Kota Surakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran penting sebagai penghubung kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Peran ini tidak berhenti pada penyebaran informasi atau penyampaian pengumuman resmi. Insan humas perlu membantu publik memahami alasan suatu kebijakan dirancang, arah yang hendak dituju, serta kaitannya dengan kebutuhan warga. Dengan komunikasi yang jelas, kebijakan dapat diterima sebagai upaya yang memiliki tujuan, bukan sekadar keputusan yang datang dari pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026 di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (17/10). Konvensi itu mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Tema tersebut menempatkan komunikasi publik dan kepercayaan sebagai unsur penting dalam mendukung pembangunan. Dalam konteks itu, humas dituntut menjembatani cara pandang pemerintah dengan pengalaman sehari-hari masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi warga untuk didengar.
Dalam menjalankan tugasnya, insan humas perlu menerangkan arah kebijakan secara runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Informasi mengenai tujuan program, kelompok yang menjadi sasaran, tahapan pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan perlu disampaikan secara utuh. Penjelasan yang lengkap membantu masyarakat melihat bagaimana sebuah program dirancang dan apa relevansinya bagi kehidupan mereka. Ketika informasi hanya berisi istilah teknis atau klaim umum, publik dapat kesulitan menilai maksud dan dampak kebijakan.
Humas juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan responsif terhadap pertanyaan maupun masukan. Aspirasi warga dapat menjadi bahan untuk memahami kebutuhan di lapangan, menjelaskan persoalan yang belum terjawab, dan memperbaiki cara komunikasi pemerintah. Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat berlangsung dua arah. Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui banyaknya informasi, tetapi juga melalui konsistensi, ketepatan, dan kesediaan untuk mendengarkan.
Peran penghubung ini membuat komunikasi publik menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan, bukan pelengkap setelah keputusan dibuat. Dengan penjelasan yang akurat tentang arah, tujuan, dan manfaat pembangunan, humas membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus mendorong keterlibatan mereka. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa kepercayaan dapat menguat ketika pemerintah menyampaikan kebijakan secara jelas dan memberi ruang bagi aspirasi warga.
Menurut Bima Arya, komunikasi publik menghadapi tantangan untuk menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kehidupan dan aspirasi masyarakat. Hubungan tersebut tidak cukup dibangun dengan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada warga secara satu arah. Humas perlu memahami kondisi yang dihadapi masyarakat agar pesan mengenai kebijakan dapat berangkat dari realitas yang mereka alami. Dengan begitu, komunikasi publik tidak berhenti pada penjelasan tentang keputusan atau program, tetapi juga memperhatikan bagaimana informasi itu berhubungan dengan kebutuhan warga.
Tetap terhubung dengan keadaan di lapangan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah dan humas perlu menjaga perhatian pada situasi masyarakat, termasuk kebutuhan serta aspirasi yang berkembang. Tanpa pemahaman terhadap kondisi itu, informasi kebijakan berisiko terasa jauh dari kehidupan warga. Tantangannya adalah memastikan bahwa komunikasi yang disampaikan tetap berkaitan dengan keadaan masyarakat, bukan semata-mata mengulang rumusan kebijakan. Karena itu, mendengarkan dan memahami warga perlu berjalan bersama dengan penyampaian informasi pemerintah.
Dalam pandangan ini, komunikasi publik perlu mempertimbangkan siapa yang menerima informasi dan kondisi yang melatarbelakangi kebutuhan mereka. Penjelasan mengenai kebijakan maupun program pemerintah sebaiknya disampaikan secara relevan dengan keadaan masyarakat, sehingga warga dapat memahami kaitannya dengan aspirasi mereka. Peran humas menjadi penting untuk menjembatani sisi kebijakan pemerintah dan sisi pengalaman warga. Jembatan itu membutuhkan kepekaan terhadap realitas lapangan serta perhatian pada kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi dapat menjaga hubungan pemerintah dan warga, sekaligus membantu memastikan informasi publik tidak terlepas dari konteks kehidupan mereka.
