Jakarta | Arab Saudi menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi warga negara, para pengunjung, serta jemaah umrah di tengah meningkatnya serangan Houthi. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H Amodi, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober. Penegasan tersebut mencerminkan perhatian Riyadh terhadap keselamatan orang-orang yang berada di wilayahnya, termasuk umat Islam yang datang untuk menjalankan ibadah umrah.
Faisal mengatakan Arab Saudi tetap mengutamakan perdamaian dalam menyikapi perkembangan keamanan. Namun, menurut penilaiannya, Houthi terus meningkatkan eskalasi militer. Situasi tersebut, ia sampaikan, membuat pemerintah perlu memastikan kesiapan langkah perlindungan bagi masyarakat dan pengunjung. Pemerintah Saudi, lanjutnya, akan bertindak sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan mereka. Dalam konteks ini, jemaah umrah termasuk kelompok yang menjadi perhatian karena perjalanan ibadah mereka berlangsung di tengah ketegangan kawasan.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, tetapi merujuk pada situasi serangan Houthi dan upaya perlindungan di Arab Saudi, bukan serangan yang terjadi di Indonesia. Penegasan ini penting untuk membedakan lokasi konferensi pers dari konteks keamanan yang dibahas. Bagi calon jemaah dan keluarga, pesan utama yang disampaikan adalah bahwa otoritas Saudi menempatkan keselamatan warga, pengunjung, dan jemaah sebagai prioritas, sembari tetap menyatakan komitmen terhadap perdamaian.
Faisal tidak merinci dalam pernyataan tersebut bentuk khusus langkah perlindungan yang akan diambil ataupun perubahan operasional bagi jemaah. Karena itu, informasi yang disampaikan berfokus pada sikap pemerintah dan penilaian atas eskalasi militer. Jemaah yang akan berangkat sebaiknya merujuk pada pemberitahuan resmi dari otoritas terkait dan penyelenggara perjalanan untuk memperoleh panduan terkini. Pernyataan duta besar tersebut menegaskan kesiapan Arab Saudi menjaga keselamatan orang-orang di bawah perlindungannya, sementara perkembangan situasi kawasan terus menjadi perhatian.
Arab Saudi menyatakan bahwa upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian politik yang komprehensif dan berkelanjutan di Yaman telah berlangsung sejak kelompok Houthi mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2014. Menurut Faisal, pendekatan tersebut diarahkan untuk mengakhiri konflik melalui proses politik, bukan hanya merespons dampak keamanan yang muncul di lapangan. Saudi menyebut penyelesaian yang menyeluruh penting agar berbagai persoalan yang memicu konflik dapat ditangani, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan dan stabilitas jangka panjang di Yaman.
Faisal mengatakan upaya pencarian solusi dilakukan bersama berbagai pihak di Yaman serta utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman. Keterlibatan para pihak itu, menurut Saudi, mencerminkan perlunya proses yang melibatkan unsur-unsur terkait dan memperoleh dukungan internasional. Peran utusan PBB disebut menjadi bagian dari jalur diplomatik untuk mendorong dialog dan membantu merumuskan penyelesaian. Saudi juga menegaskan bahwa dukungan terhadap upaya politik tersebut berjalan beriringan dengan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak perang.
Di luar diplomasi, Saudi menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan ekonomi senilai lebih dari US$12,6 miliar—sekitar Rp226 triliun—telah diberikan kepada rakyat Yaman sejak 2012 hingga 2026. Bantuan itu disebut sebagai dukungan bagi kebutuhan masyarakat dan pemulihan berbagai sektor, meskipun konflik masih menimbulkan tantangan besar. Angka tersebut mencakup rentang waktu yang dimulai sebelum pengambilalihan kekuasaan oleh Houthi pada 2014, sehingga menunjukkan bahwa dukungan yang diklaim Saudi telah berlangsung dalam periode panjang. Rincian mengenai alokasi bantuan tidak dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Saudi juga menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang sah melalui koalisi internasional. Dukungan itu, menurut pernyataan Saudi, bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Riyadh menggambarkan bantuan dan kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung lembaga negara Yaman, sembari tetap mendorong penyelesaian politik. Klaim-klaim ini mencerminkan posisi resmi Saudi mengenai perannya di Yaman; penilaian atas dampak dan pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan serta pandangan pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik.
