPP TNI tersebut kini menjadi salah satu dokumen yang banyak diperbincangkan, terutama karena menyangkut figur publik dan menyentuh aspek sensitif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
Dengan belum adanya penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak terkait, situasi ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring munculnya tanggapan dari berbagai institusi negara maupun pengamat hukum.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, satu hal yang kini menjadi titik pusat perhatian adalah bagaimana aparat penegak hukum merespons permintaan klarifikasi tersebut, serta sejauh mana prinsip keterbukaan dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam kasus yang menjadi sorotan ini.
Pewarta: Abdul Latif
Respon (1)