Bima Arya mendorong jajaran humas pemerintah untuk memahami masyarakat melalui komunikasi yang berlangsung dua arah. Tugas humas, menurut pesan tersebut, bukan sekadar menyampaikan informasi atau menjelaskan kebijakan, tetapi juga mendengarkan tanggapan warga. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan masyarakat secara lebih utuh. Komunikasi yang terbuka membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami dari sudut pandang pembuatnya, melainkan juga dinilai berdasarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Aspirasi warga pun dapat menjadi masukan yang relevan bagi pemerintah dalam merumuskan maupun memperbaiki program.
Ruang digital dapat mendukung proses tersebut. Media sosial dan kanal komunikasi daring memungkinkan pemerintah menjangkau warga dengan cepat, membagikan informasi, serta menerima pertanyaan atau umpan balik. Namun, pemanfaatan teknologi perlu disertai sikap responsif dan kesediaan menindaklanjuti masukan, bukan berhenti pada unggahan atau penyebaran pesan. Humas dapat menggunakan kanal digital untuk mengenali isu yang berkembang dan membuka percakapan dengan berbagai kelompok masyarakat. Informasi yang diperoleh secara daring kemudian dapat membantu menentukan persoalan yang perlu dibahas lebih mendalam melalui pertemuan langsung.
Bima juga menekankan pentingnya dialog, komunikasi, silaturahmi, dan jejaring. Interaksi tatap muka memberi kesempatan untuk membangun kepercayaan, menangkap konteks, serta mendengar pengalaman warga yang mungkin tidak tersampaikan melalui layar. Kehidupan sosial, ia mengingatkan, tidak hanya berlangsung melalui gawai; hubungan antarmanusia tetap memerlukan kehadiran dan perhatian. Karena itu, pendekatan digital sebaiknya melengkapi, bukan menggantikan, kunjungan, forum warga, dan percakapan langsung. Dengan menggabungkan kedua cara tersebut, humas dapat menjangkau lebih banyak orang sekaligus memahami aspirasi mereka secara lebih mendalam. Hubungan pemerintah dan masyarakat pun dapat diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, saling menghargai, dan berorientasi pada tindak lanjut nyata.
Bima Arya menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi kerja kehumasan pemerintah. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih bermakna ketika publik percaya kepada pihak yang menyampaikannya. Karena itu, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui pilihan kata, strategi komunikasi, atau intensitas penyebaran pesan. Ia tumbuh dari konsistensi nilai yang dipegang lembaga dan para pemimpinnya, serta dari kesesuaian komitmen yang diumumkan dengan perilaku yang ditunjukkan dalam keseharian.
Dalam pandangan tersebut, keteladanan menjadi unsur penting untuk menjaga kredibilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan berjalan selaras. Ketika pejabat menyampaikan suatu kebijakan atau ajakan, masyarakat akan menilai bukan hanya isi pesannya, tetapi juga apakah tindakan nyata mendukung pernyataan itu. Pesan pemerintah, dengan demikian, harus ditopang pelaksanaan yang dapat dirasakan warga. Keselarasan tersebut membantu mengurangi jarak pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa komunikasi publik disampaikan secara bertanggung jawab. Tanpa bukti dalam tindakan, pesan yang baik berisiko dipandang sebagai janji atau retorika semata.
Bima juga mendorong penguatan narasi kebangsaan melalui kisah inspiratif dan keteladanan tokoh bangsa dari berbagai daerah. Keragaman latar dan pengalaman para tokoh dapat menghadirkan gambaran Indonesia yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, sekaligus menunjukkan nilai bersama yang melampaui perbedaan wilayah. Kisah-kisah semacam itu berpotensi menginspirasi warga, memperkuat identitas nasional, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Narasi kebangsaan bukan sekadar retorika yang disusun untuk menyampaikan pesan, melainkan perlu berakar pada pengalaman, tindakan, serta nilai yang nyata. Dengan memilih kisah yang relevan dan menyampaikannya secara konsisten, humas dapat menghubungkan kebijakan dengan aspirasi warga serta membuat nilai kebangsaan terasa lebih hidup. Kepercayaan publik dan narasi yang berlandaskan keteladanan, pada akhirnya, saling menguatkan dalam membangun komunikasi pemerintah yang bermakna.
Baca juga: Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum | Pemerintah Luncurkan 24 Proyek Fasilitas Energi dari Sampah di Indonesia | Kolaborasi Sinergis untuk Kebijakan Daerah di Yogyakarta
