JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Rebecca Klopper mendatangi Bareskrim Polri bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Kedatangan aktris berusia 22 tahun tersebut berkaitan dengan perkara lama yang sebelumnya pernah menjadi perhatian publik. Rebecca hadir untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi mengenai persoalan yang masih berhubungan dengan kasus tersebut, sekaligus menyampaikan informasi yang diperlukan kepada penyidik.
Dalam kesempatan itu, Rebecca tidak datang untuk membuat laporan baru. Agenda kedatangannya lebih diarahkan pada penjelasan mengenai posisi hukum dan perkembangan perkara yang pernah dihadapinya. Sandy Arifin turut mendampingi kliennya selama proses konsultasi agar setiap keterangan dapat disampaikan secara tepat serta sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.
Selain memberikan klarifikasi, Rebecca dan kuasa hukumnya juga berkonsultasi mengenai persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Konsultasi tersebut dinilai penting karena aktivitas dan informasi yang beredar di ruang digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama ketika menyangkut nama baik, privasi, serta penyebaran konten.
Langkah Rebecca mendatangi Bareskrim Polri dilakukan sebagai upaya antisipasi agar dirinya tidak kembali menghadapi persoalan yang berpotensi merugikan. Dengan memperoleh pemahaman hukum yang lebih jelas, ia dapat menentukan sikap secara hati-hati ketika menghadapi informasi, komunikasi, atau konten digital yang berkaitan dengan dirinya. Pendampingan dari Sandy Arifin juga menjadi bagian dari langkah tersebut, sehingga kepentingan Rebecca dapat tetap diperhatikan dalam setiap proses yang berlangsung.
Sandy Arifin menjelaskan bahwa perkara yang dibahas dalam kedatangan Rebecca Klopper ke Bareskrim merupakan perkara lama. Perkara tersebut sebelumnya telah dilaporkan dan kemudian diproses melalui jalur hukum hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjelasan itu disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai status perkara yang pernah muncul sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa prosesnya telah berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Menurut keterangan Sandy, pelaku dalam perkara tersebut telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pelaku disebut telah dijatuhi hukuman hampir tiga tahun penjara. Dalam penyampaiannya, Sandy juga menyebut bahwa pelaku telah divonis tiga tahun. Keterangan tersebut merujuk pada perkara terdahulu yang telah memperoleh putusan melalui proses persidangan.
Kedatangan Rebecca bersama kuasa hukumnya ke Bareskrim juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada penyidik mengenai perkara lama itu. Mereka menjelaskan bahwa perkara tersebut telah melalui proses hukum dan sudah selesai. Penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari konsultasi serta komunikasi dengan penyidik terkait perkara yang sebelumnya pernah dilaporkan dan diproses di pengadilan.
Sandy menegaskan bahwa perkara lama tersebut tidak lagi berada pada tahap awal penanganan, karena proses hukumnya telah berlangsung hingga persidangan dan telah menghasilkan putusan terhadap pelaku. Oleh karena itu, informasi mengenai riwayat perkara tersebut disampaikan kembali kepada penyidik agar status dan proses yang telah dijalani dapat diketahui secara jelas. Penjelasan itu tetap merujuk pada perkara yang telah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan selesai melalui jalur hukum.
Pembahasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pertemuan dengan penyidik Bareskrim masih berada pada tahap konsultasi. Sandy menjelaskan bahwa kedatangan pihak Rebecca Klopper tidak dimaksudkan untuk langsung membuat laporan baru, melainkan untuk berdiskusi dan memperoleh informasi yang diperlukan mengenai persoalan hukum yang sedang dipahami. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menanyakan sejumlah hal kepada penyidik, termasuk kemungkinan langkah yang dapat ditempuh apabila pada kemudian hari diperlukan tindakan hukum.
Dalam konsultasi itu, pihaknya berupaya memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku secara lebih jelas. Informasi dari penyidik diperlukan agar setiap keputusan dapat diambil secara tepat, terukur, dan sesuai dengan aturan. Karena itu, pembicaraan yang berlangsung belum dapat disebut sebagai penanganan perkara baru. Tidak terdapat laporan baru yang dibuat dalam kesempatan tersebut, sehingga status permasalahan yang dibahas masih sebatas permintaan penjelasan serta pertukaran informasi hukum.
Sandy juga menegaskan bahwa persoalan yang dikonsultasikan belum berkembang menjadi perkara baru di Bareskrim. Pihaknya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan langkah selanjutnya. Konsultasi dilakukan untuk memastikan pemahaman mengenai opsi hukum, kewenangan penyidik, serta prosedur yang mungkin ditempuh apabila terdapat dasar yang cukup untuk melakukan tindakan lanjutan. Dengan demikian, kedatangan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya proses penyidikan baru terhadap pihak mana pun.
Selain membicarakan ketentuan UU ITE, pertemuan itu turut menyinggung perkara yang sebelumnya pernah ditangani oleh Bareskrim Siber. Perkara tersebut telah melalui proses hukum dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembahasan mengenai perkara lama itu diperlukan untuk memberikan konteks terhadap informasi yang ingin diperoleh pihak Rebecca. Namun, penjelasan tersebut tetap bersifat konsultatif dan tidak mengubah status perkara sebelumnya maupun membuka perkara baru. Langkah berikutnya akan ditentukan setelah pihak terkait mempelajari informasi yang disampaikan serta mempertimbangkan kebutuhan hukum secara menyeluruh.
Sandy Arifin menjelaskan bahwa konsultasi dengan pihak kepolisian dilakukan sebagai langkah pencegahan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu Rebecca Klopper dan timnya memahami langkah yang perlu ditempuh apabila di kemudian hari muncul persoalan yang berkaitan dengan perkara lama maupun dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konsultasi itu bukan hanya berkaitan dengan penanganan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga menjadi upaya untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan baru.
Menurut Sandy, pencegahan diperlukan agar tidak kembali muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ia menyinggung kemungkinan adanya persoalan yang dapat mencemarkan nama baik Rebecca atau menimbulkan kerugian bagi kliennya. Karena itu, komunikasi dengan kepolisian dinilai penting untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum dan menentukan tindakan yang tepat apabila terdapat informasi, unggahan, atau peristiwa lain yang berpotensi merugikan.
Langkah tersebut juga ditempatkan dalam konteks perkara lama yang sebelumnya telah dijelaskan kepada pihak kepolisian. Sandy menyampaikan bahwa perkara itu telah berjalan melalui proses hukum hingga menghasilkan putusan pengadilan. Penjelasan mengenai riwayat perkara tersebut menjadi bagian dari pembicaraan, sementara konsultasi mengenai UU ITE diarahkan pada upaya menjaga agar persoalan serupa tidak kembali berkembang menjadi masalah yang merugikan Rebecca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, Sandy menyampaikan terima kasih kepada kepolisian. Ucapan itu diberikan setelah pihaknya memperoleh kesempatan untuk menjelaskan perkara lama serta berkonsultasi mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan klien sekaligus meminta arahan agar setiap persoalan yang mungkin muncul dapat dihadapi sesuai ketentuan yang berlaku.
