Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi. Rapat tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, dengan agenda utama membahas langkah penanganan karhutla bersama pejabat terkait.
Pertemuan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Melalui rapat terbatas tersebut, pemerintah membahas situasi karhutla secara bersama-sama serta upaya yang perlu dilakukan dalam menangani peristiwa tersebut. Pembahasan di tingkat pemerintah pusat menunjukkan bahwa isu karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo dan jajaran terkait.
Rapat di Istana Merdeka itu mempertemukan Presiden dengan pejabat yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Forum tersebut digunakan untuk menyampaikan pembahasan mengenai karhutla yang terjadi di sejumlah provinsi, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penanganannya.
Perhatian pemerintah diarahkan pada pengelolaan penanganan karhutla secara terkoordinasi. Dengan digelarnya rapat terbatas, pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan ditempatkan sebagai agenda yang perlu ditangani melalui keterlibatan pejabat terkait. Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam merespons karhutla melalui pembahasan langsung di Istana Merdeka.
Rapat yang berlangsung pada Senin tersebut menjadi langkah awal dalam menyatukan pembahasan pemerintah mengenai penanganan karhutla di sejumlah provinsi. Presiden Prabowo memimpin perhatian pemerintah terhadap isu ini bersama pejabat terkait, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga koordinasi dalam setiap langkah penanganan yang akan dilakukan.
Rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat utama. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kehadiran ketiganya menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda lintas sektor yang memerlukan koordinasi aspek keamanan, pertahanan, penegakan hukum, dan penanggulangan bencana.
Selain pejabat yang hadir secara langsung, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait mengikuti rapat melalui konferensi video. Mereka tidak berada di Istana karena sedang menjalankan tugas di sejumlah lokasi bencana karhutla. Keberadaan para pejabat di lapangan memungkinkan pemantauan kondisi secara langsung sekaligus mempercepat penyampaian informasi mengenai kebutuhan penanganan, perkembangan titik api, dan langkah evakuasi masyarakat apabila diperlukan.
Dudung menjelaskan bahwa beberapa unsur penting dalam penanganan karhutla mengikuti rapat melalui Zoom, bukan hadir secara langsung di lokasi rapat. Unsur tersebut mencakup Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keterlibatan lembaga-lembaga itu secara daring tetap memungkinkan pertukaran laporan dan pengambilan keputusan dilakukan secara terkoordinasi.
Penggunaan konferensi video juga memperlihatkan penyesuaian pola kerja pemerintah terhadap situasi darurat. Pejabat yang berada di wilayah terdampak dapat tetap berpartisipasi tanpa meninggalkan tanggung jawab operasional di lapangan. Dengan demikian, rapat tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan, tetapi juga sarana untuk menyelaraskan pengerahan personel, kesiapan peralatan, pemadaman, penegakan hukum, serta perlindungan bagi warga yang berada di kawasan rawan. Koordinasi langsung dan daring tersebut diharapkan menjaga agar respons pemerintah berlangsung cepat, terukur, dan sesuai dengan kondisi setiap daerah.
Dudung dijadwalkan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan tersebut mencakup perkembangan penanganan di lapangan, persentase pelaksanaan dari berbagai tindakan yang sudah direncanakan, serta agenda yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Penyampaian perkembangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas respons pemerintah sekaligus memastikan setiap kebutuhan penanganan dapat segera diidentifikasi.
Sejumlah wilayah menjadi konsentrasi utama dalam penanganan karhutla, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Perhatian terhadap daerah-daerah tersebut berkaitan dengan potensi serta perkembangan kebakaran yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Setiap langkah penanganan akan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk pemantauan titik api, pengerahan sumber daya, pemadaman, dan upaya mencegah meluasnya kebakaran.
Rapat bersama pejabat terkait juga akan membahas langkah konkret yang perlu segera dijalankan. Pembahasan itu mencakup penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kebakaran dan dampaknya. Dengan penetapan prioritas yang jelas, pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan melibatkan koordinasi yang konsisten pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.
Selain membicarakan tindakan operasional, rapat tersebut berpotensi membahas kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Status tersebut menjadi salah satu isu yang perlu dipertimbangkan berdasarkan skala kejadian, dampak yang ditimbulkan, dan kebutuhan penanganan secara lebih luas. Namun, keputusan maupun hasil akhir pembahasan mengenai langkah lanjutan dan status karhutla tersebut belum disampaikan dalam sumber yang tersedia. Karena itu, perkembangan resmi setelah rapat akan menjadi rujukan untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berkaitan dengan dampaknya di dalam negeri. Asap yang terbawa angin hingga memasuki wilayah negara-negara tetangga telah memunculkan protes dari sejumlah pihak. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang dibahas bersama pejabat terkait di Istana, mengingat dampak karhutla dapat meluas melampaui batas wilayah Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penanganan karhutla menghadapi tantangan di sejumlah wilayah, terutama pada lahan gambut. Karakteristik gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Api yang tampak padam juga berpotensi kembali muncul apabila titik panas di dalam lapisan gambut belum sepenuhnya ditangani.
Menurut Dudung, persoalan asap yang berdampak ke negara lain turut menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat tersebut. Pemerintah juga akan membahas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat. Informasi mengenai bentuk dan mekanisme bantuan itu menjadi materi yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta tetap melibatkan lembaga-lembaga terkait.
Untuk merespons situasi, personel TNI, Polri, dan satuan terkait telah dikerahkan ke wilayah yang terdampak. Mereka mendukung upaya pemadaman, penanganan titik api, serta langkah lain yang diperlukan berdasarkan kondisi lapangan. Dudung menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan khusus dari Presiden untuk pelaksanaan penanganan yang lebih intensif. Pengerahan dan koordinasi tersebut akan terus berjalan hingga karhutla berakhir, dengan perkembangan situasi tetap menjadi dasar bagi langkah berikutnya.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
