Jakarta | Reza Rahadian menyampaikan keresahan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Baginya, keberlanjutan karhutla bukan sekadar kabar yang dapat berlalu begitu saja, sebab peristiwa tersebut membawa dampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia mengaku merasa sedih melihat kebakaran terus berlangsung, terutama ketika persoalan serupa kembali muncul di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Oktober, Reza juga mempertanyakan anggapan bahwa kebakaran yang berulang hanya disebabkan oleh faktor alam. Ia meragukan penjelasan yang menempatkan kondisi alam sebagai satu-satunya penyebab, tanpa menutup kemungkinan adanya faktor lain. Sikap tersebut mencerminkan keprihatinannya sekaligus dorongan untuk melihat persoalan karhutla secara lebih menyeluruh.
Keraguan itu penting karena kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang kompleks. Penyebabnya tidak semestinya disimpulkan secara tergesa-gesa, melainkan perlu dipahami berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia. Dengan menyampaikan pertanyaan mengenai penyebab kebakaran, Reza mengajak publik untuk tidak menerima begitu saja penjelasan yang terlalu sederhana atas peristiwa yang terus berulang.
Rasa sedih yang ia ungkapkan juga menyoroti bahwa karhutla bukan sekadar peristiwa yang terjadi jauh dari perhatian masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan secara luas, sementara kebakaran yang terus muncul menimbulkan kekhawatiran tentang upaya pencegahan dan penanganannya. Karena itu, pandangan Reza berangkat dari kepedulian terhadap keadaan yang berulang, bukan hanya dari satu kejadian tertentu.
Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Reza tidak menyatakan rincian penyebab tertentu, tetapi menegaskan keraguan bahwa faktor alam saja cukup menjelaskan kebakaran yang terus berlangsung. Dengan demikian, inti keresahannya adalah perlunya memandang karhutla sebagai persoalan serius yang layak ditelaah lebih jauh, sambil memberi ruang bagi penjelasan yang didukung informasi dan tidak menyederhanakan penyebabnya.
Reza Rahadian menilai penetapan status bencana nasional tidak semestinya dipahami sebagai penilaian bahwa upaya penanganan yang telah berjalan selama ini kurang berarti. Berbagai pihak sudah bekerja menghadapi kebakaran hutan dan lahan, baik melalui langkah pencegahan maupun penanganan di wilayah terdampak. Menurut pandangannya, pengakuan terhadap kerja tersebut tetap penting, apa pun status yang ditetapkan. Status nasional, dengan demikian, bukan untuk menghapus atau mengecilkan kontribusi petugas, relawan, masyarakat, dan organisasi yang telah terlibat sejak awal.
Hal yang menjadi perhatian Reza adalah kemungkinan terbukanya ruang partisipasi yang lebih luas apabila karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Status tersebut dapat mendorong lebih banyak organisasi untuk ikut memberikan dukungan, sekaligus mempertemukan kebutuhan di lapangan dengan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan tambahan ini bukan berarti menggantikan peran pihak yang telah bekerja, melainkan melengkapi dan memperkuat upaya bersama. Dengan dukungan yang terkoordinasi, bantuan dapat diarahkan pada kebutuhan penanganan yang paling mendesak serta menjangkau wilayah yang memerlukan perhatian lebih.
Bentuk dukungan yang ia sebut mencakup bantuan logistik dan teknologi terbarukan. Logistik dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional bagi mereka yang bekerja di lapangan, sementara teknologi dapat menawarkan perangkat atau pendekatan baru untuk mendukung penanganan kebakaran. Kedua jenis bantuan itu dapat berasal dari organisasi yang memiliki kapasitas dan keahlian berbeda. Namun, keterlibatan lebih banyak pihak perlu diselaraskan dengan kebutuhan nyata agar bantuan tepat guna, tidak tumpang tindih, dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Koordinasi juga penting agar dukungan tambahan memperkuat langkah yang sudah berlangsung, bukan menambah beban bagi pelaksana di lapangan.