Pemerintah Arab Saudi menilai Houthi telah menolak berbagai upaya dan inisiatif untuk meredakan konflik, kemudian justru meningkatkan serangan militer. Menurut Riyadh, eskalasi tersebut memperburuk keadaan kemanusiaan dan ekonomi di Yaman, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah. Saudi juga menuding kelompok itu mengalihkan sumber daya dan kemampuan rakyat Yaman untuk membiayai persenjataan, termasuk pengembangan dan penggunaan rudal serta pesawat nirawak atau drone. Penilaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari kekhawatiran Saudi terhadap dampak konflik yang meluas, baik bagi penduduk Yaman maupun negara-negara di sekitarnya.
Riyadh menyebut serangan Houthi sebagai ancaman terhadap keamanan Saudi dan kawasan, karena sasaran yang diklaim mencakup fasilitas sipil dan ekonomi. Infrastruktur transportasi, seperti bandara dan pelabuhan, turut disebut berisiko. Saudi juga memperingatkan bahwa ancaman terhadap jalur pelayaran dapat mengganggu perdagangan internasional, khususnya di Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah, yang menjadi koridor penting bagi pergerakan kapal dan barang. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang melampaui kawasan konflik, sehingga perlindungan terhadap pelayaran dan fasilitas sipil menjadi perhatian Riyadh.
Menurut keterangan Saudi, serangan terhadap wilayahnya berlanjut meskipun upaya dialog telah dilakukan. Sejumlah bandara yang disebut menjadi sasaran meliputi Bandara Abha, Bandara Internasional Raja Khalid, dan Bandara Raja Fahd. Riyadh melaporkan bahwa serangan-serangan tersebut menewaskan 17 orang dan melukai 333 warga negara serta penduduk yang berasal dari berbagai kewarganegaraan. Angka itu disampaikan oleh pemerintah Saudi dan menggambarkan korban yang dikaitkannya dengan serangan di wilayah kerajaan. Pemerintah juga menekankan bahwa sasaran terhadap fasilitas sipil dapat membahayakan penumpang, pekerja, dan masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Riyadh, berlanjutnya serangan meski terdapat jalur dialog menunjukkan bahwa risiko keamanan belum mereda, sementara dampaknya terhadap kehidupan warga dan kegiatan ekonomi tetap menjadi perhatian.
Arab Saudi menegaskan kembali dukungan politik dan militernya kepada Dewan Kepemimpinan Presiden, pemerintah Yaman yang sah, serta rakyat negara tersebut. Dukungan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya membantu Yaman menghadapi konflik berkepanjangan dan memulihkan stabilitas. Riyadh menyatakan bahwa penyelesaian yang diharapkan harus mengakhiri kudeta Houthi dan memungkinkan negara kembali menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Pemulihan tersebut mencakup penguatan lembaga-lembaga negara agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Yaman. Saudi juga menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan negara serta mendorong penyelesaian politik yang dapat mengakhiri penderitaan warga sipil dan membuka jalan bagi stabilitas jangka panjang.
Dalam pandangan Riyadh, dukungan penuh kepada pemerintah Yaman yang sah diperlukan agar negara itu dapat menghadapi Houthi dan menghentikan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Ancaman itu tidak hanya berdampak pada keamanan dan kedaulatan Yaman, tetapi juga berpotensi meluas ke kawasan serta mengganggu stabilitas yang lebih luas. Karena itu, Saudi meminta masyarakat internasional memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah Yaman dalam menghadapi tantangan tersebut. Riyadh juga menilai bahwa upaya internasional perlu diarahkan untuk mencegah eskalasi, melindungi keamanan regional, dan memastikan bahwa proses penyelesaian konflik tidak mengabaikan kepentingan rakyat Yaman. Dukungan yang konsisten, menurut seruan tersebut, dapat membantu memperkuat lembaga pemerintahan dan mendorong terciptanya kondisi yang lebih aman.
Saudi turut menyerukan agar masyarakat internasional menjalankan tanggung jawabnya terkait situasi di Yaman dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan negara itu.
Baca juga: Langkah Pemerintah Jaga Stabilitas Pasokan BBM di Tengah Ketidakpastian Global
