JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah mulai menyiapkan solusi atas kebutuhan sumber daya pendukung untuk pengembangan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) di Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mendapat tugas dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membantu mencari jalan keluar, terutama terkait kebutuhan air dalam operasional dan pembangunan data center AI.
Penugasan tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan air telah menjadi salah satu tantangan penting dalam pengembangan teknologi baru. Pusat data memerlukan air untuk berbagai keperluan, termasuk sistem pendinginan yang menjaga peralatan tetap beroperasi secara stabil. Seiring meningkatnya pemanfaatan AI, kapasitas komputasi dan jumlah fasilitas data center diperkirakan terus bertambah. Kondisi ini membuat perencanaan sumber daya perlu dilakukan sejak awal agar pertumbuhan industri tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap ketersediaan air.
Dradjad menyampaikan bahwa dirinya membantu Airlangga untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi pengembangan AI di Indonesia. Selain persoalan air, pembahasan juga mencakup kebutuhan energi serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi tersebut. Ketiga aspek itu saling berkaitan karena data center membutuhkan pasokan listrik yang andal, sumber air yang memadai, dan lingkungan sosial yang mampu menerima serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bertanggung jawab.
Fokus pemerintah pada kebutuhan air menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur AI tidak semata-mata berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau kapasitas jaringan. Keberhasilannya juga bergantung pada ketersediaan sumber daya dasar, tata kelola, dan koordinasi antarinstansi. Dengan penugasan kepada Dradjad, pemerintah berupaya menyusun pendekatan yang lebih menyeluruh agar pengembangan data center dapat berjalan sejalan dengan prinsip efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi pencarian teknologi pendinginan, pola pemanfaatan air, serta kebijakan energi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Dradjad menilai pemerintah tidak dapat hanya melihat AI dari sisi manfaat dan inovasinya. Di balik kemampuan teknologi tersebut untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat layanan, serta mendorong lahirnya industri baru, terdapat kebutuhan pendukung yang sangat besar, terutama air dan energi. Keduanya menjadi komponen penting dalam pengoperasian pusat data yang memproses dan menyimpan data dalam volume tinggi.
Teknologi baru pada dasarnya memiliki dua sisi. AI dapat membantu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, manufaktur, hingga layanan publik, namun pengembangannya juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya. Pusat data memerlukan pasokan listrik yang stabil dan dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga peralatan tetap berfungsi dapat membutuhkan air dalam volume signifikan. Karena itu, pesatnya perkembangan AI perlu diikuti perhatian terhadap kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya, tanpa mengabaikan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan.
Menurut Dradjad, Indonesia juga tidak dapat mengabaikan perkembangan AI. Teknologi ini berpotensi menjadi salah satu faktor penentu kekuatan ekonomi dan teknologi sebuah negara pada masa mendatang. Ia memperkirakan, dalam lima hingga 10 tahun ke depan, AI akan semakin berkaitan dengan kekuatan ekonomi, teknologi, militer, dan geopolitik suatu negara. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai AI tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga posisi strategis Indonesia. Oleh sebab itu, kebutuhan air dan energi serta kesiapan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam mengikuti perkembangan tersebut. Dradjad belum memerinci bentuk solusi yang perlu disiapkan, tetapi menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap tantangan yang menyertai pertumbuhan AI.
Hingga penyampaian pernyataannya, pemerintah belum merinci bentuk solusi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan energi dalam pengembangan pusat data kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Dradjad belum mengungkapkan langkah konkret, baik terkait cara pemenuhan kebutuhan tersebut maupun kerangka pelaksanaannya. Pernyataan yang disampaikan sejauh ini masih menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap tantangan infrastruktur yang menyertai pertumbuhan data center AI.
Dengan demikian, belum terdapat informasi resmi mengenai teknologi yang akan diterapkan, sumber air yang akan dimanfaatkan, atau pendekatan tertentu untuk menyediakan energi bagi fasilitas tersebut. Demikian pula, belum disebutkan skema pembiayaan, bentuk kerja sama, maupun kebijakan baru yang secara khusus disiapkan untuk menjawab kebutuhan data center AI. Penambahan rincian di luar pernyataan yang telah disampaikan berisiko menimbulkan asumsi yang belum memiliki dasar.
Pemerintah saat ini masih berada pada tahap pencarian dan pembahasan solusi. Tahap tersebut mencakup upaya memahami kebutuhan pengembangan data center AI sekaligus mempertimbangkan ketersediaan air dan energi sebagai bagian dari dukungan infrastruktur. Namun, sampai pernyataan itu disampaikan, proses tersebut belum menghasilkan penjelasan terbuka mengenai pilihan solusi atau keputusan yang telah ditetapkan. Karena itu, arah kebijakan dan bentuk dukungan pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Dradjad juga belum memberikan paparan terperinci karena menyatakan bahwa penjelasan yang lebih lengkap akan disampaikan setelah ia mulai menjalankan tugasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai kebutuhan air dan energi, serta langkah pemerintah untuk memenuhinya, akan dibahas pada tahap berikutnya. “Nanti setelah saya mulai mengerjakan tugas ini, saya akan bicara lebih banyak.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi basis atau markas industri pusat data, khususnya yang mendukung pengembangan kecerdasan artifisial (AI). Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tiga syarat utama terpenuhi, yaitu ketersediaan lahan, listrik, dan air. Ketiganya merupakan fondasi penting bagi operasional data center karena fasilitas ini membutuhkan ruang yang memadai, pasokan energi stabil dalam jumlah besar, serta air untuk mendukung sistem pendinginan.
Kebutuhan terhadap pusat data terus meningkat seiring perlombaan negara-negara di dunia dalam membangun ekosistem AI. Perusahaan teknologi dan pelaku industri berlomba menyediakan infrastruktur komputasi yang mampu memproses data dalam skala besar. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki modal untuk menangkap peluang, lain melalui pasar domestik yang luas, posisi geografis strategis, serta pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Pemerintah kemudian berupaya memastikan ketersediaan kawasan dan infrastruktur pendukung bagi investasi baru.
Salah satu kawasan yang disiapkan adalah kawasan ekonomi khusus digital di Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Airlangga, kawasan tersebut telah penuh atau sold out, sehingga pemerintah menyiapkan ekspansi untuk menampung kebutuhan pengembangan berikutnya. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan kawasan data center di Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini dipandang strategis karena berada dekat dengan pasar domestik dan terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi nasional.
Dari sisi energi, pemerintah terus memperkuat kapasitas listrik guna memenuhi kebutuhan industri berbasis teknologi. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, tambahan kapasitas nasional diperkirakan mencapai sekitar 500 megawatt. Airlangga juga menekankan bahwa pembangunan AI dan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur. Ketersediaan data yang kredibel menjadi unsur penting karena tanpa data berkualitas, sistem AI tidak dapat bekerja secara optimal. Karena itu, pengembangan pusat data perlu berjalan bersama penguatan tata kelola, kualitas, dan keamanan data.