Inti pandangan Reza adalah bahwa peluang untuk memperluas partisipasi patut dipertimbangkan sebagai salah satu manfaat penetapan status bencana nasional. Ketika lebih banyak organisasi dapat berkontribusi, sumber daya, keahlian, dan perhatian publik berpotensi dihimpun untuk mendukung respons terhadap karhutla. Hal itu tidak meniadakan arti kerja yang telah dilakukan, tetapi dapat menambah kekuatan bagi penanganan berikutnya. Pada akhirnya, keterlibatan yang luas dan terarah diharapkan membantu berbagai pihak menghadapi karhutla secara bersama, dengan dukungan yang sesuai kebutuhan di lapangan.
Reza Rahadian memahami bahwa proses mencari pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berjalan. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk mencegah kebakaran meluas dan menekan dampaknya. Penelusuran penyebab serta penegakan tanggung jawab tetap penting, tetapi langkah mitigasi dan penanganan di lapangan juga perlu diperkuat secara bersamaan. Dengan demikian, respons terhadap karhutla tidak hanya berfokus pada apa yang telah terjadi, melainkan juga pada perlindungan warga dan lingkungan dari risiko berikutnya.
Ia menyoroti bahwa dampak kebakaran telah dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Pekanbaru dan Palembang. Asap dan gangguan yang menyertainya, sebagaimana ia sampaikan, bahkan disebut telah mencapai negara tetangga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat melampaui batas administratif dan memengaruhi kehidupan banyak orang. Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan, koordinasi penanganan, serta perhatian kepada masyarakat terdampak menjadi bagian yang tidak dapat ditunda. Upaya pencegahan perlu disertai respons yang memadai ketika kebakaran terjadi, agar risiko kesehatan dan gangguan aktivitas warga dapat ditekan.
Dalam pandangan Reza, pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk menangani bencana, memperkuat mitigasi, dan memastikan bantuan menjangkau warga yang memerlukan. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat mengambil peran melalui penggalangan bantuan dan dukungan bagi mereka yang terdampak. Reza menyebut dirinya bersama tim telah melakukan upaya serupa, meskipun dalam skala yang tidak besar. Bantuan tersebut tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah, tetapi dapat menjadi wujud solidaritas dan dukungan langsung bagi warga. Ia mendorong agar perhatian publik tidak berhenti pada pencarian pihak yang bersalah, melainkan turut membantu kebutuhan mendesak serta mendukung langkah pencegahan. Penanganan karhutla, dengan demikian, memerlukan kerja yang berjalan beriringan: penegasan tanggung jawab, mitigasi yang lebih kuat, respons pemerintah, dan kepedulian masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar dampak kebakaran dapat dibatasi dan warga yang terdampak memperoleh dukungan yang layak.Sikap pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi konteks berbeda dari dorongan Reza Rahadian agar penanganan bencana ditingkatkan hingga berstatus nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan karhutla di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurutnya, negara masih memiliki kemampuan untuk menangani kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menilai respons yang berjalan saat ini masih dapat dilakukan melalui kapasitas dan koordinasi yang tersedia, tanpa mengubah status bencana menjadi skala nasional.
Dudung menyampaikan sikap tersebut setelah mengikuti rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam pada Senin, 19 Oktober. Pertemuan itu menjadi forum bagi sejumlah pihak untuk membahas perkembangan karhutla dan penanganannya. Dalam konteks tersebut, pemerintah membedakan kebutuhan memperkuat langkah pengendalian kebakaran dan keputusan formal untuk menetapkan status bencana nasional. Penetapan status itu, menurut pernyataan Dudung, belum menjadi rencana pemerintah karena penanganan dinilai masih dapat ditanggung oleh negara. Sikap ini hadir bersamaan dengan dorongan agar perhatian terhadap dampak kebakaran dan upaya penanggulangan tetap ditingkatkan.
Perbedaan pandangan mengenai status bencana berlangsung ketika kebakaran masih tercatat di sejumlah provinsi. Data dasbor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 19 Oktober, mencatat 10.934 titik panas dan 236 titik api. Titik-titik tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Baca juga: NTB Raih Prestasi Gemilang di MTQ Nasional 2026 | Prestasi Gemilang Jawa Tengah di MTQ Nasional XXXI | Detik-Detik Pemadaman Karhutla di Gunung Kawinajang dan Buthak
